Oleh: Redaksi Skëtsa

Benarkah setiap gerakan mahasiswa itu selamanya tidak bisa murni dari kepentingan golongan dan kelompok politik yang mengitarinya? Sehingga “Perjuangan untuk Rakyat” hanyalah jargon semata. Jika demikian adanya, bagaimana sebenarnya mahasiswa memaknai dan memahami arti “Rakyat” itu sendiri?

Sore, pertengahan Agustus lalu. Mendung, langit pekat, cuaca tak bersahabat. Bersama seorang karib, saya menuju Purbalingga, kota kecil 20 kilometer sebelah timur Purwokerto. Gerimis tipis mulai turun, dengan sepeda motor pinjaman kami berangkat ke arah mentari terbit. Rute yang karni pilih sengaja tak mengikuti yang selazimnya. Kami mengambil jalan alternatif sisi utara yang menghubungkan Purwokerto dengan Purbalingga. Memang, jalannya tak begitu besar, namun dengan cara inilah kami bisa terbebas dari asap hitam bus kota yang seringkali ugal-ugalan di jalur utama. 

Sepeda motor melaju dengan kecepatan antara 80-100 kilometer per jam membuat jarak Purwokerto-Purbalingga terasa dekat. Meskipun, berkali-kali kami harus menahan napas karena takut terjatuh akibat goncangan-goncangan yang timbul dari gesekan ban berusia uzur dengan batu-batu yang diselimuti aspal tipis.

Setelah 20 menit perjalanan, kami tiba di jantung kota Purbalingga. Deretan pertokoan di sisi kanan-kiri jalan kota tak begitu ramai, mungkin karena cuaca tak begitu bersahabat. Motor terus melaju hingga berhenti di depan pagar merah sebuah bangunan di area belakang alun-alun kota.

Rumah bercat merah bata itu nampak asri. Samping kiri terlihat kuburan, namun kesan angker sama sekali tak terlihat. Taman kecil berisi pohon-pohon bonsai yang tertata apik, beberapa diantaranya sedang mekar, menandakan bahwa si empunya bangunan adalah seorang yang telaten dan teratur dalam kesehariannya. Halaman rumah menebar aroma khas tanah yang baru disiram air menggelitik hidung.

Kami disambut seorang wanita paruh baya memakai daster bunga-bunga. Sisa-sisa kecantikan masa mudanya masih membayang. Selebihnya, kami duduk dan menunggu.

Sepi!. Pandangan saya tertambat pada lukisan Soekarno di dinding rumah itu. Senyum kharismatik Presiden pertama Republik Indonesia itu tetap kokoh, sarat pesona. Tanda ia masih diagungkan di ruangan ini.

Tampaknya orang ini gemar membaca. Di balik tirai bambu yang memisahkan ruang tamu dengan ruang keluarga, ada rak yang dipenuhi oleh buku dengan ketebalan bervariasi. Suara batuk mengagetkan saya. Tampak seorang pria beruban, berkaos putih, menghampiri dengan tertatih-tatih.

la Trisnanto, anggota Forum Keluarga Alumni-Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (FKA-GMNI) Purbalingga, tersenyum kemudian menjabat tangan saya. Trisnanto muda, aktif dalam Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) kemudian diteruskan dengan aktif di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Kini, ia ketua dewan pimpinan cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Purbalingga. 

Selanjutnya ia mulai bercerita. “Pada awal tahun 1960-an, ormas-ormas nasionalis bergabung menjadi PNI. Seperti perkumpulan pemuda Gerakan Mahasiswa Komunis (GMK) yang berdiri tahun 1947 kemudian awal tahun 1960-an berubah nama menjadi Pemuda Marhaenis karena bernaung di bawah PNI Front Marhaenis, termasuk GMNI. Simbol awalnya Ganesha tetapi kemudian berubah menjadi banteng segitiga dalam lingkaran awal 1960-an,” katanya.

Tapi, kebanyakan gerakan mahasiswa, ormas berbasis mahasiswa termasuk di dalamnya, tak mau mengakui adanya afiliasi antara organisasinya dengan salah satu partai politik.

“Memang secara formal sudah ada UU yang mengaturnya. Parpol diatur oleh UU No. 2 Th. 1999 sedangkan ormas oleh UU No. 8 Th. 1985. Ini dimaksudkan agar tidak ada ormas yang menjadi underbow parpol” katanya. Namun, Trisnanto tak menyangkal adanya hubungan secara emosional dan historis antara Megawati dengan GMNI, bukan PDI-P.

Secara harfiah, afiliasi dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara dua organisasi. Berbicara afiliasi, apakah yang dilakukan gerakan mahasiswa dengan partai politik telah bersifat timbal balik? Berupa apa? Bagaimana prosesnya?

Dua pekan kemudian kami berangkat ke Yogyakarta. Pagi yang dingin. Tepatnya, awal September lalu, dengan kereta Logawa jurusan Purwokerto-Jember menuju Yogyakarta. Hiruk pikuk penumpang tak bisa meredakan kantuk. Pukul 10 pagi kereta tiba di stasiun Lempuyangan, stasiun khusus perhentian kereta kelas ekonomi. kami heran, mengapa untuk urusan perhentian kereta saja ada pembagian kelasnya.

Kami langsung menuju kawasan Gayam, markas Forum Mahasiswa Nasional (FMN) komite kota Yogyakarta. Satu hal menarik, dalam bus kota pengamen jalanan mendendangkan tembang yang judulnya kami tidak tahu. Tapi ada sebait syair yang kami ingat,

Buruh, tani, mahasiswa, kaum miskin kota Bersatu padu rebut demokrasi……

Begitu tinggi mahasiswa disanjung.

Dimanapun, mahasiswa digambarkan sebagai sosok bersemangat, pembela kaum papa, rela mengorbankan jiwa dan raganya demi kepentingan rakyat. Mahasiswa telah berpartisipasi dalam setiap perubahan penting dalam sejarah Indonesia (Zakir 1988).

Sebagai intelektual muda, secara umum mahasiswa menjadi pelopor dalam setiap perubahan yang terjadi. Dengan ide-ide kreatif mereka berusaha membangun suatu tatanan masyarakat yang sadar posisi dan peran, meski tak jarang memakai cara-cara radikal. Bahkan, bukan tak mungkin berbenturan dengan nilai-nilai yang jadi konsensus masyarakat. Kami teringat saat berbincang dengan Masyuri Wahid S.Sos, mantan Ketua Cabang PM II Purwokerto, kini redaktur harian Radar Banyumas, la mengatakan, “adalah suatu hal yang sangat sulit untuk memasukkan wacana-wacana baru dalam masyarakat yang masih memegang nilai-nilai tradisional. Tetapi, bagaimanapun juga itu adalah suatu tantangan tersendiri bagi gerakan pemuda yang ingin melakukan pembaharuan.”

Tak heran bila masyarakat, terutama mereka yang berada di margin-margin struktur kekuasaan, menyandarkan harapan pada mahasiswa untuk menghembuskan angin perubahan bagi kehidupan. Satu hal yang jadi pertanyaan, apakah mahasiswa mampu mengemban amanat itu?. Atau, semoga hal ini tak terjadi, mahasiswa malah memanfaatkan hal ini untuk kepentingannya?

Tiba di satu perempatan kota Yogyakarta, bus berhenti dan kami pun turun. Terik mentari ditambah udara yang terpolusi membuat jengkel. Agar segera sampai di markas FMN Komite Kota Yogyakarta, kami menumpang becak. Turun di depan bangunan berlantai dua, sederhana dan kurang terawat. Dari sinilah, ide-ide aksi yang mewarnai ritme kota Yogyakarta lahir.

Sosok dengan rambut gondrong sebahu duduk bersandar di tembok. Memakai jeans biru yang mulai memudar, pria berkulit gelap ini menyapa kami. Dana Bakti, demikian namanya. Pria berbadan besar yang akrab dipanggil Dogger ini tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH-UII) Angkatan 1998. la adalah ketua FMN Komite Kota Yogyakarta. Semula kami merasa takut berhadapan dengannya. Namun, saat melihat senyum tipis tersungging di bibirnya ketakutan kami pun mencair. Lantas, dimulailah perbincangan.

Sosok dengan rambut gondrong sebahu duduk bersandar di tembok. Memakai jeans biru yang mulai memudar, pria berkulit gelap ini menyapa kami. Dana Bakti, demikian namanya. Pria berbadan besar yang akrab dipanggil Dogger ini tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH-UII) Angkatan 1998. la adalah ketua FMN Komite Kota Yogyakarta. Semula kami merasa takut berhadapan dengannya. Namun, saat melihat senyum tipis tersungging di bibirnya ketakutan kami pun mencair. Lantas, dimulailah perbincangan.

“Kemandirian secara ekonomi syarat kemandirian secara politik. Maka dari itu FMN menarik iuran anggota,” katanya.

la menanggapi banyaknya gerakan mahasiswa yang menggantungkan kehidupan organisasinya dari lembaga lain dan alumni organisasi.

Menyoal afiliasi, ia mengatakan, “kalau dilihat dari sejarah, beberapa organisasi tempo dulu, sebelum 1966 rata-rata tiap partai punya organisasi massa. Dalam orde baru, tidak ada yang mempunyai syarat materiil sebagai partai, massa hanya dijadikan mobilisasi pencoblosan ketika pemilu. Kita tidak menutup kemungkinan sampai hari ini ada ormas-ormas yang bertujuan untuk parpol. Jadi, ormas itu memang dibuat untuk memobilisasi masyarakat guna memenuhi kebutuhan di partainya. Partai-partai seperti itu saya bilang gagal dalam pendidikan politik.”

Banyak hal yang mengindikasikan adanya afiliasi suatu ormas dengan parpol tertentu. Kedekatan-kedekatan yang terjalin dengan dasar historis dan emosional justru lebih mengikat. Dengan latar belakang yang sama, keyakinan pada ideologi yang sama dan cita-cita atau tujuan yang sama merupakan tali pengait yang sangat kuat. Dan tentu, sangat sulit untuk melepaskan ikatan tersebut kecuali salah satu dari mereka ada yang berubah. Misalnya saja, kedekatan PMII dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dengan Partai Amanat Nasional (PAN), GMNI dengan PDI-P, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dengan Partai Golkar, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dengan Partai Keadilan (PK)-nya dan banyak lagi.

Seperti diungkapkan oleh Ketua IMM Banyumas, Imam Arif Setiadi, “Dana pertama dari anggota. Kedua, dari sumbangan yang tidak mengikat dengan tidak ada titipan kepentingan. Dan ketiga, dari donatur, tentunya dengan tidak mengesampingkan M (Muhammadiyah) yang terakhir, banyak dana dari situ.”

Masyuri Wahid S.Sos, yang juga akrab dipanggil Uyi mengatakan, “Kita coba memanfaatkan instrumen-instrumen yang tidak kita punyai tapi partai itu punya untuk melakukan proses transformasi. Ini khusus untuk gagasan dan juga untuk perubahan di tingkat masyarakat.”

Sebenarnya memang tidak ada yang salah ketika afiliasi itu terjadi, karena keduanya, baik ormas maupun parpol, mempunyai kepentingan yang sama. Namun, ada satu kekhawatiran bila afiliasi ini dilakukan.

Membahas ini, Trisnanto mengatakan, “ormas-ormas yang bernaung di bawah partai politik pada akhirnya punya kepentingan kekuasaan juga, sehingga dia menyiapkan diri untuk partai. Bisa dibilang sebagai kepanjangan tangan partai. Hal itu sebenarnya jelek karena dulu sewaktu Partai Nasional Indonesia hancur, ormasnya kan berantakan semua. Termasuk GMNI pada masa 1965-1970-an itu kan terpaksa harus mandiri lagi karena PNI sudah kembang kempis. Jadi seperti anak ayam kehilangan induknya.”

Selain berhubungan dengan partai politik, ada satu hubungan lagi yang tidak kalah menarik yaitu adanya ikatan alumni. Banyak alumni gerakan yang kemudian mendirikan organisasi sebagai wadah bersatunya alumni secara legal. Misalnya, Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), dan Forum Keluarga Alumni-Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (FKA-GMNI). Namun kadang-kadang ada kepentingan-kepentingan personal, anggota ikatan tersebut, yang masuk dalam gerakan mahasiswa. 

Menurut Trisnanto, “Itu mungkin kepentingan, vested interest dari beberapa alumni. Pada prinsipnya GMNI atau alumni GMNI wajib mendukung kepada gerakan-gerakan nasionalis, gerakan gerakan pemberdayaan rakyat, apapun itu baik di bidang sosial, politik, budaya. Bukan tidak harus mendukung parpol manapun, tetapi harus independent. Kenyataannya ada satu atau dua oknum yang sengaja mempergunakan PDI-P sebagai alat untuk kepentingan pribadi sekarang ini. Banyak organisasi-organisasi dari partai manapun berlomba-lomba untuk kepentingan kursi. Karena kepentingan itu akhirnya dengan segala cara mereka mencoba mendapatkannya, termasuk alumni GMNI (person), manusianya sebenarnya.” Alumni-alumni ini kadang-kadang memanfaatkan organisasi massa untuk kepentingan pribadi, misalnya meminta dukungan dalam pemilihan kepala daerah.

Banyaknya kepentingan yang mendompleng pada gerakan mahasiswa memunculkan anggapan bahwa gerakan mahasiswa sudah tidak murni lagi. Menanggapi hal ini Trisnanto menambahkan, “Pada umumnya gerakan mahasiswa masih murni dan mudah-mudahan jangan ditunggangi oleh orang-orang tua atau kepentingan orang tua.”

Tapi, yang jadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana gerakan mahasiswa melakukan fungsi pemberdayaan, sedangkan dalam beberapa hal masih sangat bergantung pada elemen lain di luar dirinya? Artinya, akankah ia tetap konsisten menjalankan program-program organisasi bagi kemaslahatan masyarakat, dan bukannya kemudian malah terjebak dalam pusaran politik praktis demi kekuasaan temporal, baik di lokal maupun nasional. Banyak kasus yang menunjukkan indikasi ke arah sana.

Contoh paling konkret adalah apa yang terjadi pada mingguan Mahasiswa Indonesia. Mingguan ini didirikan oleh Rahman Tolleng, aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) Bandung, dengan para mahasiswa anti Soekarno di Bandung. Mahasiswa Indonesia lahir beberapa bulan setelah munculnya Angkatan ’66 di pentas politik. Mencerminkan pandangan-pandangan KAMI Bandung, Mahasiswa Indonesia juga seringkali lebih radikal dibandingkan pemimpin mahasiswa di Jakarta.

Dengan dukungan secara diam-diam dari kalangan militer, Mahasiswa Indonesia memimpin dengan amat gencar sebuah kampanye opini terhadap kepala negara waktu itu, yang kemudian tersingkir dari jabatannya (Francois Raillon, 1989 hal. 331). Mahasiswa Indonesia menjadi animator dari lobby Orde Baru di Jawa Barat. Mahasiswa Indonesia mengorganisir perjuangan melawan partai-partai politik tradisional dan menstimulir keterlibatan mahasiswa dan intelektual untuk berpihak pada Orde Baru yang diperkenalkan Mahasiswa Indonesia yang bertekad dengan sungguh-sungguh untuk memodernisir Indonesia.

Mahasiswa Indonesia dengan demikian menjadi bagian dari kelompok penekan (pressure groups) yang memihak Golkar pada tahun 1971, dan kemudian belasan anggotanya mendapat kursi di DPR. Banyak para pengecam yang mengatakan apakah mungkin berada dalam kekuasaan sambil sekaligus mengkritiknya? Kontradiksi ini terus berlangsung sepanjang evolusi Mahasiswa Indonesia dan berakhir dengan kematian koran itu di tahun 1974. Posisi dan kredibilitas Mahasiswa Indonesia menurun dan melemah di mata para mahasiswa karena kedekatan mereka dengan kekuasaan sedangkan di pihak penguasa menganggap koran ini bertanggungjawab atas bergeraknya generasi muda pada peristiwa Malari (Malapetaka 15 Januari). Pada saat itu mahasiswa menolak investasi modal Jepang di Indonesia.

Sekelumit cerita di atas merupakan gambaran akan konsekuensi dari sebuah gerakan mahasiswa (dalam hal ini persma Mahasiswa Indonesia) yang coba memberdayakan fungsi kontrolnya setelah beberapa waktu ikut terseret arus politik praktis. Meskipun dengan taruhan dibredel, Mahasiswa Indonesia berani mengkritik kebijakan rezim yang telah membesarkannya. Orde Baru telah memberi kenyamanan bagi anggota Mahasiswa Indonesia namun bagaimana dengan sebagian besar masyarakat Indonesia?

Memasuki era reformasi ketika gerakan mahasiswa menjamur sangat sulit untuk menemukan organ seperti Mahasiswa Indonesia. Yang terjadi justru adanya suatu pengkhianatan atas rakyat oleh segelintir mahasiswa. Yang segelintir inilah kemudian membuat citra gerakan mahasiswa di Indonesia menjadi buruk. Tulisan ini hanyalah sekedar refleksi atas gerakan mahasiswa selama ini. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam tulisan ini bisa kita renungkan untuk perubahan masyarakat, terutama diri kita.

Wiwie (lap: Hesti, Adhi, Yekti)