RedaksiPURWOKERTO-Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banyumas tinggalmenyisakan hitungan hari. Namun polemik yang timbul hingga kini tak kunjung usai. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Panitia Pengawas (Panwas) Banyumas sebagai penyelenggara dan pengawas pelaksanaan pilkadadinilai masih bermasalah.
Beberapa anggota dari kedua lembaga tersebut terjerat kasus pidana korupsi. Alasan inilah yang membuat pilkada Banyumas tidak bermoral. Demikian diungkapkan Dodot Widodo, Koordinator Petisi 27 dalam diskusi publik yang bertajuk “Detik-Detik Menjelang Pilkada Banyumas” yang diselenggarakan LPM Solidaritas pada hari Senin (14/1) lalu.
Diskusi yang rencananya menghadirkan empatnarasumber ini diadakan di Posko Kopi dan Teh Bancarkembar mengundang berbagai kalangan diantaranya pers mahasiswa, LSM dan parpol. Sayangnya,dua dari empat narasumber yang diundang panitia tidak bisa hadir dalam diskusi publik tersebut. “Narasumber dari KPUD dan Panwas tidak bisa hadir karena minggu-minggu ini agendanya padat,” terang salah seorang panitia.
Padahal, menurut salah seorang peserta diskusi pemicu awal dariadanya konflik dalam pilkada Banyumas adalah legalitas KPUD. Sehingga ketidakhadiran kedua narasumber sangat disesalkan oleh panitia dan peserta diskusi. Dua narasumber yang hadir adalah Ahmad Sabiq, staf pengajar jurusan Ilmu Politik FISIP Unsoed dan Dodot Widodo, KoordinatorPetisi 27 yang juga staf pengajar di UMP.
Diskusi publik yang diawali dengan launching majalah LPM Solidaritas edisi terbaru ini dimulai sekitar pukul setengah tiga siang. Mundur setengah jam dari waktu yang direncanakan panitia. (Firdaus Ghozali)
Tulisan ini sebelumnya telah dimuat di lpmsketsa.com, dimuat ulang di BU (beritaunsoed.com) agar tetap bisa diakses pembaca. Portal berita lpmsketsa.com resmi beralih ke beritaunsoed.com.
