RedaksiOleh: Manda Damayanti
Tahun 2025 menjadi tahun keempat berlangsungnya fenomena kotak kosong dalam pelaksanaan Pemilihan Raya (Pemira) di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Situasi ini perlahan menggerus minat mahasiswa untuk terlibat dalam proses demokrasi kampus. Pertanyaannya, ke mana perginya jiwa kepemimpinan Soedirman Muda?
Pemira untuk memilih presiden dan wakil presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsoed telah diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 2025 kemarin, bertepatan dengan Ujian Akhir Semester (UAS). Meningkatnya jumlah mahasiswa baru tiap tahunnya tak berbanding lurus dengan partisipasi pemilih yang justru menurun drastis. Berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam berita acara yang diterbitkan oleh Panitia Komisi Pemilihan Raya (KPR), jumlah pemilih hanya tercatat sebanyak 2.240 suara. “Menurun sebanyak kurang lebih 3.000 dari tahun sebelumnya,” jelas Sofiya, Ketua KPR 2025.
Kotak Kosong: Minim Kandidat atau Sistem yang Tidak Inklusif?
Sofiya menjelaskan bahwa persyaratan untuk menjadi presiden dan wakil presiden BEM merupakan bare minimum, sehingga sistem seleksi bukanlah penghambat utama untuk mengajukan diri menjadi kandidat. Selain itu, Sofiya mengatakan pihak Pemira tidak ingin mengendurkan persyaratan demi menarik kandidat. Ia menekankan bahwa persyaratkan yang dipertahankan tersebut justru merupakan upaya untuk menanggulangi apatisme mahasiswa. Karena, meningkatnya jumlah mahasiswa baru memungkinkan semakin banyaknya mahasiswa dengan kualitas mumpuni untuk menjadi pemimpin.
Menurut Sofiya, apatisme mahasiswalah yang semakin kuat. “Mereka udah nggak mikir BEM. Mereka udah nggak mikir organisasi. Nggak mikir UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa-red). Mereka yang penting magang-magang dapet duit, dapet kerja,” ujarnya saat diwawancarai Awak Sketsa pada Minggu (21/12/2025).
Sejalan dengan itu, Cleo, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) juga berpendapat bahwa hal ini terjadi karena mahasiswa yang cuek dan tidak memberi atensi terhadap kegiatan-kegiatan politik kampus. “Jadinya mereka mau nggak mau ya sudah lawannya kotak kosong,” ucapnya.
Sofiya menambahkan bahwa di samping apatisme mahasiswa, finansial menjadi faktor yang memberatkan mahasiswa untuk mencalonkan diri. Ia menuturkan bahwa untuk berkampanye dan menjadi pemimpin itu membutuhkan modal yang sangat besar. Selain itu, Sofiya juga menyoroti rendahnya niat dan komitmen yang ada di dalam diri mahasiswa juga menyebabkan berulangnya fenomena kotak kosong.
Partisipasi Mahasiswa yang Rendah: Masalah Sosialisasi atau Apatisme?
Dalam konteks rendahnya partisipasi Pemira, Sofiya kembali menegaskan bahwa apatisme masih menjadi persoalan berlarut-larut dari tahun ke tahun. Namun, Sofiya tak menyangkal bahwa faktor terbesar atas semakin menurunnya partisipasi mahasiswa dalam Pemira 2025 ialah karena puncak Pemira yang dilaksanakan berbarengan dengan UAS. “Di tengah UAS juga orang-orang kayak udah capek lah,” tuturnya.
Dari sudut pandang mahasiswa pun, Cleo menyatakan salah satu alasan ia tidak menggunakan hak suaranya karena tengah fokus terhadap ujiannya.
Di sisi lain, salah satu mahasiswa Fakultas Hukum (FH) yang memilih untuk tidak disebutkan identitasnya, mengemukakan bahwa ia tidak mengikuti pemira karena hanya ada satu pasangan calon (Paslon). Sehingga, ia merasa tidak memiliki pilihan lain. Ia menyampaikan, dengan ia memilih ataupun tidak, kemungkinan besar suara akan dimenangkan oleh satu paslon tersebut. “Bagi aku (menggunakan hak pilih-red) nggak merubah apapun daripada aku nanti menggunakan kotak kosong,” jelasnya.
Keterbatasan informasi Pemira juga menjadi salah satu persoalan yang dikemukakan oleh para mahasiswa. Mahasiswa FH tersebut menerangkan bahwa ia kurang mengetahui informasi terkait Pemira ini, bahkan untuk jadwal dan paslonnya. Cleo juga mengemukakan hal yang sama. “Jujur, nggak. Nggak tau apa-apa,” ucapnya.
Sofiya sendiri menuturkan bahwa sosialisasi pemira sudah dilaksanakan dari akhir November. Indah juga menjelaskan bahwa informasi Pemira telah disebarluaskan melalui admin komunitas WhatsApp, Ketua Himpunan Mahasiswa, serta BEM di setiap fakultasnya. KPR dan Bawasra juga mengupayakan sosialisasi melalui konten-konten di media sosial. Keduanya mengatakan bahwa mereka sudah mengupayakan penyebaran informasi Pemira semasif mungkin.
Namun, mahasiswa FH yang telah disebutkan sebelumnya menilai bahwa informasi melalui broadcasting di grup-grup fakultas masih kurang efektif. Menurutnya, mahasiswa jarang membuka grup besar karena banyaknyabroadcasting yang menumpuk. Sementara itu, ia pun mengaku belum pernah menerima sosialisasi secara langsung maupun kampanye dari pasangan calon. “Paslonnya sendiri aku rasa juga nggak ada pergerakan yang bikin mahasiswatuh mengenal mereka,” tuturnya.
Problematika Mundurnya Timeline
Kurangnya partisipasi mahasiswa karena bentrokan dengan pelaksanaan UAS tak lepas dari masalah internal Dewan Legislatif Mahasiswa (DLM) yang menyebabkan mundurnya timeline Pemira. Sofiya menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan Pemira seharusnya terlaksana sejak awal November. Ia mengeluhkan agenda yang sangat padat itu harus diselesaikan dalam waktu yang singkat. Pada akhirnya, Pemira tahun ini menjadi kurang efisien dibuktikan dengan berkurangnya jumlah perolehan suara secara drastis.
Selain, Pemira 2025 mengalami kendala dengan dana. Sofiya mengatakan lamanya proses pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) juga berpengaruh terhadap mundurnyatimeline. Indah juga menambahkan bahwa sempat terjadi miskomunikasi dengan DLM. Dari penjelasan Indah, DLM mengatakan bahwa mereka sudah mengajukan proposal, sedangkan pada faktanya belum. Jadi, ketika KPR-Bawasra mengajukan dana ke rektorat, dianggap sudah terlambat. Akhirnya, dana turun tidak sesuai dengan yang diajukan.
Sofiya juga menyinggung mengenai persoalan di DLM terkait penarikan dana. Ia menceritakan, terjadi kesulitan dalam mengambil dana karena dana masih atas nama Ketua DLM yang telah diberhentikan. “Jadi, bener-bener sangat pengaruh pada timeline dan juga dananya,” keluhnya.
Peran Badan Pengawas Pemira (Bawasra)
Secara umum, Bawasra bertugas mengawasi jalannya Pemira. Di antaranya memantau media sosial yang biasa dibuat paslon, memantau kampanye paslon, memantau kolaborasi aksi. Selain itu, Bawasra juga mengawasi panitia Pemira.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Indah, Bawasra menyediakan formulir laporan bilamana terjadi pelanggaran. Dalam formulir tersebut terdapat identitas, kronologi, serta bukti-bukti yang kemudian diselesaikan di masa gugatan. Indah menyebutkan, terkait kualifikasi pelanggaran atau tidak, hakim sengketa lah yang memutuskan. Bawasra juga melakukan diskusi dengan KPR terkait timeline dan lain-lain.
Mengenai pandangan terkait rendahnya partisipasi mahasiswa, Bawasra menilai itu sudah menjadi budaya struktural. Indah mengatakan, partisipasi mahasiswa memang kurang, terbukti dengan banyaknya fenomena kotak kosong di tingkat fakultas, apa lagi di tingkat universitas.
Menurut Indah, dalam pelaksanaan Pemira 2025 ini tidak terjadi pelanggaran. Kotak kosong tidak termasuk ke dalam permasalahan atau sengketa, selagi tidak ada kecurangan dari paslon. “Ketika nanti kotak kosong yang menang, nah itu baru jadi permasalahan,” terangnya.
Lalu bagaimana jika kotak kosong yang memenangkan suara terbanyak? Indah menjelaskan jika hal tersebut terjadi, akan dilaksanakan musyawarah bersama peserta Keluarga Besar Mahasiswa Unsoed (KBMU) untuk memilih calon presiden dan wakil presiden. “Bisa jadi juga nanti rektorat yang langsung menunjuk,” tambahnya. Sofiya juga menjelaskan, dalam musyawarah tersebut harus dihadiri KBMU dan UKM secara terbuka.
Catatan Evaluatif untuk Pemira Masa Depan
Dari sudut pandang mahasiswa, Cleo dan mahasiswa FH yang sebelumnya disebutkan memberikan catatan terkait informasi Pemira yang kurang masif. Selain itu, mereka juga menyoroti kampanye dari paslon yang belum meluas. Mahasiswa FH tersebut menilai tidak ada urgensi menggunakan hak pilih apabila informasi mengenai pasangan calon tidak diketahui.
Sejalan dengan itu, Sofiya juga menyoroti ketidakmasifan perekrutan terbuka panitia Pemira. Ia memberikan evaluasi terhadap banyaknya mahasiswa baru yang diterima menjadi panitia dibandingkan dengan angkatan 2024 dan 2023. “Anak maba kan juga masih banyak belum tahu, ya, terlepas dia bisa kerja atau nggak kerja,” jelasnya. Sofiya mengungkapkan bahwa Pemira merupakan kepanitian yang ditunggangi banyak kepentingan politik. Jadi, bukan hanya kinerja yang dibutuhkan, tetapi juga kesiapan mental.
Selain itu, Sofiya juga menekankan waktu pelaksanaan. Pelaksanaan Pemira yang bertepatan dengan UAS sangat tidak efektif. Ia juga menekankan evaluasi internal berkaitan dengan dana.
Dari Indah, ia menyampaikan masih banyaknya miskomunikasi. Beberapa Panitia masih melakukan kesalahan teknis di fakultas-fakultas meskipun telah dilakukan pencerdasan terkait mekanisme teknis pelaksanaan di lapangan.
Sebagai penutup, Sofiya menginginkan pihak DLM dapat membenahi persoalan internalnya. Ia juga berharap semoga dengan kepemimpinan presiden dan wakil presiden yang baru ini dapat menaikkan partisipasi KBMU dalam BEM, keorganisasian UKM-UKM, bahkan turut meningkatkan kualitas politis mahasiswa. “Semoga aja sih, mahasiswa masih memiliki rasa untuk berorganisasi,” tuturnya.
Reporter: Manda Damayanti, Widyana Rahayu, Nadia Amalia Wibowo
Editor: Ryu Athallah Raihan
