RedaksiOleh: Hasna Nailah Ramadhani
Sejumlah mahasiswa bersama elemen masyarakat Purwokerto mengadakan aksi Mimbar Bebas Banyumas Problematik pada Senin (23/2/2026) untuk menyuarakan keresahan dan aspirasi kepada para birokrat kabupaten Banyumas. Aksi ini didorong oleh kebijakan pemerintah yang dinilai menindas rakyat.
Aksi ini diinisiasi oleh Adrian Wismar Muthe selaku Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Telkom University, sebagai wadah untuk menyampaikan realita yang tengah terjadi di masyarakat.
Massa aksi berkumpul di Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto sebagai titik awal sebelum melanjutkan aksi di depan Pendopo Bupati Banyumas hingga jalan raya sekitar Alun-Alun Purwokerto. Isu sosial dan pendidikan, kerusakan lingkungan, dugaan kekerasan oleh aparat, serta isu ekonomi menjadi poin-poin tuntutan yang disampaikan selama aksi berlangsung.
Kerusakan lingkungan yang terjadi di Banyumas akibat pertambangan ilegal menjadi salah satu isu utama dalam aksi ini. Mahasiswa dan masyarakat berharap akan ada pertanggungjawaban dari Pemerintah Daerah (Pemda) sehingga masalah kerusakan alam dapat teratasi.
Para demonstran juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai berdampak terhadap akses pendidikan di Indonesia. Adrian menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pendidikan yang dialokasikan untuk program MBG berdampak kepada mahasiswa dan anak-anak yang ingin menempuh pendidikan.
Isu ekonomi yang diangkat dalam aksi ini adalah mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Banyumas yang dinilai masih rendah di tengah meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat. Orator juga menyampaikan mengenai dugaan tindakan represif aparat serta ruang-ruang demokrasi yang semakin diperkecil dengan adanya tahanan politik yang belum dibebaskan, baik di Banyumas maupun di seluruh Indonesia.
Azza Febra Pramudika selaku Presiden BEM Universitas Jenderal Soedirman, menyatakan bahwa sebagai mahasiswa, sudah sepantasnya ikut menyuarakan dan menuntut apa yang menjadi haknya. “Harapannya akan ada diskusi publik antara pihak bupati atau DPRD dengan mahasiswa untuk kemudian aspirasi-aspirasi tersebut akan disampaikan secara nasional,” ungkapnya dalam sesi wawancara bersama awak Skëtsa (23/2/2026).
Setyawan, koordinator lapangan aksi Mimbar Bebas Banyumas Problematik menilai bahwa aksi ini dapat dijadikan sebagai poin refleksi untuk disampaikan kepada pemerintah kabupaten dalam rangka perayaan Hari Jadi Banyumas ke-455. Menurutnya, perayaan Hari Jadi Banyumas seharusnya tidak hanya berupa seremonial atau pesta belaka, melainkan sebagai ajang refleksi untuk menanggulangi dan mengatasi persoalan di Banyumas.
Editor: Velen Candra Nadia
Reporter: Abbiyu Regiano, Hasna Nailah Ramadhani, Tegar Pri Antony, Muhamad Ade Ravi, Lintang Fitriana, Widyana Rahayu, Manda Damayanti, Fadila Nuraini
