redaksi
Oleh: Nurhidayat*
Univeristas Jenderal Soedirman (Unsoed) adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang sejak 1963 selalu (mengklaim bahwa dirinya) memegang teguh kearifan lokal dengan visi World Class Civic University-nya. Diyakini, sampai sekarang hal itu masih terjadi. Terbukti, dari kebanyakan spanduk-spanduk baru di kompleks pusat administrasi maupun di fakultas-fakultas selalu dihadiri frasa ‘kearifan lokal’. Namun, apakah benar? Ataukah semua prinsip sudah tidak melawan kearifan lokal? Saya mengajak pembaca untuk melihat Unsoed sebagai wahana menghabiskan waktu luang untuk belajar (Skhole-Yunani) sekaligus perguruan tinggi terbesar di Banyumas, bahkan di Jawa Tengah bagian selatan.
Ketika ditanya soal kearifan lokal, kita sekarang justru bingung apa sebenarnya kearifan lokal? Mungkin karena bahasan awal tentang kearifan lokal lebih pada bentuk fisik sehingga seorang yang kurang matang pemikirannya akan menjabarkan kearifan lokal sekadar tanaman asli, kesenian khas, dan mungkin bahasa serta sopan santun khas. Apakah akan sedangkal itu makna dari kearifan lokal? Atau ada definisi yang lebih mudah untuk dijabarkan?
Saya kira saya perlu mengutip sebuah definisi kearifan lokal dari portal artikel Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditulis oleh Suyono Susatno berikut ini. Dia menulis, “Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup; pandangan hidup (way of life) yang mengakomodasi kebijakan (wisdom) dan kearifan hidup.”
Jadi, layaknya kita membahas Tuhan yang abstrak, maka konkretnya adalah ciptaan-Nya, bukan Tuhan-nya. Begitu juga kearifan lokal, merupakan hal yang abstrak, sedangkan produk dan warisannya adalah bentuk fisik sebagai bukti adanya kearifan lokal. Menurut hemat saya, yang disebut kearifan lokal adalah pada sikap, pemikiran, dan ruh dari fisik, termasuk kegiatan. Kearifan lokal adalah sekumpulan paham serta ideologi yang dianggap baik oleh masyarakatnya, akan selalu direvisi anggapan itu, dan dalam hal ini Unsoed mempunyai peran yang cukup strategis dalam pengawalan kearifan lokal, terutama sekali adalah kearifan lokal Banyumas.
Beberapa dari sekian banyak hal baik dari satuan utuh kearifan lokal Banyumas adalah sifat untuk cenderung Cablaka, apa adanya, dan egaliter. Ini yang seharusnya dicontohkan oleh Unsoed kepada masyarakat Banyumas khususnya, dan ke segala penjuru negara jika perlu. Cablaka jika dibahasakan lain bisa digambarkan sebagai sifat tidak menutup-tutupi alias transparan. Saya sebagai insan pers mahasiswa, juga menurut wartawan kampus selain Sketsa, merasakan betapa miris melihat sikap tertutup Unsoed dalam hal pengelolaan. Berbelit-belitnya arus informasi, minimnya sosialisasi program, akan menjadikan citra Unsoed yang tidak baik, mengingat sejarah kelam yang mungkin akan masih berlanjut jika Unsoed tidak segera berbenah. Unsoed harus segera untuk transparan guna menunjukkan bahwa Unsoed adalah Universitas yang “Banyumas banget.”
Lalu, egalitarianisme secara nyata mampu untuk mengontrol pemegang kuasa. Kesetaraan antara mahasiswa dan dosen misalnya, akan menimbulkan implikasi positif terhadap keterbukaan, nirantikritik, dan tidak ada kesewenang-wenangan. Hal tersebut ingin saya tulis karena budaya egaliter di dunia pendidikan masih sangat sulit didapat. Hal itu saya yakini menyebabkan hubungan antara mahasiswa dan dosen layaknya polisi dan tersangka. Ada saling curiga antarmereka. Saya akui dengan sangat terbuka kami mahasiswa sering kali “ngrasani” dosen-dosen kolot dan intransparan.
Yani Paryono dari Balai Bahasa Surabaya dalam makalahnya yang tersebar di dunia maya menyatakan bahwa sikap egaliter Banyumasan akan menjauhkan setiap individu dari sikap feodalistik yang menempatkan kedudukan, pangkat, dan harta sebagai kiblat hubungan sosial. Dia juga berpendapat bahwa masyarakat Banyumas yakin bahwa semua makhluk hidup di mata Tuhan memiliki kedudukan yang sama, dan di sisi lain, etika kesetaraan juga telah membentuk masyarakat Banyumas yang menonjolkan sikap-sikap yang suka bercanda, berbicara tanpa memandang siapa yang diajak berbicara, di mana berbicara, dan kapan berbicara. Itu budaya Banyumas yang justru kini sangat sepi. Hak untuk menyatakan pendapat sangat terbatas meski itu jadi acuan dalam kurikulum. Jarang sekali ada diskusi antara mahasiswa dengan dosen secara akrab, semuanya hanya berjibaku pada diskusi mata kuliah yang mahasiswanya hampir senantiasa menjadi subordinat.
Mungkin saat ini ada dosen-dosen muda yang mulai merintis untuk berdialog dengan mahasiswa di kantin sambil ngopi, namun jumlahnya masih sangat sedikit. Masyarakat dosen secara lebih umum, mungkin enggan untuk menurunkan harga diri untuk sekadar bercanda gurau atau membicarakan masa depan bangsa tanpa handout mata kuliah. Mereka tidak mengakui egaliter dalam tatanan masyarakat kampus. Seruan untuk para pejabat kampus, saya sudah merindukan adanya dialog yang terbuka dengan elemen mahasiswa, sesuai kaidah egalitarianisme.
Penulis berharap dengan mereka yang membaca ini, bisa sedikit merubah kekolotan kaum tua dan mengubah kepengecutan kaum muda untuk kemudian beralih ke arah yang lebih layak akademik. Supervisi dari tulisan ini adalah semacam membudayakan manusia pembaca untuk menjadi humanis. Selain itu, tidak ada ketertutupan manusia tua terhadap genarasi muda.
Banyumas itu masyarakat tanpa kasta, seperti yang disampaikan Ahmad Tohari ke berbagai media, salah satunya kepada Suaramerdeka.com (13/1). Bahkan, masih menurut Ahmad Tohari dalam laporan wartawan Agus Wahyudi itu, negara ini butuh masyarakat tanpa kasta. Nah, jika di kampus saja sudah ada kasta, padahal kampus adalah tempat yang harusnya paling humanis justru ada kasta-kasta, mau dibawa ke mana kearifan lokal Banyumas kita? Semua orang harus dibebaskan untuk berpikir dan menyampaikan pendapat, tidak berdosa dan tidak dapat disanksi, dan jika ada dosen yang mengurangi nilai mahasiswa yang mengkritisi metode ajar atau bahkan materi kuliahnya, dia hanya sekadar dosen, bukan akademisi. Kasta dalam pendidikan tinggi dibentuk oleh sistem birokratik yang buruk. Jangan lupa, Prof. Musa Asy’arie dalam bukunya, “NKRI, Budaya Politik dan Pendidikan” (2005), pernah menyampaikan bahwa birokrasi pendidikan telah membunuh substansi pendidikan itu sendiri.
Demi memperjelas suasana, saya akan berkisah sedikit tentang seorang mahasiswa yang sedang bimbingan skripsi, hanya untuk SMS janjian bimbingan saja dia takut, takut dosennya salah tangkap pesan, atau takutnya lagi siapa tahu sang dosen adalah tipe dosen yang tidak mau SMS. Ketika dia bimbingan, si mahasiswa harus menurut pada jadwal yang dianggarkan sang dosen, itupun jika dosen tidak sibuk. Sesekali, mahasiswa harus menunggu seharian di depan ruangan dosen. Toh, ketika bimbingan, mahasiswa tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, dosen menganggap mahasiswa belum siap untuk berpikir.
Jika cerita itu terjadi di sekitar Anda, atau bahkan Anda berperan dalam cerita itu, mungkin perlu untuk belajar kembali memahami kearifan lokal Banyumas seperti yang sedang saya pelajari. Yudi Latif, penulis dan cendekiawan muda, pada artikel analisisnya yang bertajuk “Kedudukan Tanpa Kehormatan” dalam Kompas (15/9) mengatakan, “Banyak orang mencari kehormatan dalam gelar dan jabatan tanpa memenuhi nilai-nilai prinsipil dan tanggung jawab dari kedudukannya.” Kita, akademisi Unsoed, jangan….
*Penulis adalah mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman, Pemimpin Umum Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Sketsa 2015, sempat menjadi Pemimpin Redaksi LPM Sketsa 2014.
Catatan Redaksi:
Tulisan ini dimuat ulang dari Majalah Sketsa Edisi 33 Tahun XXVII Januari 2016 pada Rubrik Humaniora.
