RedaksiPURWOKERTO-Laboratorium Ilmu Politik Unsoed, Sabtu (28/3) lalu mengadakan diskusi mengenai pemilu 2009. Dalam diskusinya mengangkat tema “Menuju Pemilu Berkualitas : Tinjauan Atas Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu di Banyumas”. Panitia mendatangkan tiga pembicarayaitu Ahmad Sabiq selaku dosen Ilmu Politik Unsoed, Dodot Widodo perwakilan KPU Banyumas dan Gunawan dari Panwaslu.
Tak terasa pemilu sudah di depan mata. Spanduk, pamflet dan selebaran terpampang hampir di setiap ruas jalan. Namun, tetap saja masyarakat masih bingungmemantapkan pilihannya. Ditambah lagi tata cara contreng yang digaungkan oleh pemerintah di tiap-tiap media masa.
Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 membatasi penandaan dengan contreng, silang, coblos dan garis. Meskipun telah dibatasi masih dikhawatirkan ada kemungkinan nantinya masyarakat menandai dengan melingkari.
Pemilu tahun 2009 ini benar-benar pemilu yang palingrumit. Dicemaskan fenomena apatisme pada pemilu tahun 2004 lalu terulang kembali. Beranjak dari wacana tadi, KPU pun mengantisipasinya agar tidak terulang lagi. “Prinsip! KPU Banyumas tidak akan melakukan penggelembungan suara,” ujar Dodot.
Suksesi pemilu juga tak lepasdari wewenang Panwaslu. “Wewenang Panwaslu memang berifat rekomendasi ke penyelenggara, ke polisi,” tegas Gunawan. Walaupun kewenangan mereka hanya bersifat rekomendasi, bukan sebagai eksekutor, mereka memastikan jaminan hak-hak pemilih sesuai dengan legalitas.
Setelah pemaparan dari perwakilan KPU dan Panwaslu, tiba saatnya Ahmad Sabiq. Dosen Ilmu Politik ini menyimpulkan permasalahan yang nantinya timbul dalam pemilu 2009 antara lain masalah sosialisasi, DPT (Daftar Pemilih Tetap), logistik, minimnya pengenalan calon dan yang terakhir Money Politics. (Harbus)
Tulisan ini sebelumnya telah dimuat di lpmsketsa.com, dimuat ulang di BU (beritaunsoed.com) agar tetap bisa diakses pembaca. Portal berita lpmsketsa.com resmi beralih ke beritaunsoed.com.
