Oleh: Redaksi Skëtsa

Desa Pengilon terletak tidak jauh dari kecamatan Pengadegan, Purbalingga. Arealnya yang berbatu dan landai membuat Pengilon jadi sulit dijangkau. Barangkali, inilah salah satu faktor mengapa Pengilon jarang disentuh, mulai dari kondisi jalan yang rusak berat sampai pada potensi-potensi daerah yang tidak tergali.

Menurut keterangan salah seorang humas Pemerintah Kabupaten Purbalingga, desa ini adalah salah satu desa yang tertinggal. Kondisi ini menjadi faktor pendorong bagi sekumpulan mahasiswa yang bernaung dalam Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) untuk saling berbagi dan belajar melalui program pemberdayaan masyarakat.

Bukan hanya PMKRI saja yang memiliki program pemberdayaan masyarakat. Beberapa ormas lain juga melakukan hal yang sama. Sebut saja Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan banyak lagi yang lainnya. Ormas tersebut memiliki tipologi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Di Banyumas tercatat 334 elemen ormas yang berdiri terlepas dari aktif atau tidaknya ormas tersebut. 11 elemen diantaranya dikelola mahasiswa dan sebagian besar lainnya dikelola pemuda.

Munculnya ormas yang dikelola mahasiswa itu, menurut Dhaniel Dhakidae, pemimpin Litbang harian Kompas, yang juga mantan ketua dewan redaksi jurnal Prisma, dalam salah satu artikelnya di Prisma (1977), termotivasi oleh kebijakan universitas yang hanya menghasilkan sarjana yang steril terhadap politik. Proses pembekuan aktivitas mahasiswa tersebut, membuat mereka memilih jalur di luar kampus untuk kembali bergerak dan memfungsikan diri sebagai agent of change. Serta, terus menerus mengawasi dan mengkritik kebijakan pemerintah yang menyangkut hak dan kepentingan masyarakat.

Proses kritik tersebut masih berlanjut hingga kini. Masih segar dalam ingatan kita tentunya, 21 Mei 1998. Mahasiswa dengan warna-warni jaket dan polah tingkahnya menguasai gedung wakil rakyat yang berakhir dengan tersingkirnya seorang presiden dari kekuasaan. Perubahan, seolah tak ada istilah berhenti di satu titik bagi mereka, itulah yang mereka inginkan.

Pada dasarnya, seperti halnya LSM, ormas memiliki peran yang hampir sama. Yakni melakukan proses kontrol atas jalannya kehidupan bernegara dan mencoba melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Cermin dari kedua hal ini tentu dapat terlihat dari program kerjanya. Seperti HMI Diponegoro-sebutan Diponegoro diberikan karena kelompok inilah yang pada paruh 1980-an menerima pemberlakuan asas tunggal Pancasila. Diponegoro sendiri adalah nama jalan di Jakarta tempat HMI bermarkas sambil melakukan kerja-kerja pemberdayaan bagi masyarakat.

Rahmat Hidayat, mahasiswa Sosiologi Unsoed, sekaligus Ketua Umum HMI Diponegoro cabang Purwokerto mengatakan, “HMI Dipo mencoba melakukan gerakan penyadaran dan pendidikan politik, agar masyarakat bisa membuka cakrawala berpikirnya.” Lalu bagaimana proses pemberdayaan tersebut terus berkembang, apa kendalanya dan dengan media apa saja mereka melaksanakannya?

Pemberdayaan dilihat dari terminologinya bermakna menjadikan sesuatu berdaya. Proses ini biasa dilalui oleh berbagai organisasi kemasyarakatan serta LSM, dengan lembaga sesuai dengan karakteristik pola yang berbeda-beda antar dan tipologinya. Kini, ormas yang cukup menonjol, kebanyakan adalah organisasi kemasyarakatan yang dikelola oleh mahasiswa.

Mei 1998, ketika Soeharto jatuh, gerakan yang paling menonjol adalah gerakan mahasiswa, jika dibandingkan dengan LSM yang memiliki peran dan fungsi serupa selaku elemen yang mengontrol kebijakan publik dan jalannya pemerintahan. Apalagi, partai politik yang hanya berkoar untuk satu suara Mahasiswa mampu menggalang kekuatan rakyat untuk menjatuhkan rezim kala itu.

Pada tahun yang sama. mahasiswa sudah mulai bergandengan tangan dengan rakyat. Semua itu terlihat ketika mahasiswa melakukan aksi penolakan atas undang-undang penanggulangan keadaaan bahaya, rakyat ikut bergabung untuk kemudian turun ke jalan menuju gedung parlemen. Meski demikian, anggapan bahwa mahasiswa hanya bermodal omong dan kontraproduktif masih diamini oleh beberapa kelompok masyarakat. “Mahasiswa mau bikin pemberdayaan, bagaimana jika mereka tidak punya keahlian. Kecuali jika mereka sudah lulus, jadi pengusaha dan mau berinvestasi disini, baru bisa kita terima. Justru mahasiswa sekarang ini harus belajar pada masyarakat, bukan ngajari, karena dia sendiri belum berhasil dibidangnya” ujar Eri, tokoh Pemuda Muhammadiyah di Pengilon.

Selanjutnya, la mengungkapkan dibanding mahasiswa kami lebih bisa menerima pengusaha. Jika mereka mau masuk dengan senang hati kami persilahkan, karena mereka sudah sukses.secara Pernyataan ini juga diamini Nasirun, finansial, bukan seperti mahasiswa. anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Pengilon, “Yang penting itu duit, nggak cuma omong thok. Disini asal ada duit semua program bisa berjalan lancar, terangnya.

Berbeda dengan Rahmat, dia mampu memberi makna pada perubahan dan penyadaran. Menurutnya, ormas lebih peka ke arah sana. Soalnya sekarang kekuatan mana yang bisa mem-pressure selain ormas. LSM sekarang tidak bisa diharap lagi soal LSM plat merah dan lain-lain yang membuat persaingannya menjadi tidak sehat -terlebih mahasiswa juga seorang akademisi yang netralitasnya terjamin.

Parlindungan Sihotang. mantan ketua presidium PMKRI Purwokerto yang tak kuat menjalani hidup di metropolitan sebagai Sekretaris Jenderal PMKRI pusat mengungkapkan, “Memang, saya tidak pintar, bukan siapa-siapa, bukan sarjana, bukan dokter, bukan profesor. Tapi, ketika kita punya niat ke sana lalu secara partisipatif ataupun partisipatoris. Kita akan menemukan penyelesaiannya sendiri,” tegasnya.

Pola-pola yang dilakukan mahasiswa bisa jadi berbeda, meski mungkin mereka belum berhasil atau bisa dikatakan mampu di bidangnya, seperti dikatakan Eri. Tapi paling tidak mereka mampu memberikan ruang pencerahan bagi masyarakat. Karena, seringkali mereka ditinggalkan oleh partai, LSM dan pemerintah yang didekati kemudian tatkala mereka membutuhkan kambing hitam untuk memenuhi kebutuhannya. Secara jelas hal ini diungkapkan ketua Ikatan Pemuda ketika ditanyakan apa orientasi dari Muhammadiyah (IPM) Pengadegan, pemberdayaan di Pengilon, IPM melaksanakan program melanjutkan program PMKRI, la mengatakan alasan pertama adalah untuk meningkatkan pola berpikir mereka dan yang kedua adalah kaderisasi.

Lalu bagaimana dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)? Imam Setiadi, ketua cabang IMM Purwokerto mengatakan “IMM dengan PAN (Partai Amanat Nasional) tidak memiliki hubungan secara organisatoris, begitu pula PAN dengan Muhammadiyah. Karena ketika PAN menjadi partai maka ia bukan lagi menjadi milik Muhammadiyah tapi sudah menjadi milik bangsa. Begitu murnikah perjuangan mahasiswa yang terwadahi dalam organisasi massa membela kepentingan rakyat ?

Bisa jadi, dari awal pembentukannya, perjuangan mahasiswa adalah murni tapi jalannya memang tak selalu lurus. Benturan-benturan itu pasti ada, salah satunya terkait dengan dana. Pada awalnya, orang yang berada di ormas itu orientasinya kekuasaaan, entah itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Maksudnya, agar dia punya kewenangan untuk merubah kebijakan publik supaya lebih berpihak pada rakyat. Tapi, namanya kekuasaan punya logika tersendiri, kata Parlindungan kepada sketser.

Seperti, HMI Diponegoro, meskipun mereka mengaku tidak punya hubungan koordinasi dengan Kesatuan Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia (KAHMI), toh mereka tetap saja mau merubah asas organisasi mereka dari Islam jadi Pancasila. Awalnya, ide perubahan ini datang dari Abdul Gafur mantan aktivis HMI sekaligus mantan menteri jaman Soeharto yang menginginkan HMI menjadi pioneer bagi ormas-ormas lain untuk mencantumkan Pancasila sebagai asas tunggal.

Parlindungan Sihotang, akrab dipanggil Parlin, mengatakan pada awalnya PMKRI memiliki afiliasi dengan Partai Katolik yang kemudian berfusi dengan banyak partai menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partindo adalah beberapa diantaranya, disamping partai Katolik tentu.

Partai Katolik mencoba mensponsori pembentukan PMKRI lewat Mgr. Albertus Sugiyopranoto SJ, maksudnya untuk meraup suara mahasiswa, yang memiliki hak suara dalam Pemilu 1955. Sangat dimungkinkan kala itu, interest PMKRI lebih ke politik, dan politik identik dengan kekuasaan. Lalu, bagaimana dengan idealisme mereka, tentang pembelaan terhadap rakyat?

Di Purwokerto, PMKRI bermarkas di gereja Santo Yosep, di kawasan Kaliputih. Organisasi ini termasuk di dalam hirarki gereja Katolik yang berada di bawah keuskupan Purwokerto. Sekarang. pasca bubarnya partai Katolik, kemungkinan PMKRI pun memiliki afiliasi pada gereja Katolik. Parlin menyebut afiliasi itu sebagai upaya untuk kembali mendinamisasikan gereja untuk menunjukkan komitmennya di dalam berkebangsaaan dan kenegaraan. Atau singkatnya mencoba memunculkan image baru atas Katolik.

Akhirnya, peran yang seharusnya mereka mainkan tak bisa optimal Keterikatan dengan beberapa kebutuhan induknya. Sebut saja HMI. Institusi, seperti partai maupun penguasa, membuat mereka tak mampu berkelit untuk memenuhi gelombang tuntutan sebagian besar PMKRI, PMII di era Abdurrahman Wahid, atau GMNI, yang kemarin dengan gencar menolak amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di tengah elemen masyarakat lain yang mengamandemen konstitusi.

Afiliasi, faktor ini layak disebut sebagai kendala utama atas proses pemberdayaan yang dilakukan ormas. Ormas yang berafiliasi pada organisasi lain, seperti parpol atau penguasa, seringkali tak mampu berkelit saat diberi pesan-pesan khusus, acuan untuk melangkah bagi ormas tersebut.

Rahmat mewakili HMI Diponegoro mengatakan, “Ormas harus punya jalur yang jelas dan ruang yang jelas. Ada garis demarkasi, harus ada batas-batas dimana dia bisa bermain dan memberikan pengaruh atau semacamnya, jangan sampai keterjebakan kita gara-gara kedekatan yang menimbulkan sikap tidak independen seperti ini.”

Faktor yang kedua, bisa jadi adalah citra ormas itu sendiri. Terlebih untuk ormas yang membawa label agama, etnis dan ideologi. Ketiga hal tersebut dianggap cukup potensial oleh beberapa pihak untuk dijadikan sebagai alat adu domba satu sama lainnya, demi sebuah kepentingan. Contohnya, PMKRI pertengahan tahun 1999 pernah mengalami benturan yang cukup pahit. PMKRI mencoba mengadakan bakti sosial sekaligus melakukan upaya untuk sedikit memberi ruang pencerahan bagi warga desa Pengilon. Tapi apa lacur, latar “konflik” Islam versus Nasrani seolah tak pernah usai, lebih-lebih isu agama ini sering W. Bush menggembar-gemborkan direproduksi. Apalagi, saat George Bush menggembar-gemborkan crusade atau perang Salib, ketika menara kembar WTC di New York diluluh-lantakkan dan Amerika menuduh kaum muslim sebagai kelompok teroris.

Di Indonesia anggapan bahwa Katolik adalah agama bawaan penjajah masih melekat. Sehingga, tidak lepas dari Belanda ataupun Eropa, bahkan menimbulkan rasa sentimentil, kata Parlin. Dan ini memang cukup menyusahkan. Belum lagi jika organisasi yang digelutinya ini sedang melaksanakan program eksternal, seperti pemberdayaan masyarakat misalnya. Prasangka bahwa PMKRI membawa misi-misi Kristen yang mencoba melakukan Kristenisasi selalu terhambat di benak masyarakat. Sampai, pernah suatu kali Parlin menganjurkan teman-teman PMKRI untuk meninggalkan agamanya, bukan meninggalkan iman karena iman tak dapat hilang dan tergantikan. Persoalan ini bermula pada saat mereka mengadakan bazaar baju bekas. Kekurangtelitian mereka membuahkan hasil yang pahit. Sebuah kaos bergambar Jesus terjual, ironisnya yang membeli seorang muslim. Kemudian masyarakat Pengilon menganggapnya sebagai sebuah upaya kristenisasi, hal ini membuat mereka menjadi berang.

Selain itu proses perijinan yang sebagai sebuah keteledoran. Pada dasarnya, persoalan ini tidaklah begitu besar namun cukup vital dalam memancing pertikaian. 

Imbas konflik antar agama di Ambon begitu dahsyat pengaruhnya Imbas konflik antar agama di di Pengilon. Sayangnya, dari pihak PMKRI sendiri tidak berupaya melakukan klarifikasi.” Sebenarnya kita menginginkan adanya proses klarifikasi lebih lanjut, setelah klarifikasi yang pertama. Tapi, sudah terlanjur dilarang sama Romo Parokinya,” lanjutnya. Implisit, Parlin mengakui sebenarnya ada afiliasi antara PMKRI dengan Gereja. Paling tidak dengan Romo atau Uskup. Karena, proses pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor di wilayah Pengilon ini tidak perlu diambil alih oleh IPM jika PMKRI mampu menjelaskan duduk persoalannya dengan baik.

Persoalan yang serupa juga dialami PMII, organisasi Islam berlatar Nahdlatul Ulama (NU). Abdul Kahfi, aktivis PMII, juga mahasiswa Pertanian Unsoed mengatakan, “Intervensi dari Ulama itu selalu ada. mereka bahkan pernah menganggap bahwa kita anak yang hilang.”

Beberapa wacana yang digulirkan dianggap bertentangan dengan nilai-nilai NU, seperti niatan PMII untuk mencabut Aswaja (Ahlus sunnah wal Jamaah). Meskipun, banyak organisasi Islam atau organisasi yang berlabel apa saja, mengklaim diri menganut paham pluralisme, tapi jauh di dalamnya persaingan dan sentimen antar organisasi itu pasti ada. Sekali waktu-biasanya dilakukan saat kader dan pelatihannya-proses itu sangat jelas terlihat.

Tiap organisasi massa memiliki pola pemberdayaan yang relatif sama dan dengan media juga relatif seragam. Beberapa di antara mereka telah berhasil terjun langsung ke masyarakat dan melakukan pendampingan, bersama-sama mencoba mencari penyelesaian atas persoalan yang terjadi di masyarakat. Metode yang biasa digunakan dewasa ini adalah Participatory Rural Appraisal (PRA) atau metoda partisipatif. Sebut saja, PMII dan PMKRI atau HMI Diponegoro yang menjelang pemilihan kepala daerah di kabupaten Banyumas mungkin akan melakukan penyaringan terhadap aspirasi masyarakat Banyumas untuk pilkada tahun 2003 besok di Banyumas kata Rahmat.

Selain dengan cara melakukan pendampingan secara langsung, mereka pun seringkali menggulirkan opini atau statement yang cukup berpengaruh. “Biasanya, untuk menyikapi sebuah peristiwa kita membuat semacam himbauan lewat pers atau mengadakan seminar,” kata Hakam, ketua PMII cabang Purwokerto. Sayangnya seminar atau bahkan himbauan jarang mampu merubah keadaan. Biasanya, seminar hanya dikunjungi oleh masyarakat yang tingkat pendidikannya menengah ke atas dan jarang bahkan hampir tidak pernah dikunjungi oleh masyarakat grass root.

Namun, dua hal inilah yang sering dilakukan oleh banyak ormas, karena yang paling penting bagi mereka adalah bukan melakukan pemberdayaan eksternal tapi lebih ke arah internal lembaga mereka. “Persoalan-persoalan eksternal misalkan pemberdayaan politik memang bukan skala prioritas tapi menjadi semacam kebutuhan. Jadi ada skala prioritas kedua yang memang harus kita kedepankan.” tambah Rahmat.

Hal senada diucap Parlindungan Sihotang. “Karena organisasi kita termasuk organisasi kader, tentunya adalah bagaimana kita bisa mensuplai kader-kader kedepan agar mampu mengubah kebijakan yang ada agar lebih berpihak pada rakyat, intinya penguatan internal.”

Persoalan kader dan pola perekrutan, adalah dua hal yang seringkali membuat ormas kehilangan orientasi awalnya. Tiap pergantian tahun, menjelang masuknya mahasiswa baru pamflet, selebaran atau pendekatan-pendekatan mulai dilakukan untuk merekrut kader sebanyak-banyaknya. Kiranya, akan menjadi sah jika ada anggapan bahwa selama ini ormas lebih mementingkan kuantitas dibandingkan dengan kualitas.

“Selama ini saya melihat gejalanya seperti itu, orientasi kuantitas tapi sebenarnya saya sering mengkampanyekan pada temen-temen ormas agar tidak mempersoalkan urusan kuantitas. Persoalan kuantitas itu kan hanya persoalan sesaat. Apalah artinya banyak massa bila tidak bisa mewarnai kehidupan komunitasnya,” kata Rahmat.

Jika keadaannya seperti ini, maka wajar saja program pemberdayaan pada masyarakat tidak menyentuh inside nya. Dan jika mahasiswa pun terkotak-kotak lalu siapa yang akan menyatukan rakyat?

Hesti (lap: Wiwie, Adhi, Sayekti)