Oleh: Andini Dwi Oktavia

Purwokerto (27/12) — Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa dan masyarakat Banyumas Raya turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sebelumnya berada di angka 11% menjadi 12% pada awal tahun 2025. Rifki, Koordinator Lapangan (Korlap) menegaskan bahwa kebijakan kenaikan PPN akan berdampak buruk bagi masyarakat kecil. “Jika PPN naik menjadi 12%, akan ada inflasi yang sangat tinggi pada tahun 2025, masyarakat-masyarakat kecil, petani-petani kecil, nelayan kecil, masyarakat yang termarginalkan. Itu tentu akan kesulitan jika biaya hidup mereka bertambah.”
Aksi ini diikuti oleh berbagai elemen, mulai dari aliansi mahasiswa Banyumas Raya, organisasi eksternal kampus, dan masyarakat umum. Aksi diawali dengan orasi di depan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyumas, kemudian orasi dilanjutkan di depan Gedung DPRD Banyumas dan ditutup dengan aksi di depan Rita Supermall Purwokerto. Aksi difokuskan untuk menarik atensi masyarakat supaya peduli terhadap kenaikan PPN 12%. Hal tersebut dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak tahu dan menutup mata. Mereka menganggap kenaikan PPN merupakan permasalahan sepele karena kenaikannya hanya 1%. Padahal, pada kenyataannya kenaikan itu berdampak besar terhadap sektor perekonomian.
Massa menyebarkan selebaran di berbagai titik strategis, seperti Gedung DPRD dan Polresta Banyumas, untuk meningkatkan kesadaran publik. Estimasi peserta aksi sebanyak 100 orang. Aksi ini berhasil menjangkau masyarakat melalui konvoi melintasi jalanan yang dianggap ramai, serta pembuatan konten berupa artikel maupun ilustrasi yang dibagikan di berbagai media sosial agar dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. “Sebuah perubahan kan tidak harus dari perubahan yang besar gitu. Kita sebagai rakyat, terutama di mahasiswa, kita dapat melakukan banyak hal, bisa terkait di media sosial, kita juga bisa turun jalan seperti ini. Mungkin bagi mereka sepele ya ikut tidak terlalu banyak, tapi dari langkah kecil ini masyarakat yang belum tahu akhirnya tahu”, ungkap Trisnawati mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto
Selain isu kenaikan PPN 12%, aliansi mahasiswa Banyumas juga menyoroti maraknya tindakan represif yang dilakukan beberapa aparat terhadap masyarakat yang menyuarakan hak demokratisnya. “Jika tindakan represif terus dibiarkan, demokrasi Indonesia akan mati. Kami menolak keras tindakan aparat yang melanggar hak-hak rakyat,” ungkap Rifki.
Isu tentang perilaku represif aparat akhir-akhir ini sedang hangat diperbincangkan. Tuntutan pada aksi ini dilatarbelakangi oleh kasus yang terjadi pada Afif dan Gamma. Keduanya diduga korban atas kekejaman aparat kepolisian. Melalui aksi ini, aliansi mahasiswa Banyumas berharap pemerintah dapat lebih berpihak kepada rakyat dengan membatalkan kenaikan PPN, mengawasi alokasi anggaran, dan memastikan aparat negara bertugas sesuai prinsip mengayomi masyarakat
Reporter : Andini Dwi Oktavia, Sri Hari Yuni Rianti, Fadhilah Aulia Zulfa, Miqda Al Auza’i A. A.
Editor : Balqist Maghfira Xielfa.