RedaksiOleh: Andika Brilyan
“Dolar mau berapa ribu pun, kalian di desa-desa tidak pakai dolar.” Pernyataan menenangkan yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto sepanjang minggu ini sekilas terdengar sangat merakyat. Logikanya sederhana dan romantis, karena masyarakat perdesaan sehari-hari bertransaksi menggunakan lembaran mata uang Rupiah, maka gejolak naik-turunnya mata uang asing di Jakarta atau New York dianggap tidak akan pernah mampu menyeberangi batas pematang sawah. Retorika politik semacam ini memang manis didengar di tengah kecemasan publik. Namun sayangnya, ia langsung gugur saat dihadapkan pada hukum ekonomi riil dan fakta yang terjadi di lapangan.
Kenyataan pahit minggu ini justru menunjukkan adanya kenisbian yang nyata antara narasi elite dengan isi dompet rakyat. Ketika nilai tukar Rupiah tersungkur hingga menyentuh level Rp17.666 per Dolar Amerika Serikat (AS), kecantikan angka pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2026 sebesar 5,61 persen yang baru saja dipamerkan Badan Pusat Statistik (BPS) seketika terasa hambar. Sebab di saat yang bersamaan, melemahnya nilai tukar ini langsung menjelma menjadi hantaman yang nyata di lapis bawah: harga barang pokok merangkak naik tanpa kendali dan badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mulai mengintai belasan ribu pekerja di sektor industri.
Di era modern yang saling terhubung ini, menganggap perdesaan steril dari amukan dolar adalah sebuah delusi cara pandang yang keliru. Kebenaran yang getir justru membuktikan hal yang sebaliknya: tanpa perlu sedetik pun memegang atau membelanjakan lembaran dolar secara langsung, masyarakat kelas bawah dan orang-orang desa pulalah yang paling pertama tercekik ketika mata uang asing itu mulai tak terkendali.
Masyarakat di perdesaan memang tidak bertransaksi menggunakan lembaran Dolar Amerika. Mereka membeli kebutuhan harian di warung tetangga atau pasar kelontong dengan lembaran rupiah. Namun, menganggap mata pencaharian mereka steril dari gejolak kurs adalah sebuah kekeliruan struktural. Di era modern ini, isi piring makan warga di perdesaan justru dikendalikan secara mutlak oleh pergerakan dolar melalui fenomena yang dalam ilmu ekonomi disebut sebagai imported inflation—inflasi yang diimpor.
Mari kita tengok dapur rumah tangga di perdesaan secara jujur. Lauk paling merakyat seperti tahu dan tempe diproduksi dari bahan baku kedelai yang sebagian besar harus diimpor. Tepung terigu yang menjadi bahan dasar mi instan dan gorengan dibuat dari gandum yang seratus persen didatangkan dari luar negeri. Bahkan, ayam pedaging dan telur yang diproduksi di peternakan desa digemukan oleh pakan yang komponen penolongnya dibeli dari pasar global. Saat Rupiah melemah hingga Rp17.666 per Dolar AS, biaya bahan baku bagi importir dan industri hulu melonjak drastis.
Rantai pasok ini tidak mengenal ruang hampa. Guncangan di tingkat makro itu bertransmisi dengan sangat cepat ke tingkat mikro. Untuk menghindari kebangkrutan, produsen terpaksa menaikkan harga jual di tingkat hilir. Dampaknya langsung mengetuk pintu rumah warga desa: harga minyak goreng merangkak naik, ukuran tahu-tempe mengecil, dan harga sembako melambung tinggi. Tanpa pernah sekali pun menyentuh mata uang asing tersebut, masyarakat perdesaan dipaksa membayar ongkos dari perkasa-nya dolar lewat penurunan daya beli mereka di meja makan.
Ironi dari pernyataan bahwa orang desa tidak terkena dampak dolar meleset semakin jauh jika kita melihat keterikatan antara tenaga kerja urban dan ekonomi perdesaan. Desa dan kota bukanlah dua dunia yang terpisah, melainkan dua ruang yang dihubungkan oleh keringat para perantau. Selama berpuluh-puluh tahun, motor penggerak ekonomi di kampung halaman sering kali mengandalkan kiriman uang (remitansi) dari anak-anak muda yang mengadu nasib di pusat-pusat industri perkotaan.
Sektor industri pengolahan atau manufaktur padat karya seperti pabrik tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki adalah penyerap tenaga kerja terbesar bagi masyarakat urban asal perdesaan. Sayangnya, industri ini pula yang paling rapuh ketika Dolar mengamuk, karena ketergantungan mereka yang sangat tinggi pada bahan baku impor. Ketika nilai tukar melonjak jauh dari asumsi awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp16.500, biaya produksi pabrik-pabrik ini membengkak hebat di luar kendali. Di saat yang sama, daya beli masyarakat domestik sedang lesu.
Dalam kalkulasi bisnis yang dingin, ketika perusahaan tak lagi sanggup menahan beban operasional, langkah efisiensi yang paling pertama diambil adalah memangkas hak buruh. Sepanjang bulan-bulan ini, kita menyaksikan gelombang PHK dan pemotongan hak pekerja mulai meluas. Kementerian Ketenagakerjaan, Yassierli, mencatat angka PHK massal telah menembus lebih dari 15.400 pekerja. Kasus riil seperti pemutusan hubungan kerja terhadap ratusan buruh di PT Parkland World Indonesia 2 dan PT Sinhwa Bis menjadi potret nyata dari runtuhnya benteng pertahanan sektor riil kita.
Hantaman kurs dolar akhirnya memukul perekonomian perdesaan secara nyata. Ketika pabrik di kota gulung tikar tercekik nilai tukar, anak-anak muda kehilangan pekerjaan dan aliran kiriman dana ke kampung halaman mampet seketika. Akibatnya, para pekerja urban terpaksa pulang ke desa tanpa membawa penghasilan. Dolar yang kerap dianggap jauh dari kehidupan pelosok, nyatanya berhasil merenggut piring nasi di kota dan mengirimkan beban kemiskinan itu langsung kembali ke akar rumput.
Pada akhirnya, jeritan di dapur-dapur perdesaan dan langkah gontai di gerbang pabrik urban memaksa kita untuk menelanjangi angka pertumbuhan ekonomi 5,61 persen yang megah di atas kertas. Di bawah sorot lampu podium kekuasaan, angka itu tampak kokoh. Namun di hadapan realitas, ia runtuh menjadi fatamorgana yang mandul; sebuah “Ilusi Pertumbuhan” yang gagal melindungi masyarakat paling bawah ketika nilai tukar Rupiah tersungkur ke level Rp17.666 per Dolar AS.
Lantas, jika belasan ribu buruh harus kehilangan pekerjaan dan harga barang pokok melambung tinggi, siapakah yang sebenarnya sedang diuntungkan? Jawabannya mengkristal dengan dingin: pertumbuhan ini hanya dinikmati oleh segelintir elite yang kebal terhadap badai, sedangkan ongkos dari rapuhnya mata uang ditimpakan seluruhnya ke pundak ringkih rakyat kecil.
Ekonomi hari ini tidak mengenal ruang isolasi yang suci. Menghibur masyarakat dengan dongeng bahwa perdesaan akan aman dari amukan mata uang asing adalah sebuah kecerobohan moral yang fatal. Ketika pabrik-pabrik padat karya gulung tikar tercekik kurs, kemiskinan kota akan berjalan mudik ke kampung halaman.
Menyelamatkan Rupiah bukan lagi sekadar perdebatan angka di tingkat pengambil kebijakan, melainkan upaya nyata untuk melindungi daya beli dan kesejahteraan dasar masyarakat. Sebab pada akhirnya, dolar yang katanya tak pernah menyentuh tangan orang desa itu, nyatanya memiliki kuasa yang cukup kejam untuk mematikan api di tungku dapur mereka.
Editor: Kania Nurma Gupita
