PURWOKERTO- Dua mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman (FISIP Unsoed) angkatan 2018, Rinaldi Nudin dan Alfian Yusril, belum dapat mengisi Kartu Rencana Studi (KRS). Padahal, ini sudah memasuki minggu pertama perkuliahan semester genap. Keduanya diketahui sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) untuk semester genap 2020/2021. Program KIP-K yang diterima berupa bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Rinaldi menyadari adanya kendala pada sistem KRS miliknya ketika hendak melakukan bimbingan KRS pada tanggal 20 Februari 2021. Padahal, sistem pengisian KRS seharusnya sudah terbuka sejak tanggal 16 Februari 2021. Namanya juga tidak terdapat dalam sistem KRS milik dosen pembimbing akdemiknya.
Rinaldi kemudian berkonsultasi dengan Wakil Dekan Bidang Akademik FISIP, Luthfi Makhasin. “Kata Pak Luthfi, semua yang dapat KIP itu (diminta-red) untuk menunggu validasi data dari universitas. Yang aku bingung, kenapa yang lain sudah pada clear sedangkan aku sama Yusril itu gak bisa?” ungkapnya saat dihubungi melalui panggilan WhatsApp pada Selasa (2/3).
Eko Sumanto, Kasubag Akademik dan Evaluasi Biro Akademik dan Kemahasiswaan Fisip Unsoed mengonfirmasi hal tersebut melalui panggilan WhatsApp (4/3). Ia menjelaskan bahwa terkait mahasiswa yang sampai saat ini belum diaktivasi banyak disebabkan oleh miskomunikasi dan ketidaktahuan mahasiswa terkait prosedur KIP-K bantuan UKT.
“Bantuan UKT maksimal 2,4 (juta-red). Kalau yang UKT-nya di atas 2,4 (juta-red), berarti dia masih punya sisa tagihan. Rata-rata teman-teman yang terlambat aktivasi itu karena merasa sudah dapat bantuan UKT, tapi sebenarnya masih punya tagihan antara selisih dari nilai nominal UKT dengan bantuan UKT-nya. Sehingga merasa tidak harus membayar padahal dia punya selisih tagihannya itu. Ini yang terjadi di beberapa mahasiswa,” jelasnya.
Menurutnya, hal ini sudah disosialisasikan ke mahasiswa melalui banyak media seperti website dan media sosial. “Kalau alasannya mahasiswa tidak tahu itu adalah mahasiswa yang tidak aktif dalam mencari informasi,” imbuhnya.
Rinaldi mengaku besaran UKT miliknya sejumlah Rp 2.400.000,-. Jumlah yang sama dengan jumlah maksimal bantuan KIP-K. Meski begitu, Rinaldi tetap belum bisa mengakses sistem KRS sampai sekarang (5/3). Untuk sementara, Rinaldi harus meminta izin para dosen pengampu mata kuliah agar dapat tetap mengikuti perkuliahan.
Jika sampai satu atau dua minggu setelah perkuliahan berjalan sistem KRS miliknya belum terbuka, ia berencana melakukan advokasi ke universitas. Ia juga berharap agar Unsoed dapat membenahi lagi sistem birokrasinya sehingga tidak membingungkan para mahasiswa. [Gilda Bernike]
Editor: Lilit Widiyanti