RedaksiOleh: Fina Mustanginatul Kirom
Di era digital saat ini, informasi bisa menyebar lebih cepat daripada kecepatan manusia membaca. Sekali membuka ponsel, berbagai kabar dari media sosial, pesan berantai, hingga situs berita akan langsung membanjiri layar. Sayangnya, tidak semua informasi yang muncul di hadapan kita bersifat valid dan dapat dipercaya. Masyarakat sering kali terjebak pada berita palsu (hoaks), disinformasi, bahkan propaganda politik terselubung yang tersebar luas tanpa filter. Berdasarkan hasil penelusuran dari Tim AIS Subdit Pengendalian Konten Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Komdigi, temuan konten hoaks setiap bulan bervariasi. Konten hoaks terbanyak berhasil diidentifikasi pada bulan Oktober 2024 yaitu 215 konten hoaks. Kemudian temuan konten hoaks paling sedikit ditemukan pada bulan Februari 2024 sebanyak 131 konten. Data tersebut menunjukkan bahwa peredaran konten hoaks di Indonesia masih fluktuatif dan memerlukan perhatian serius dalam upaya pencegahan serta edukasi publik.
Literasi media bukan sekadar kemampuan membaca berita tetapi keterampilan penting dalam berpikir kritis, mengenali kebenaran, dan menyaring informasi sebelum memercayainya atau menyebarkannya. Sayangnya, masih banyak orang yang hanya membaca judul berita tanpa memahami isinya, atau langsung membagikan informasi yang sesuai dengan opini pribadinya tanpa verifikasi. Akibatnya, hoaks dan misinformasi menyebar dengan sangat cepat, bahkan bisa menimbulkan kepanikan dan perpecahan sosial yang berbahaya.
Rendahnya literasi media di Indonesia tidak lepas dari minimnya pendidikan yang mengajarkan keterampilan ini sejak dini. Di sekolah, pelajaran Bahasa Indonesia atau Teknologi Informasi sering kali hanya menyinggung teks berita secara teknis, tanpa mengajak siswa menganalisis isi media secara kritis. Padahal, dalam dunia yang penuh dengan informasi digital seperti sekarang, kemampuan memahami bias media, mengetahui siapa pemilik informasi, dan memahami framing menjadi sangat penting. Sayangnya, kurikulum belum banyak memberi ruang untuk itu.
Sekolah dan lembaga pendidikan harus mulai menetapkan literasi media sebagai bagian dari kurikulum wajib. Siswa tidak hanya diajarkan cara menulis berita atau membaca artikel, tetapi juga bagaimana menilai kebenaran konten, mengenali hoaks, dan memahami dampak dari informasi yang disebarkan. Guru perlu mengikuti pelatihan literasi digital agar mampu menjadi agen perubahan yang efektif. Generasi muda kita tidak cukup hanya bisa mengoperasikan media, mereka harus mampu menjadi pengguna media yang cerdas dan bertanggung jawab.
Media massa pun memegang peran penting dalam darurat ini. Beberapa media arus utama terlalu sering mengedepankan sensasi demi klik atau rating, dengan mengabaikan akurasi dan kedalaman informasi. Judul-judul clickbait yang menyesatkan, narasi bombastis, serta konten setengah matang menjadi sajian harian yang justru memperburuk kemampuan publik dalam memilah berita. Media semestinya menjadi pelopor dalam memberikan edukasi publik, bukan sekadar pembuuru trafik.
Di sisi lain, pemerintah sebenarnya sudah menginisiasi beberapa program edukasi literasi digital, seperti kampanye anti-hoaks dan pelatihan daring. Namun, realisasinya masih terbatas di kota-kota besar dan belum menjangkau masyarakat secara merata. Masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil masih minim akses terhadap edukasi digital dan informasi yang valid. Pemerintah perlu melakukan pendekatan yang lebih inklusif dengan menggandeng komunitas lokal, sekolah, bahkan tokoh agama guna memperkuat kesadaran literasi media.
Selain institusi formal, lingkungan keluarga juga memegang peran penting dalam membangun budaya literasi media. Orang tua perlu menjadi contoh dalam bersikap kritis terhadap informasi yang mereka terima. Jangan sampai keluarga menjadi tempat pertama penyebaran hoaks hanya karena menerima pesan viral dari grup WhatsApp tanpa verifikasi. Melatih anak untuk bertanya, berdiskusi, dan berpikir kritis terhadap berita adalah investasi jangka panjang untuk membentuk generasi yang lebih melek media.
Peran platform digital juga tidak bisa dikesampingkan. Algoritma media sosial seperti TikTok, Instagram, Twitter dan YouTube cenderung menyajikan konten yang sesuai dengan minat pengguna, sehingga menciptakan gelembung informasi (filter bubble) yang membatasi pandangan seseorang. Hal ini memperkuat bias, mempersempit dialog, dan membuat masyarakat semakin terpecah. Platform digital perlu lebih transparan, bertanggung jawab, dan aktif mempromosikan konten edukatif yang mendukung literasi publik.
Influencer dan konten kreator seharusnya bisa menjadi agen perubahan dalam menyebarkan pesan literasi media. Namun, realitanya masih banyak figure digital yang justru memperburuk keadaan dengan menyebarkan informasi provokatif, tidak akurat, atau kontroversial demi meningkatkan engagement. Padahal, mereka punya jangkauan luas dan pengaruh besar, terutama di kalangan anak muda. Jika para influencer sadar akan perannya, mereka bisa menjadi kekuatan besar dalam mendorong budaya berpikir kritis dan berbagi informasi yang sehat.
Literasi media bukan hanya soal membaca atau menyimak berita. Ini tentang bagaimana kita berpikir, merespons, dan bertindak atas informasi yang datang setiap detik. Literasi media adalah benteng dari manipulasi informasi, ujaran kebencian, polarisasi sosial, dan konflik digital. Ketika masyarakat punya kemampuan untuk memilah mana informasi benar dan mana yang menyesatkan, maka mereka akan lebih kuat menghadapi tantangan zaman.
Jadi, siapa yang bertanggung jawab atas rendahnya literasi media di Indonesia? Jawabannya bukan satu pihak saja, melainkan kita semua. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan kebijakan yang tidak hanya bersifat reaktif terhadap hoaks, tetapi juga proaktif dalam membangun sistem edukasi literasi media yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat—baik melalui kurikulum pendidikan, pelatihan publik, maupun kolaborasi lintas sektor. Di sisi lain, media massa perlu merefleksikan kembali peran mereka sebagai penjaga kebenaran informasi. Mereka harus meninggalkan praktik jurnalisme sensasional demi klik, dan kembali menjunjung tinggi akurasi, etika, serta keberimbangan dalam menyajikan berita. Sekolah dan keluarga juga berperan penting sebagai fondasi utama dalam membentuk kebiasaan berpikir kritis sejak dini. Anak-anak harus diajak berdiskusi, diberi ruang untuk bertanya, dan dilatih agar tidak langsung percaya pada apa pun yang mereka lihat di layar.
Namun, tanggung jawab paling mendasar tetap berada pada diri kita sendiri sebagai individu. Di era digital ini, setiap orang bisa menjadi penyebar informasi sekaligus pembentuk opini publik. Maka dari itu, penting bagi kita untuk membiasakan diri melakukan verifikasi sebelum percaya, berpikir sebelum membagikan, dan tidak terburu-buru apalagi menelan mentah-mentah semua informasi yang muncul di layar. Tindakan sederhana seperti memeriksa sumber, membandingkan berita dari beberapa media, dan memahami konteks informasi dapat mencegah dampak buruk yang jauh lebih besar, seperti kepanikan massal, polarisasi, bahkan konflik sosial. Ingat, menyebarkan informasi yang salah bukan hanya tindakan ceroboh—di era digital ini, itu bisa menjadi bencana sosial yang menghancurkan kepercayaan, persatuan, dan akal sehat masyarakat.
Editor: Nadia Amalia Wibowo
