PURWOKERTO-Pagi itu (1/7), suasana di Rumah Kayu LPPLSH ramai oleh sejumlah orang dari berbagai elemen. Ada dari elemen pendidikan, anggota DPRD, guru, LSM, organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa, dan persma se-purwokerto. Mereka datang bukan untuk demo tetapi untuk menghadiri acara diskusi publik.
Acara yang dimulai pukul 10.00 WIB ini merupakan hasil kerja sama Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Sketsa Unsoed dengan Lembaga Penelitian dan pengembangan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup (LPPSLH) dan Figurmas. Yang menghadirkan Darmaningtyas (Pemerhati Pendidikan), Febri Hendri (ICW) dan Ir. Purnama Sukardi Ph.D (Unsoed) sebagai pembicara.
Berbicara masalah pendidikan di negeri ini memang tidak ada habisnya. Permasalahan pendidikan di Indonesia selalu diselimuti oleh permasalahan sistem, anggaran, tenaga pengajar, sampai korupsi anggaran pendidikan. Anggaran 20% pendidikan dari pemerintah ternyata tidak cukup untuk menutupi seluruh biaya operasional di masing-masing lembaga pendidikan yang ada.
Pemerintah justru melimpahkan otonomi keuangan kepada masing-masing lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini menimbulkan pertanyaan di benak masyarakat, ke manakah anggaran 20% itu? Benarkah anggaran dari pemerintah tersebut disalurkan seluruhnya untuk sektor pendidikan? Permasalahan inilah yang dibahas dalam diskusi publik dengan tema “Meluruskan Arah Pendidikan Nasional, Membincang Modus Operandi Korupsi Pendidikan”.
Berdasarkan data ICW tahun 2009, ada 142 kasus korupsi pendidikan dari Sabang sampai Merauke. Modusnya antara lain, penyalahgunaan anggaran, pemotongan dana, Mark Up, dan penggelapan karena tertutupnya sistem pengelolaan anggaran pendidikan.
Febri Hendri A A selaku pembicara dari ICW (Indonesian Coruption Watch) mengatakan mengapa korupsi anggaran terjadi di dunia pendidikan? Hal tersebut dikarenakan pendidikan merupakan sektor yang memiliki anggaran paling banyak dari sektor-sektor lainnya. Banyak kalangan legislatif bahkan pihak swasta yang memperebutkannya. Lebih lanjut Hendri menjelaskan, sebagian kebocoran anggaran pendidikan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Pengelolaan yang sifatnya tertutup juga menjadi salah satu alasan tingginya tindak korupsi di dunia pendidikan.
Sepertinya sistem pendidikan di negeri kita masih jauh dari harapan,sehingga perlu adanya perbaikan secara menyeluruh. “Otonomi pendidikan yang terkait dengan akademik di perguruan tinggi masih terbelenggu. Semua itu kembali lagi pada masalah anggaran. Sistem mengenai otonomi pendidikan dan keuangannya perlu diperbaiki,” demikianlah yang dikatakan oleh Purnama Sukardi Ph. D selaku PR I yang hadir sebagai pembicara mewakili pihak rektorat Unsoed.
Sedangkan Darmaningtyas, lebih mengomentari tentang kondisi pendidikan di Indonesia saat ini yang masih morat-marit. Dari mulai sistem RSBI, BHP dan Sisdiknas. Selain sistem, korupsi dan pungutan liar dari intasi pendidikanpun menjadi masalah tersendiri dalam dunia pendidikan. “Bahkan di Jerman, seorang rektor menangis karena tidak tega memungut biaya siswanya untuk pendidikan. Berbeda dengan fenomena yang ada di Indonesia, rektor menangis karena kesulitan menarik SPPnya,” imbuhnya. (Ratna)
Tulisan ini sebelumnya telah dimuat di lpmsketsa.com, dimuat ulang di BU (beritaunsoed.com) agar tetap bisa diakses pembaca. Portal berita lpmsketsa.com resmi beralih ke beritaunsoed.com.