Aliansi Semarak Banyumas Gelar Aksi Tolak Pengesahan KUHP

Dari redaksi

Oleh : Afif Fadhilah Iftiar

Foto: Faiz Maulida

Aliansi Semarak Banyumas menggelar aksi di depan Kantor DPRD Banyumas pada Jumat (9/12). Jumlah massa aksi kurang lebih 300 sampai 400 orang yang terdiri dari 20 elemen mahasiswa, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi ekstra kampus di Banyumas. Aksi ini ditujukan dalam rangka menolak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bermasalah dan mendesak presiden agar menurunkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk mencabut KUHP yang telah disahkan pada Selasa (6/12).

Massa aksi mulai berkumpul di Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) pada pukul 13.00 WIB. Kemudian pada pukul 14.15 WIB, massa aksi mulai bergerak menuju titik aksi dengan diiringi yel-yel sepanjang perjalanan. Mereka melakukan long march dari SMA 1 Muhammadiyah Purwokerto menuju Kantor DPRD Banyumas. Sebelum sampai, massa aksi sempat berhenti di Perempatan Gatot Subroto untuk melakukan orasi. Setelah orasi selesai, perjalanan kembali dilanjutkan menuju Kantor DPRD Banyumas meskipun sempat diguyur hujan. Aksi tetap berlanjut hingga perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas menemui mereka.

Koordinator Lapangan (Korlap) satu, Rafid Maulana, mengatakan bahwa  ada beberapa agenda yang dilakukan, yaitu orasi, teatrikal, dan penyerahan tuntutan kepada bupati atau ketua DPRD. Namun, pada aksi kali ini bupati tidak dapat hadir, sehingga diwakili oleh wakil bupati dan salah satu anggota DPRD yang juga mewakili ketua DPRD yang berhalangan hadir. Meskipun begitu, penyerahan tuntutan tetap dilakukan.

Gambar: Tuntutan massa aksi yang tidak ditandatangani.

Rafid berharap tuntutan yang dibawa kali ini bisa disepakati, dan pemerintah kabupaten memberikan pernyataan sikap bahwa mereka setuju dan ikut menolak KUHP. Namun, capaian tersebut belum tercapai.

Ngga ada yang tercapai, karena dari mereka (pihak pemerintah-red) sendiri tidak mau kooperatif untuk menyetujui tuntutan kita,” ujarnya, Jumat (9/12).

Dalam aksi, sejumlah orator dari masing-masing perwakilan kampus dan organisasi menyampaikan aspirasinya. Aksi kemudian dilanjutkan dengan menampilkan aksi teatrikal yang melakukan pembakaran sampah dan kertas yang bertuliskan demokrasi seperti upacara ngabenupacara pembakaran jenazah pada masyarakat Bali yang beragama Hindusebagai simbol membakar demokrasi yang telah mati.

Saat aksi berlangsung, sempat terjadi saling dorong antara massa aksi dengan pihak kepolisian. Hal ini terjadi karena massa aksi berusaha untuk memasuki kantor DPRD, namun upaya untuk menembus barikade polisi gagal dilakukan. Rafid mengatakan bahwa massa akan melakukan aksi hingga menang.

“Sesuai kesepakatan dari teklap (teknik lapangan-red) tadi malem kita kalo misalkan belum menang, ya belum pulang. Kita pulang nanti sampai menang atau sampai nanti ada tindakan represif dari aparat untuk membubarkan kita,” ujar Rafid.

Massa aksi akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 20.00 WIB setelah menyampaikan pernyataan mosi tidak percaya terhadap pemerintah eksekutif dan legislatif pemerintah daerah Kabupaten Banyumas. Sebagai respons dari tuntutan yang tidak dipenuhi, mereka juga menyatakan akan datang kembali dengan membawa massa aksi yang lebih banyak.

Reporter: Afif Fadhilah Iftiar, Aprilia Ani Fatimah, Aura Saintia Transendenti, Faiz Maulida

Editor: Aprilia Ani Fatimah

Related Posts

Tinggalkan Komentar Anda