Redaksi
PURWOKERTO-Bertepatan dengan Hari Buruh Internasional, Kamis (1/5), Front Perjuangan Rakyat (FPR) Banyumas mendatangi kantor DPRD Banyumas guna menuntut kembalinya hak atas tanah Desa Darmakredenan yang kini menjadi milik PT. Rumpun Sari Antam. Mereka meminta Bupati Banyumas memfasilitasi serta mendukung tuntutannya tersebut.
Kedatangan ini bukanlah yang pertama kalinya. Sebelumnya, tanggal 20 Februari 2014, Serikat Tani Penderitaan Rakyat (Stan Ampera), yang juga tergabung dalam FPR Banyumas, pernah menemui Bupati Banyumas untuk mendiskusikan penyelesain konflik tanah tersebut. Namun hasil yang tak sesuai harapan memaksa mereka untuk kembali menemui Bupati.
Warga Desa Darmakradenan mayoritas tidak mempunyai lahan, sedangkan 500 penduduknya bekerja menjadi petani. Menurut Sofyan, salah satu anggota FPR Banyumas, hal itulah yang melatarbelakangi tuntutan untuk dicabutnya Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah sengketa.
Penggunaan Hak Guna Usaha yang kurang produktif disertai pengelolaan yang tidak baik juga menjadi alasan untuk segera mencabut HGU. “Karena tidak bisa mengelola dengan baik, maka hasilnya pun tidak baik,” tuturnya. Untuk menguatkan pernyataan ini, Panji, peserta aksi, membawa buah Kakao yang jatuh dan dibiarkan begitu saja di lahan tersebut oleh pengelola PT. Rumpun Sari Antam. Hal tersebut menunjukkan kebenaran adanya pengelolaan yang tidak baik.
Dalam diskusi dengan Bupati Banyumas siang ini, FPR Banyumas mendesak Bupati agar segera menyelesaikan konflik tanah tersebut. Sempat terjadi adu argumen antara FPR dan Bupati. FPR mempertanyakan fungsi bupati dalam melayani masyarakat di bidang pertanahan.
Akhirnya Bupati Banyumas, Ir. Achmad Husein berjanji akan memfasilitasi proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Darmakredenan. “Saya akan bantu fasilitasi penyelesaian kasus ini dan berangkat bersama-sama ke BPN (Badan Pertanahan Nasional-red) Jakarta,” jelasnya. (Rachma Amalia/Febby Suci Andini)
