Oleh: Aziz Dwi Apriyanto*
Judul buku : Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia
Judul Asli : Sukarno: An Autobiography as Told to Cindy Adams
Penulis : Cindy Adams
Penerjemah: Syamsu Hadi
Cetakan : Keempat, Edisi Revisi Tahun 2014
Ukuran : 16×24 cm
Tebal : xvi+416 halaman
Kategori : Autobiografi
Penerbit : Yayasan Bung Karno—Media Pressindo
Penerbit Asli: The Bobbs-Merrill Company, Inc, New York, 1965
“Aku ini bukan apa-apa tanpa rakyat. Aku besar karena rakyat, aku berjuang karena rakyat dan aku penyambung lidah rakyat” – Sukarno
Mengapa Sukarno malah memilih ingin membungkam pers? Padahal, sewaktu pemerintahan kolonial Belanda, ia sering “memanfaatkan” pers untuk menyuarakan kritik. Lantas, kenapa Sukarno hanya sudi diwawancarai oleh Cindy Adams, si wartawati asal Amerika Serikat itu? Sedangkan Sukarno bilang sendiri, ia sangat benci dengan laku wartawan Amerika Serikat.
Sukarno berkali-kali melantangkan, ia tidak akan memberi kebebasan pers. Sikap Sukarno yang keras ini boleh jadi bermula lantaran kekecewaan mendalam terhadap wartawan luar negeri, terutama pada wartawan Amerika Serikat yang menurutnya selalu menuliskan berita yang menghujat dirinya. Kekecewaan itulah yang pernah ia bagikan kepada John F. Kennedy—Presiden Amerika Serikat waktu itu—dalam suatu perbincangan intim. Seperti merasakan hal yang sama, Kennedy pun menanggapi, bahwa ia merasa dikutuk di negaranya sendiri akibat kebebasan pers. Meski seperti mengeluh, Kennedy mengakui, entah menguntungkan atau merugikan dirinya, kebebasan pers adalah bagian dari warisan Amerika.
Dengan alasan menjaga harga diri seorang pemimpin bangsa, Sukarno tidak segan membungkam pers. Bila memang hanya sebab itulah yang membuat Sukarno tak sudi membuka keran kebebasan pers di negeri sendiri, saya kurang sepakat. Bukankah Sukarno masih ingat, jika Sukarno muda pernah menulis kritik terhadap pemerintah kolonial, lalu dia kirim kritiknya lewat media massa? Apa Sukarno sudah lupa, karena perslah, dia mampu menyuarakan kritiknya terhadap kolonial? Apakah Sukarno tidak sadar, ketika pers dibungkam, maka tidak ada lagi kritik untuk penguasa. Tidak ada lagi kontrol, tidak ada lagi yang mengawasi laku penguasa.
Dari situlah, mulai tercipta benih-benih kesewenang-wenangan. Itulah yang kemudian menjadikan lahirnya sebuah rezim otoriter. Lantas, apakah niat Sukarno yang ingin membungkam pers, berarti ingin pula membungkam segala kritik terhadap dirinya? Makanya, menurut saya, zaman Sukarno adalah zaman otoriter, dengan melihat sikap antipersnya sebagai salah satu manifestasi dari sifat otoriter. Atau, barangkali memang dia sudah berubah setelah dia jadi penguasa? Apakah sikap antipersnya itu merupakan upaya untuk mencegah munculnya “Sukarno lain” yang sarat kritik itu? Entahlah, siapa yang tahu.
Guna tidak memecah belah arah revolusi, begitulah kiranya alasan Sukarno membelenggu pers di negeri sendiri. Perubahan yang cepat telah dilakukan, maka dari itu, untuk memperoleh revolusi yang seutuhnya kebebasan pers haruslah dibelenggu terlebih dahulu. Jangan ada pers yang mengecam suatu perubahan besar ini. Jangan ada pers yang mengutuk negerinya sendiri. Biarkan revolusi berkobar di seluruh nusantara. Tumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air ke semua lapisan masyarakat. Garis besar pemikiran Sukarno seperti itu.
Dari sekian banyak wartawan, kepada Cindy Adams lah akhirnya Bung Karno mau menuturkan kisahnya untuk dijadikan autobiografi. Berkali-kali ia dibujuk oleh siapapun, kalau yang menulis bukan Cindy Adams, Bung Karno tak akan pernah mau. Alasannya? Sukarno cuma mengaku, wawancara dengan Cindy itu menyenangkan sekali dan tidak menyakitkan hati. Atau, mungkin karena paras Cindy yang ayu? Ya, Sukarno dikenal sebagai penakluk wanita. Namun, kali ini, hanya Cindy lah yang mampu menaklukkan kekecewaan Bung Karno terhadap wartawan Amerika Serikat.
Lalu, mengenai konsep dikekangnya pers ketika masa pemerintahan Sukarno, menurut saya terlalu berlebihan. Ia terlalu mementingkan suatu figur, sehingga melupakan tentang esensi dalam prinsip pers. Padahal, gagasan seperti itu sama sekali bertolak belakang dengan konsep empat pilar demokrasi, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, dan pers. Kebebasan pers harus diberikan agar pers punya perlindungan dan bisa memantau kinerja ketiga pilar tersebut dengan profesional. Pers dilarang di Indonesia, secara teori, ini merupakan kecacatan sistem. Secara praktik, jelas, tidak adanya pers sebagai kontrol pemerintah akan menumbuhkan pemerintahan yang otoriter. Bila ada yang bilang Sukarno tidak otoriter, itu sangatlah keliru. Seperti yang saya bilang di awal, Sukarno itu otoriter. Sekalipun otoriternya untuk mencegah perpecahan dan cita-cita menuju revolusi yang sepenuhnya.
Meski pers menjadi salah satu tonggak tegaknya demokrasi, sampai sekarang masih saja banyak oknum yang menghalang-halangi dan mempersulit kerja jurnalis, bahkan ada yang sampai memidanakannya. Langkah memidanakan jurnalis sangat tidak sesuai dengan UU Pers. Dalam UU Pers menyebutkan apabila ada ketidakpuasan dalam pemberitaan, dapat diselesaikan melalui hak jawab dan hak koreksi, yakni memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan yang dikira merugikan nama baik narasumber atau pembaca. Redaksi wajib memberikan ruang untuk hak-hak itu. Bila masih belum puas, yang merasa dirugikan bisa mengajukan sengketa itu ke Dewan Pers untuk diselesaikan secara kode etik. Bukan malah main pidana, sedikit-sedikit main lapor, macam orang tak tahu etika saja. Ancaman dalam berbagai bentuk kepada jurnalis pun sering terjadi. Keterbukaan mendapatkan informasi juga masih dipertanyakan meski kini sudah banyak gembar-gembor “open data” dari pemerintah pusat.
“Kita susah sekali mengakses data publik sedangkan sangat mudah menemukan persekusi, juga pembobolan data privasi seperti kasus ‘chatting’ dan ‘private video collection’ yang pernah muncul dan bisa saja dipidanakan.”
Saya cukup heran, di Amerika, asal dari jurnalisme modern, privasi sangat dilindungi, namun pemerintah bisa saja ditelanjangi. Di sini, justru sebaliknya. Kita susah sekali mengakses data publik sedangkan sangat mudah untuk menemukan persekusi, juga pembobolan data privasi seperti kasus “chatting” dan “private video collection” yang pernah muncul dan bisa saja dipidanakan. Namun, kasus besar laiknya kasus E-KTP tak kunjung jelas siapa aktor busuknya. Pers pun belum ada yang benar-benar bisa menguak, seakan hanya menunggu kotak pandora terbuka dengan sendirinya.
Kendatipun ada beberapa pemikiran Sukarno yang saya kurang sepakat—khususnya soal sikap antipersnya, saya kagum dengan Sukarno mengajarkan kita tentang hakikat gotong royong. Dia memperkenalkan budaya gotong royong kepada dunia sebagai nilai dan budaya asli yang bersemayam di bumi pertiwi. Ia mengajarkan dan memberi contoh tentang prinsip-prinsip gotong royong kepada rakyatnya. Dengan patuh, rakyat pun selalu mengikuti instruksinya. Ia selalu memberikan pertolongan kepada teman juga rakyat, apabila mereka memerlukan bantuan. Sebaliknya, ketika Sukarno kesusahan, maka teman dan rakyatnya pasti akan membantu. Tentu tanpa pamrih. Itulah budaya asli Indonesia. Seperti contoh, suatu ketika di rumah Sukarno disambangi seorang tamu, tapi dia tidak mempunyai pangan untuk disuguhkan. Lalu, Sukarno meminta makanan kepada tetangga sebelahnya, langsung dikasihlah sedikit penganan. Rasa saling tolong-menolong begitu terasa digulirkan oleh Sukarno.
Namun, di era kini yang serba mo-dern, prinsip ini seakan hilang ditelan zaman. Semua dihitung dengan jasa, dan jasa itu dibayarkan dengan uang. Hampir semua kegiatan sekarang berpangkal pada uang. Semua serba materialistis. Sudah jarang lagi ditemukan sistem gift economy, sekalipun ada paling hanya ada di masyarakat desa. Masyarakat desa pun sekarang mulai dipapar penyakit individualistis, sudah terlihat gejalanya. Rasa go-tong royong pun akhirnya mulai terkikis.
Buku ini merupakan autobiografi rekam jejak kehidupan Bung Karno dari kecil sampai ia tua. Pertama kali terbit, pada 1965, versi orisinal autobigrafi ini memakai bahasa Inggris. Meski termasuk buku lawas, isi buku ini masih layak dan relevan untuk dibaca hingga kini. Seperti air pegunungan yang turun mengairi sawah-sawah, penulisan autobiografi versi terjemahannya pun terasa mengalir ketika dibaca. Meski secara fisik cukup tebal, namun karena cara penulisannya yang mengalir, buku ini pun jadi terasa ringan untuk dibaca. Buku ini mampu menyedot kita sebagai pembaca, seakan berada di dalam kehidupan Sukarno dan ikut merasakannya. Saya akui Syamsu Hadi berhasil menjaga keluwesan terjemahannya. Bahasanya yang kenyal dan diksi yang tidak ribet membuat buku ini sangat enak untuk dibaca.
Menurut saya, buku ini sangat cocok untuk jadi rujukan baca. Bahkan saya anjurkan, ini serius! Apalagi bagi yang mengaku dirinya sebagai Sukarnois, Nasionalis, ataupun Marhaenis. Jelas, apabila mereka yang mengaku salah satu dari ketiga golongan itu, tetapi tidak membaca buku ini, malulah! Juga untuk yang ingin tahu catatan sejarah versi Sukarno, ya inilah bukunya. Bacalah, sehingga menjadikan kita sebagai satu dari sekian banyak manusia yang selalu merawat sejarah.
*Penulis adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman angkatan 2015. Sedang menggeluti dunia jurnalistik di Lembaga Pers Mahasiswa Skëtsa Unsoed.
Editor: Emerald Magma Audha dan Nurhidayat
Catatan Redaksi:
Tulisan ini dimuat ulang dari Majalah Sketsa Edisi 35 Tahun XXIX Oktober 2017 bertema “Meraba Pemilihan Rektor” pada Rubrik Resensi Buku.