redaksi
Oleh: Windi Khoirunnisa
Lebih dari 300 massa berkumpul di Alun-Alun Purwokerto untuk menggelar Aksi Kamisan ke-19 pada Kamis (22/8). Aksi ini diselenggarakan sebagai bentuk protes terhadap keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang syarat batas usia calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Penolakan DPR terhadap putusan MK ini dianggap sebagai ancaman serius bagi masa depan demokrasi di Indonesia, terutama karena adanya kekhawatiran akan semakin kuatnya dinasti politik
Aksi ini dimulai pada pukul 16.23 WIB dan berakhir pada pukul 18.00 WIB. Para peserta yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, hingga warga umum memadati Alun-Alun Purwokerto. Mereka membawa berbagai spanduk, poster, dan simbol-simbol perlawanan, termasuk kartu merah yang diacungkan sebagai bentuk protes terhadap Presiden Joko Widodo dan langkah-langkah yang dinilai sebagai upaya untuk memperkuat dinasti politik keluarganya.
Orasi Menggugah dan Simbol Perlawanan
Dalam aksi ini, orasi demi orasi menggema, mencerminkan ketidakpuasan dan kekhawatiran masyarakat terhadap masa depan demokrasi di tanah air. Salah satu orasi yang disampaikan oleh orator perempuan menekankan pentingnya keadilan sebagai fondasi utama demokrasi. Dengan suara yang penuh semangat, ia berkata, “Kita berkumpul bukan hanya untuk menyuarakan aspirasi kita, tapi untuk masa depan negara ini. Demokrasi adalah napas kita. Tanpa keadilan, demokrasi akan runtuh. Mari kita pastikan putusan MK adalah cerminan keadilan, bukan alat politik.”
Orator lain, seorang pria dengan nada lebih tegas menyampaikan kritik keras terhadap kondisi demokrasi saat ini. Ia mengungkapkan, “Innalillahi wa inna ilaihi raji’un, telah meninggal dunia demokrasi Indonesia. Negara ini bukan lagi milik rakyat, tapi milik para pengkhianat. Demokrasi kita sudah dikangkangi, sudah diperkosa ramai-ramai oleh para tikus.” Pernyataan tersebut disambut dengan teriakan dan tepuk tangan dari massa yang hadir, menegaskan bahwa kekecewaan terhadap pemerintah bukan lagi hal yang bisa diabaikan.
Rakyan Rahman, koordinator lapangan aksi ini, menegaskan bahwa aksi Kamisan ke-19 bukanlah puncak dari perlawanan, melainkan sebuah permulaan. “Hari ini kita menyaksikan ketidakbecusan DPR dalam memaknai trias politica. DPR berusaha mengebiri demokrasi dan tidak taat kepada putusan MK yang seharusnya bersifat final dan mengikat. Ini adalah bentuk pelanggaran serius yang tidak bisa kita biarkan,” katanya ketika diwawancarai oleh awak Sketsa.
Rakyan juga menyoroti keberadaan dinasti politik dalam pemerintahan saat ini sebagai ancaman besar bagi demokrasi Indonesia. “DPR melakukan manuver licik untuk melanggengkan kekuasaan rezim Jokowi. Ini bukan hanya soal Kaesang Pangarep, ini tentang masa depan demokrasi kita. Aksi Kamisan ini adalah langkah awal. Malam ini kami akan melakukan konsolidasi besar-besaran untuk merancang gerakan yang lebih masif,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa aksi Kamisan ini merupakan bentuk perlawanan rakyat terhadap kebijakan yang tidak adil, dan mereka berencana untuk meningkatkan skala protes di masa mendatang. “Hari ini kita berhasil menghimpun lebih dari 300 orang, jauh di atas ekspektasi awal kami. Ini menunjukkan bahwa kemarahan rakyat tidak bisa dibendung. Target kami adalah mencapai eskalasi yang lebih tinggi, dengan lebih banyak massa dan aksi yang lebih besar,” ungkap Rakyan.
Salah satu peserta aksi, Tiara Nur Azizah, memberikan tanggapannya terkait penolakan DPR terhadap putusan MK. “Perbuatan DPR jelas-jelas salah dan melanggar hukum. DPR seharusnya mewakili rakyat, tapi sekarang mereka hanya bergerak atas kepentingan diri sendiri dan golongan tertentu. Ini sangat merugikan rakyat.”
Aksi Kamisan di Purwokerto ini menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap upaya merongrong demokrasi dan memperkuat dinasti politik di Indonesia. Pesan yang disampaikan jelas: rakyat tidak akan diam melihat ketidakadilan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para elit politik.
Reporter: Windi Khoirunnisa, Putri Sabhrina, Balqist Maghfira Xielfa, Zaki Zulfian, Yuli Nur Annisa, Zahra Nurfitri Laila, Miqda Al Auza`i, Helmalia Putri, Khofifah Nur Maizaroh, Lubna Azizah
Editor: Balqist Maghfira Xielfa
