RedaksiOleh: Andika Brilyan
Gerbang Pendopo Si Panji menjadi saksi bisu pengepungan ratusan massa yang tergabung dalam aliansi buruh dan mahasiswa pada Jumat (1/5/2026). Memanfaatkan momentum Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional, massa datang membawa sebelas tuntutan kerakyatan untuk menggugat kebijakan pemerintah yang dinilai semakin mencekik rakyat kecil. Sorotan tajam tertuju pada ironi angka 15.000 anak putus sekolah di Banyumas serta rendahnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang dinilai tak lagi relevan dengan biaya hidup saat ini.
Ketegangan sempat menyelimuti area aksi saat perwakilan massa merangsek maju untuk menagih komitmen nyata dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas. Di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian, aliansi ini mendesak penandatanganan pakta integritas sebagai jaminan atas perbaikan nasib pekerja dan pemulihan anggaran pendidikan yang terdampak efisiensi kebijakan pusat. Aksi ini menegaskan bahwa bagi buruh dan mahasiswa, peringatan tahun ini bukanlah sebuah seremonial, melainkan sebuah alarm darurat bagi kesejahteraan masyarakat Banyumas.
Dalam orasinya, koordinator lapangan menegaskan bahwa aksi ini dipicu oleh kegelisahan atas sistem kerja outsourcing yang dianggap merugikan buruh serta rendahnya upah minimum. Ryan, salah satu massa aksi dari unsur mahasiswa, menyebut bahwa angka UMK Banyumas saat ini sebesar Rp2.400.000 sudah tidak lagi relevan. Ia mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan kenaikan upah pada kisaran Rp3.500.000 hingga Rp4.000.000 mengingat lonjakan harga kebutuhan pokok di Purwokerto yang kian mencekik.
Keresahan serupa merambah ke sektor pendidikan. Massa menyoroti nasib 15.000 anak putus sekolah di Banyumas serta pemotongan anggaran pendidikan yang dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Taca, mahasiswa Fakultas Hukum Unsoed, menilai program tersebut bukan solusi akar masalah. Menurutnya, pemerintah seharusnya memprioritaskan kesejahteraan guru honorer dan pemerataan kualitas fasilitas pendidikan hingga ke pelosok desa.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Banyumas, Wahyu Dewanto, hadir menemui massa dan menandatangani pakta integritas. Ia menyatakan setuju untuk menyediakan mekanisme perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) melalui program Salin Aslimas (Sadewo Lintarti ASN Peduli Pekerja Rentan Banyumas). “Aspirasi terkait pencabutan Omnibus Law dan penghapusan sistem kontrak akan kami teruskan ke pemerintah pusat,” ujar Wahyu di hadapan massa (1/5/2026).
Di sisi lain, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Banyumas, Amrin Ma’ruf, memberikan klarifikasi mengenai data belasan ribu siswa putus sekolah. Ia menjelaskan bahwa pihak dinas tengah melakukan verifikasi lapangan untuk menyaring data riil dari berbagai sumber seperti Dapodik dan BPS. Amrin juga menambahkan bahwa pemerintah daerah sedang berupaya memperbaiki infrastruktur sekolah dan menyediakan bus sekolah gratis guna mempermudah akses pendidikan bagi siswa di wilayah sulit.
Kritik terhadap ketimpangan kualitas pendidikan juga, datang dari elemen masyarakat umum. Fahmi, seorang pengemudi ojek online yang turut hadir, menyoroti adanya kesenjangan kompetensi antara tenaga pendidik dan kurikulum yang diberikan kepada siswa. Ia berpendapat bahwa beban kerja guru yang tinggi sering kali menghambat penyampaian materi secara maksimal, sehingga kemampuan kognitif dan psikomotorik peserta didik tidak berkembang merata.
Selain itu, isu pengalihan anggaran pendidikan menjadi sorotan tajam bagi massa aksi. Reva, mahasiswa Fakultas Hukum Unsoed, menyatakan bahwa pemotongan dana pendidikan demi menyokong program pemerintah pusat seperti MBG adalah langkah yang keliru. Ia menekankan perlunya empati pemerintah untuk tetap memprioritaskan anggaran 20 persen bagi sektor pendidikan guna menjamin fasilitas yang layak hingga ke tingkat desa.
Suasana di depan gerbang sempat memanas saat massa merangsek masuk, namun ketegangan mereda setelah pihak keamanan mengizinkan perwakilan aliansi memasuki area Pendopo Si Panji. Di bawah naungan bangunan bersejarah tersebut, prosesi penandatanganan pakta integritas dilakukan secara terbuka. Wahyu Dewanto dan Amrin Ma’ruf membubuhkan tanda tangan di atas materai sebagai simbol kesepakatan terhadap poin-poin tuntutan yang dilayangkan massa.
Aksi ditutup dengan pernyataan sikap dari perwakilan pemerintah yang berjanji akan menindaklanjuti tuntutan tersebut ke tingkat pusat dan daerah. Massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib pada pukul 17.40 WIB di bawah pengawalan aparat kepolisian yang berjaga sejak siang hari. Meski telah bubar, koalisi buruh dan mahasiswa menegaskan akan terus mengawal janji pemerintah dan kembali turun ke jalan jika tidak ada progres nyata dalam waktu dekat.
Editor: Azmi Layaliya Nauro
Reporter: Andika Brilyan, Abbiyu Regiano, Yunita Salsabila Fitriani, Artika Putri Kinanti, Manda Damayanti, Dwi Melani Novitasari, Ryu Athallah Raihan, Hilda Lailatus Salma, Widyana Rahayu, Lusiana Venus Saputri
