redaksi
Isu yang kami angkat dalam laporan bertajuk “Dugaan Transaksi Berahi Dosen” memanglah isu lama. Reportase dalam laporan itu pun sudah lama kami lakukan. Kendati begitu, ia bukanlah isu yang usang. Kami memandang isu ini masih penting untuk kami angkat. Di antara pertimbangan lain, ada beberapa pertimbangan yang jadi pegangan kami untuk tetap menyajikan isu ini.
Pertama, sejauh pengamatan kami, belum ada satu pun media—baik itu persma, media lokal, maupun media lain—yang mewartakan isu ini. Entah dalam bentuk laporan lempeng ataupun laporan panjang. Yang ada, isu ini direproduksi melalui gosip-gosip yang tak jelas juntrungnya kemana. Kabar angin demikian yang kadung meniup isu ini ke berbagai arah: dari Unsoed sampai ke luar Unsoed. Kami yakin, hampir mayoritas sivitas Unsoed—mahasiswa, dosen, hingga birokrat—tahu isu ini, dari mulut ke mulut.
Bahkan hingga sekarang, isu ini kadang masih dimainkan dalam pergunjingan mahasiswa tanpa tahu cerita utuhnya, atau bagaimana klarifikasinya, ataupun seperti apa bentuk tindak lanjutnya. Isu yang dibingkai melalui seliweran gosip belaka cenderung hanya memungut remah-remah informasi. Reproduksi isu yang demikian bisa berpotensi memunculkan misinformasi.
Suara dalam aksi bukan sekadar nonsens. Ia menjadi tengara: seksisme dan misogini yang bisa berujung pelecehan seksual masih terjadi di kultur akademik sini.
Atas dasar itu, kami berusaha menyajikan laporan terkait isu ini secara jernih agar masyarakat (kampus) tak lagi terjebak dalam arus misinformasi. Melalui laporan tersebut pula, ada harapan kami, pembaca bisa terbantu dalam menyikapi isu secara bijak dan kritis.
Dalam penyajian laporan pun sebisa mungkin tidak memuat tendensi menghakimi atau menjatuhkan nama baik. Penambahan frasa “dugaan” serta tidak menyebut nama dosen dan wanita secara gamblang dalam laporan adalah salah satu cara menghindari tendensi tersebut. Kami berusaha berlaku sesuai etika jurnalistik.
Kami menilai soal transaksi berahi dengan pekerja seks bukanlah bentuk pelecehan seksual. Ini lebih pada urusan citra moral dosen. Meski bisnis prostitusi terkait isu seksisme atau termasuk bentuk eksploitasi tubuh perempuan, tapi ini soal lain. Hanya dari ulahnya hendak bertransaksi berahi, kami tak ingin langsung menyebut moral dosen terkait sebagai moral “buruk”. Apa yang moral tak lantas begitu saja bisa disederhanakan “hitam” dan “putih”. Sebab, tulis Goenawan Mohamad dalam caping “The Joker”, apa yang moral justru menerima “nuansa”.
Sebagai personal dirinya, kami bahkan tak ambil pusing soal bagaimana perangainya, atau sudah berapa kali lendir-lendir berahi yang ia hendak beli, ataupun apa-apa saja lakunya dalam kehidupan pribadi sehari-hari. Tentu itu haknya sebagai pribadi.
Namun begitu, karena ia menyandang status “dosen”, tentu menjadi lain. Dosen sebagai salah satu keprofesian selalu ada tuntutan berkode etik. Dosen pula sebagai tenaga pendidik—ada amanah untuk menyelipkan ajaran moral kepada mahasiswa, bukan cuma keilmuan. Apalagi profesi dosen selalu bersinggungan dengan kepentingan banyak mahasiswa, dengan banyak pihak. Bisa dibilang, dosen itu semacam sosok figur: jadi contoh sekaligus panutan banyak orang—terkhusus mahasiswa.
Entah siapapun dosennya, tuntutan-tuntutan demikian yang akan selalu melekat selama seseorang berstatus dosen, bahkan setelah purna sekalipun. Dan itu mesti ditunaikan. Sebagaimana kata Prof. Ade Maman, betapa pentingnya citra moral bagi setiap dosen.
Di sisi lain. Dari isu transaksi berahi dosen barangkali jadi pemantik bagi mahasiswa untuk berani membuka isu lain: pelecehan seksual yang kerap mereka alami. Salah satunya terlihat dari aksi simbolik pada 19/9/2017. Suara dalam aksi bukan sekadar nonsens. Ia menjadi tengara: seksisme dan misogini yang bisa berujung pelecehan seksual masih terjadi di kultur akademik sini.
Ini pengalaman, contoh bentuk nyatanya, ada seorang dosen menggunakan candaan begini dalam kuliahnya: “Itu mahasiswi yang telat, perkosa saja!”. Dan, hampir seisi ruang kelas tertawa. Mereka jelas menyadari itu semua, tapi mereka cenderung memilih permisif. Kenapa masih bisa tertawa? Rupanya kultur akademik sini masih nyaman dalam dekapan patriarki.
Masalah begini yang harus jadi perhatian sekaligus koreksi bagi kampus Unsoed. Kampus mesti mampu mewujudkan proses akademik bebas dari segala kontaminasi seksisme dan misogini hingga pelecehan. Baik dosen, mahasiswa, maupun stakeholder lain ikut bertanggung jawab menciptakan kondisi ini. Ini pertimbangan kedua kami, agar kampus segera mengambil langkah.
Ada banyak cara melawan penyakit seksisme dan misogini. Diskursus seputar feminisme yang hingga sekarang masih dijumpai di lingkaran mahasiswa, adalah salah satu cara mahasiswa melawan penyakit ini. Upaya Kampus bagaimana?
Narasi lain. Kampus mesti paham bahwa relasi antara dosen dan mahasiswa begitu timpang. Dosenlah yang berkuasa menentukan nasib hasil akademik mahasiswa. Jika kuasa itu tak dibarengi kearifan dosen, maka bisa muncul perlakuan diskriminatif sampai pelecehan mahasiswa. Posisi mahasiswa cenderung lebih rentan sebagai korban. Bisa jadi kita pernah dengar kabar dari kampus lain, ada oknum dosen memakai dalih semacam ini: “Mau nilai bagus? Skripsi lancar? Ena-ena dulu sama saya”.
Hal demikian bukan barang baru di dunia akademik. Ketimpangan relasi itu yang perlu jadi perhatian sekaligus pengawasan kampus. Semoga di Unsoed tak ada seperti itu. Namun, siapa tahu?
Melalui laporan itu pula tak ada tendensi merusak citra kampus. Ia justru berguna sebagai koreksi bagi Unsoed agar berbenah membangun kembali citra yang kadung tercemar oleh seliweran gosip. Juga agar masyarakat luar ikut mengawasi Unsoed dalam menyelenggarakan proses akademik. Pengawasan terhadap potensi-potensi pelecehan (yang barangkali masih ada yang tersembunyi, semoga tidak) di kampus ini, adalah tanggung jawab semua stakeholder terkait.
Dan, satu pesan untuk mahasiswa yang mungkin pernah mengalami perlakuan diskriminatif hingga bertendensi seksisme dan misogini bahkan pelecehan: jangan takut bersuara! Mendiamkan sama saja melanggengkan penyakit ini.
Satu weling lagi. Unsoed jangan terlalu sibuk mengurusi citra bagian luar. Sementara citra bagian dalam saja—seperti intransparansi, birokrasi lamban, dan sebagainya, tampaknya masih bermasalah. Apa gunanya berkutat menjaga citra bagian luar sedangkan citra bagian dalam saja masih terlihat noda-noda, dan usaha membersihkannya pun belum tampak maksimal. Begitu.
Emerald Magma Audha – Pemimpin Redaksi LPM Skëtsa 2017
Catatan Redaksi:
Tulisan ini adalah sikap Redaksi LPM Skëtsa. Pembaca yang cerdas harus paham jika pers boleh dan harus berpihak pada situasi tertentu. Tulisan ini dimuat ulang dari Buletin InfoSketsa Edisi 36 | Agustus 2018 pada Rubrik Editorial.
