RedaksiPenulis: Fadila Nuraini
(Beritaunsoed.com /Ryu Athallah Raihan)
Forum Mahasiswa Nasional (FMN) Purwokerto menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Masalah-Masalah Rakyat yang Tak Pernah Terjawab” pada Minggu sore (12/4/2026) di Taman Andhang Pangrenan. Diskusi publik tersebut dihadiri berbagai elemen masyarakat, mulai dari aktivis, organisasi mahasiswa, hingga lembaga swadaya masyarakat.
Diskusi publik dipandu oleh Al-Akhdar Haazim Fathanudin, Menteri Politik Pergerakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP). Lalu, diskusi dibuka dengan sambutan dari Omeda, Ketua FMN cabang Purwokerto. Ia menegaskan pentingnya ruang diskusi sebagai sarana distribusi pengetahuan dan bentuk perlawanan terhadap berbagai permasalahan masyarakat yang dinilai belum terselesaikan, mulai dari isu pendidikan dan kebijakan pemerintah.
Dewandaru Setyawan, Menteri Kajian dan Aksi Strategis BEM Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) berperan sebagai moderator yang memandu jalannya diskusi bersama dua pemateri. Materi pertama disampaikan oleh Tiyo Ardianto selaku Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM) 2025 yang menyoroti paradoks dalam sistem demokrasi.
Dalam forum diskusi ini, Tiyo menyoroti eksploitasi keterbatasan akses pendidikan dan kerentanan ekonomi dalam proses politik serta praktik politik uang yang masif, khususnya pada Pemilu 2024. Selain itu, ia menilai kondisi pendidikan di Indonesia yang dinilai belum menjadi prioritas, ditandai oleh rendahnya kesejahteraan guru, ketimpangan akses pendidikan, dan kurikulum yang dinilai kurang mendukung pembentukan karakter serta kesadaran kritis.
Ketua BEM UGM tersebut menegaskan bahwa persoalan tersebut memunculkan pertanyaan tentang langkah yang harus diambil masyarakat. “Kesimpulannya adalah jangan tidak bergerak. Setelah diskusi ini, kalau ada yang tidak melakukan sesuatu, berarti ada yang salah dengan akal sehat dan nuraninya,” ujarnya saat diwawancarai awak Sketsa (12/4).
Tiyo juga menekankan bahwa setiap orang perlu “mengisi ruang kosong” dalam perjuangan sosial, baik melalui organisasi, media, maupun ruang-ruang diskusi informal. Selain itu, ia berharap mahasiswa kembali menyadari tanggung jawab sosialnya dan tidak hanya mengejar keuntungan pribadi, sekaligus mengakui tantangan dalam menyuarakan kritik, baik ancaman maupun godaan, tetapi menegaskan pentingnya konsistensi dalam memperjuangkan aspirasi.
“Menyadari bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran lengob itu lebih hebat daripada lulus wisuda sarjana,” tutur Tiyo sebagai penutup wawancara.
Symphati Dimas, Ketua Umum Pimpinan Pusat FMN, menyampaikan materi berikutnya mengenai pengulasan kondisi sosial ekonomi Indonesia dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai bahwa kebijakan pemerintah masih melanjutkan pola sebelumnya, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan ketergantungan pada investasi asing.
Ia juga menguraikan empat kepentingan utama yang dinilai mendasari kebijakan pemerintah, yakni eksploitasi sumber daya alam, penyediaan tenaga kerja murah, menjadikan Indonesia sebagai pasar global, serta ketergantungan pada utang dan investasi.
Selain itu, Dimas menyoroti perluasan peran militer dalam berbagai sektor sipil. Hal ini dianggap berpotensi menimbulkan tekanan terhadap ruang demokrasi dan kebebasan masyarakat sipil.
(Beritaunsoed.com/ Ryu Athallah Raihan)
Omeda menyampaikan bahwa diskusi publik ini bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif mahasiswa dan masyarakat terhadap persoalan mendasar, seperti ketimpangan distribusi sumber daya dan monopoli tanah. Ia juga menilai gerakan mahasiswa saat ini masih menghadapi tantangan berupa kurangnya koordinasi dan kesatuan visi.
Sementara itu, Ketua Umum LSM Libas (Lembaga Independen Bersatu) Banyumas menuturkan bahwa forum diskusi publik penting untuk mendorong kritik terhadap kebijakan publik, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilainya masih menyisakan sejumlah persoalan.
Seorang peserta diskusi dari UMP, Adip Anwar, turut berbagi kesaksian tentang kondisi guru honorer. Ia mengungkapkan bahwa ibunya, seorang guru honorer, hanya menerima gaji sekitar Rp150.000 per tiga minggu. Selain itu, ibunya juga bekerja sebagai perangkat desa dengan penghasilan sekitar Rp150.000 hingga Rp200.000.
Adip menilai isu kesejahteraan guru menjadi salah satu pembahasan paling relevan dalam diskusi. Ia juga mengkritik kebijakan pendidikan yang belum menjadi prioritas pemerintah, mempertanyakan besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program MBG, sementara persoalan mendasar seperti kemiskinan dan pendidikan menurutnya belum tertangani.
Editor: Artika Putri Kinanti
Reporter: Fadila Nuraini, Manda Damayanti, Ryu Athallah Raihan, Tegar Pri Antony, Hilda Lailatus Salma, Nesya Huwaidaa Kultsum Azmii, Artika Putri Kinanti, Velen Candra Nadia
