RedaksiPenulis: Kania Nurma Gupita
Massa yang tergabung dalam Aliansi Banyumas Raya menggelar aksi mimbar bebas di Alun-Alun Purwokerto pada Jumat (26/6/2026) sebagai bentuk protes terhadap kebijakan rezim yang dinilai menindas. Gabungan mahasiswa, masyarakat sipil, dan akademisi ini mendesak pengunduran diri Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran serta menolak sejumlah program pemerintah.
Berbeda dengan demonstrasi pada umumnya, aksi bertajuk “Melawan dengan Bebas” ini melebur dengan masyarakat melalui berbagai penampilan seni. Salah satu penampil, Teater Timbang, menyajikan monolog oleh Firza Athallah Sukma yang tampil mengenakan kostum badut sebagai simbol sindiran terhadap kebijakan pemerintah. Firza menggambarkan sosok pemimpin yang dianggap mengumbar janji dan program yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat.
“Aku bercerita seorang mantan TNI yang berdiri menjelaskan bagaimana janji yang ia berikan, bagaimana program kerja yang akan dia lakukan, yang di sisi lain itu sangat aneh bagi masyarakat dan tidak layak untuk dilakukan di saat ini,” ungkap Firza menjelaskan makna monolognya.
Selain aksi teatrikal, mimbar bebas ini juga diwarnai penampilan musik dari Band FireCrackers, pembacaan puisi, lapak baca gratis turut disediakan di sekitar lokasi aksi guna meningkatkan literasi politik warga yang hadir.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan lima tuntutan utama, yaitu efisiensi anggaran negara dan stop pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), stabilkan dan turunkan harga bahan pokok serta Bahan Bakar Minyak (BBM), hentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), tolak militarisme dan tinggalkan supremasi sipil, serta desak mundur Prabowo-Gibran.
Koordinator lapangan, Pamungkas Handika, menjelaskan bahwa format mimbar bebas dipilih karena jalur dialog formal dinilai tidak menghasilkan tindak lanjut nyata.
“Kita sudah lelah dengan bagaimana tekanan yang kita kemarin berikan. Bukan lelah si, tetapi kita lihat bagaimana komunikasi pemerintah, dan kita lihat ini adalah aspirasi kita, kecewa dengan pemerintah daerah dan pusat. Kita enggak mau ke sana lagi karena ujungnya dialog lagi,” ujar Pamungkas saat diwawancarai di lokasi aksi.
Sejumlah peserta aksi turut menyampaikan kritik terhadap sejumlah program pemerintah. Mahasiswa Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Indah Mulia, menilai pemerintah belum mampu menentukan prioritas anggaran sehingga lebih mengutamakan program MBG dibanding kebutuhan yang lebih mendesak. “Kalau memang MBG mau tetap ada, landasan hukumnya dikuatin dulu nih, jangan cuma peraturan presiden,” ujar Indah.
Senada dengan Indah Mulia, mahasiswa Fakultas Hukum, Unsoed, Khilda Fathiyyah, menyoroti anggaran negara seharusnya lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dasar di daerah terpencil daripada pelaksanaan MBG. “Solusinya adalah membuat jembatan, membangun fasilitas yang baik, bukan justru membuat MBG, gitu. Karena itu sebenarnya belum urgent,” tegas Khilda.
Kritik serupa juga disuarakan oleh salah satu massa yang mengaku prihatin dengan pergeseran tatanan negara yang semula negara hukum menjadi negara kekuasaan. “Semua tunduk pada hukum. Kalau sekarang kan sudah, menurut saya itu sudah berubah menjadi machtsstaat negara kekuasaan. Jadi, hukum tunduk pada kekuasaan. Makanya tumpul ke atas, tajam ke bawah,” tuturnya.
Menutup rangkaian mimbar bebas, Aliansi Banyumas Raya menegaskan bahwa gerakan tersebut merupakan bagian dari napas panjang perjuangan sosial masyarakat. Massa menyatakan akan kembali menggelar aksi apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Aksi diakhiri dengan pembacaan pernyataan sikap bersama sebagai bentuk komitmen berbagai elemen masyarakat untuk terus mengawal tuntutan mereka.
Editor: Velen Candra Nadia
Reporter: Kania Nurma Gupita, Afifah Setyaningtyas, Fadila Nuraini, Akhdan Maulana, Farah Fauziah, Hilda Lailatus Salma, Hasna Nailah Ramadhani
