Menggugat Tradisi Jurit Malam: Mengapa Ospek Kampus Perlu Diubah

Oleh: Afif Fadhilah Iftiar

Ilustrasi: April Melani

Tradisi ospek kampus telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pengalaman mahasiswa baru di berbagai institusi pendidikan tinggi. Dalam konteks ini, salah satu aspek yang sangat kontroversial adalah jurit malam atau sebuah kegiatan yang sering kali terjadi tengah malam, yang mana mahasiswa baru dibangunkan, diberi intimidasi, dan diharuskan menjalani petualangan yang kadang memalukan di hutan atau persawahan. Dalam artikel ini, saya akan merenungkan pengalaman pribadi saya mengenai jurit malam, yang mengundang pertanyaan mendalam tentang tujuan dan relevansi dari tradisi semacam ini dalam dunia pendidikan yang semakin modern.

Berdasarkan pengalaman pribadi, jurit malam menimbulkan ketidaknyamanan dan mengajukan pertanyaan kritis mengenai apakah tradisi semacam itu masih relevan atau etis dalam pendidikan tinggi masa kini. Saat mengalami jurit malam, rekan-rekan mahasiswa baru lainnya dihadapkan pada situasi yang sangat tidak nyaman. Dipaksa untuk bangun tengah malam, mereka menghadapi intimidasi serta tekanan yang sangat keras dari senior dan alumni yang terlibat dalam kegiatan ini. Selain itu, pengalaman ini bahkan membatasi kemampuan kami untuk menjalankan ibadah salat subuh. Partisipasi alumni dalam kegiatan yang tidak memperhatikan kebutuhan mahasiswa baru membawa pertanyaan besar mengenai relevansi dan nilai dari tradisi semacam ini. Apakah tradisi-tradisi yang menciptakan ketidaknyamanan dan pertanyaan etika masih sesuai dengan pendidikan tinggi yang modern dan berkualitas? Tradisi ospek haruslah mempertimbangkan kesejahteraan dan perlindungan mahasiswa baru. Pengalaman seperti jurit malam yang merendahkan martabat dan menciptakan ketidaknyamanan tidak seharusnya mendapat tempat dalam pendidikan tinggi yang seharusnya inklusif dan mengedepankan nilai-nilai hormat satu sama lain.

Perpeloncoan adalah tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia, termasuk hak atas keamanan individu. Penelitian oleh Maria Lima dkk., tim peneliti Kesehatan Mental dari Sao Paulo University, Brazil, menunjukkan bahwa perpeloncoan menghilangkan rasa aman mahasiswa dan menghambat proses belajar. Studi ini mengungkapkan bahwa pengalaman menjadi korban perpeloncoan atau menyaksikan teman menjadi korban menciptakan rasa takut yang signifikan dalam lingkungan pendidikan.

Dalih yang sering digunakan untuk membenarkan perpeloncoan adalah bahwa itu melatih ketangguhan mental. Namun, penelitian oleh Anne Mercuro, peneliti Sosiologi dari Ramapo College Amerika Serikat, dan Caroline Keating, profesor Psikologi asal Colgate University Amerika Serikat, membantah klaim ini. Penelitian Mercuro menemukan bahwa perpeloncoan justru berdampak negatif pada kepercayaan diri remaja. Keating menunjukkan bahwa perpeloncoan menciptakan mentalitas dependen dan mengurangi kemampuan untuk berpikir kritis. Studi ini menunjukkan bahwa klaim tentang membangun ketangguhan mental melalui perpeloncoan adalah salah kaprah.

Dalih bahwa perpeloncoan dapat meningkatkan solidaritas tim tidak didukung oleh bukti kuat. Studi oleh Liesbeth Mann dkk. dari University of Amsterdam, Belanda, menunjukkan bahwa perpeloncoan justru dapat merusak solidaritas dalam kelompok. Studi ini mengungkapkan bahwa perpeloncoan menciptakan ketidaknyamanan dan tidak memiliki dampak positif pada hubungan antarmahasiswa.

Perpeloncoan memiliki dampak langsung pada performa akademik. Penelitian oleh Joseph Groah, peneliti dari Naval Postgraduate School California, Amerika Serikat, melaporkan bahwa siswa yang pernah mengalami perpeloncoan cenderung memiliki hasil belajar yang lebih buruk. UNESCO (2019) dalam laporannya juga menyatakan bahwa murid yang mengalami perpeloncoan cenderung memiliki hasil belajar yang lebih rendah.

Hukum Indonesia, khususnya Pasal 335 KUHP, seharusnya diterapkan dengan tegas untuk melindungi mahasiswa dari perpeloncoan selama PKKMB. Pasal ini mengancam pelaku perpeloncoan dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 4.500,00. Penegakan hukum yang tegas dapat menjadi langkah awal untuk mengakhiri praktik ini dan mencegah dampak negatifnya pada mahasiswa. Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP menyatakan bahwa seseorang dapat dikenai pidana apabila melakukan bentuk pemaksaan yang melanggar hukum, baik itu fisik maupun non-fisik. Seseorang dapat dianggap melanggar pasal ini jika melakukan tindakan memaksa dengan kekerasan atau ancaman yang menyebabkan seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan terjadinya suatu perbuatan dengan cara memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain, ia memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu yang melanggar hukum. Selanjutnya, pasal tersebut juga menyebutkan juga bahwa pemaksaan dapat dilakukan dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis. Ancaman ini dapat berupa ancaman terhadap reputasi atau ancaman tertulis yang dapat merugikan seseorang secara sosial atau ekonomi. Dengan demikian, pasal ini mencakup berbagai bentuk pemaksaan yang dilakukan dengan menggunakan ancaman, baik itu secara lisan maupun tertulis.

Tradisi ospek kampus, khususnya praktik perpeloncoan, memerlukan pemikiran dan evaluasi mendalam. Kesejahteraan, keamanan, dan nilai-nilai etika mahasiswa harus diutamakan dalam setiap aspek pendidikan tinggi. Dengan mempertimbangkan penelitian ilmiah yang mendukung argumen ini, serta perlindungan hukum yang ada, kita dapat berharap untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, mendukung, dan sesuai dengan nilai-nilai inti pendidikan.

*Penulis merupakan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman 2021

Editor: Faiz Maulida

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *