Ironi Daftar Ulang Perguruan Tinggi

Oleh: Sasmeta Feny Zahra

Ilustrasi: Widyana Rahayu
Ilustrasi: Widyana Rahayu

Pendidikan tinggi selama ini dipandang sebagai salah satu jalan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperbaiki taraf hidup seseorang. Setiap tahun, jutaan siswa berlomba mengikuti berbagai jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan harapan memperoleh kesempatan belajar di kampus impian. Pengumuman kelulusan selalu disambut dengan kegembiraan dan harapan baru. Namun, di balik kegembiraan tersebut terdapat fenomena yang terus berulang setiap tahun. Banyak calon mahasiswa yang telah dinyatakan lolos seleksi tetapi tidak melakukan daftar ulang. Fenomena ini bukan sekadar persoalan administrasi kampus, tapi masih adanya persoalan serius dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia.

Calon mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang berarti kehilangan haknya untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang telah diraih. Ironisnya, keputusan tersebut sering kali bukan karena kurangnya minat belajar, melainkan karena berbagai keterbatasan yang sulit dihindari. Di tengah meningkatnya pendaftar perguruan tinggi, fenomena mahasiswa yang terpaksa mundur setelah dinyatakan lolos seleksi menjadi tamparan keras bahwa akses pendidikan tinggi masih belum sepenuhnya merata. Kesempatan untuk masuk perguruan tinggi memang terbuka, tetapi kesempatan untuk benar-benar menjadi mahasiswa ternyata belum dapat dinikmati oleh semua orang.

Pada tahun 2025 tercatat sekitar 60.131 calon mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi tidak melakukan daftar ulang. Pada tahun ini diperkirakan sekitar 113.000 calon mahasiswa disebut terancam gagal melanjutkan pendidikan tinggi karena belum melakukan daftar ulang karena takut akan tingginya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT). Meski demikian, pemerintah kemudian menjelaskan bahwa proses penerimaan mahasiswa baru 2026 masih berlangsung sehingga angka tersebut belum menunjukkan jumlah final mahasiswa yang batal kuliah. Terlepas dari perbedaan data tersebut, ini menunjukkan bahwa persoalan biaya pendidikan masih menjadi tantangan serius dalam mewujudkan akses pendidikan tinggi yang inklusif (Sukarjito, 2026)

Hal ini juga disoroti oleh Komisi X DPR RI. Menyoroti banyaknya mahasiswa yang tidak daftar ulang dan mengundurkan diri dari perguruan tinggi menunjukkan bahwa persoalan UKT tidak lagi dipandang sebagai masalah individual, melainkan persoalan kebijakan publik. Saat biaya pendidikan semakin sulit dijangkau, negara perlu memastikan bahwa kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi tetap berpihak pada masyarakat dan tidak menghalangi hak warga negara untuk memperoleh pendidikan.

Persoalan ekonomi menjadi penyebab paling dominan. Biaya kuliah memang telah diatur melalui sistem UKT, tetapi kebutuhan mahasiswa tidak berhenti pada pembayaran UKT saja. Mereka juga harus mempersiapkan biaya tempat tinggal, transportasi, buku, perlengkapan kuliah, dan kebutuhan hidup sehari-hari terutama bagi mahasiswa yang berasal dari luar daerah. Bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, keseluruhan biaya tersebut menjadi beban yang berat. Tidak sedikit orang tua yang akhirnya meminta anaknya menunda kuliah atau memilih bekerja terlebih dahulu demi membantu perekonomian keluarga. Akhirnya, pendidikan menjadi pilihan yang harus dikorbankan demi memenuhi kebutuhan hidup yang lebih mendesak.

Program bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan berbagai beasiswa memang telah memberikan kesempatan bagi banyak mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Akan tetapi, program tersebut belum mampu menjangkau seluruh calon mahasiswa yang membutuhkan. Sebagian terkendala persyaratan administrasi, tidak lolos seleksi penerima bantuan, sementara ada pula yang tidak memperoleh informasi secara lengkap mengenai mekanisme pengajuan beasiswa. Akibatnya, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang dirancang pemerintah dengan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat di lapangan. 

Selain faktor ekonomi, keputusan untuk tidak melakukan daftar ulang juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial. Banyak lulusan sekolah menengah yang masih merasa ragu terhadap pilihan program studi yang telah menerimanya. Ada yang memilih mengulang seleksi pada tahun berikutnya demi memperoleh jurusan yang dianggap lebih sesuai dengan minat dan cita-cita. Sebagian lainnya menghadapi tekanan keluarga untuk segera bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Di era lapangan pekerjaan semakin kompetitif dan kebutuhan ekonomi semakin meningkat, tidak sedikit keluarga yang menganggap bekerja lebih mendesak dibandingkan kuliah, meskipun keputusan tersebut dapat memengaruhi masa depan anak dalam jangka panjang.

Fenomena ini harus menjadi bahan evaluasi bagi perguruan tinggi dan pemerintah.  Perguruan tinggi perlu memperkuat sistem pendampingan sejak calon mahasiswa dinyatakan diterima. Penyediaan layanan konsultasi mengenai pembiayaan kuliah, sosialisasi beasiswa, skema pembayaran yang lebih fleksibel, hingga pendampingan psikologis. Kampus tidak cukup hanya membuka pintu masuk selebar-lebarnya, tetapi juga perlu memastikan bahwa mahasiswa mampu melewati pintu tersebut. Di sisi lain, pemerintah perlu memandang tingginya angka mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang sebagai indikator penting dalam mengevaluasi kebijakan pendidikan. Selama ini, perhatian publik lebih banyak tertuju pada jumlah peserta yang lolos seleksi nasional dan melupakan jumlah peserta diterima yang tidak melakukan daftar ulang serta mengundurkan diri. Padahal, data tersebut dapat menjadi dasar untuk mengetahui kelompok masyarakat mana yang masih mengalami kesulitan mengakses pendidikan tinggi. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka penerimaan mahasiswa baru, tetapi juga pada peningkatan angka keberlanjutan studi.

Fenomena ini juga memperlihatkan bahwa kesenjangan sosial masih menjadi tantangan besar dalam dunia pendidikan Indonesia. Siswa dengan prestasi akademik yang sama belum tentu memiliki kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan tinggi. Bagi mereka yang berasal dari keluarga berkecukupan, kelulusan di perguruan tinggi hanyalah awal dari perjalanan akademik. Sebaliknya, bagi siswa dari keluarga kurang mampu, kelulusan justru menjadi awal dari perjuangan baru untuk mencari biaya pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan akademik belum sepenuhnya menjadi penentu keberhasilan seseorang dalam memperoleh pendidikan tinggi. Faktor ekonomi masih menjadi pembatas yang nyata. Apabila fenomena ini terus dibiarkan, Indonesia berpotensi kehilangan banyak generasi muda yang memiliki kemampuan dan potensi besar. Mahasiswa yang batal kuliah bukan sekadar kehilangan kesempatan memperoleh gelar akademik, tetapi juga kehilangan peluang mengembangkan keterampilan, memperluas jaringan, dan meningkatkan kualitas hidup. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memengaruhi daya saing bangsa karena semakin sedikit sumber daya manusia yang memperoleh pendidikan tinggi secara optimal.

Pada akhirnya, keberhasilan sistem pendidikan tidak hanya diukur dari banyaknya siswa yang berhasil lolos seleksi masuk perguruan tinggi, tetapi juga dari seberapa banyak di antara mereka yang benar-benar memperoleh kesempatan belajar. Selama masih ada calon mahasiswa yang terpaksa melepaskan bangku kuliah karena alasan ekonomi, sosial, maupun psikologis, maka cita-cita mewujudkan pendidikan tinggi yang inklusif dan berkeadilan belum sepenuhnya tercapai. Fenomena banyaknya mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang seharusnya menjadi pengingat bahwa akses pendidikan bukan hanya soal lolos ruang seleksi, melainkan juga memastikan setiap anak bangsa memiliki kemampuan untuk melangkah masuk dan bertahan di dalamnya.

Editor: Lovely Mozza Permata M. N.

Redaksi

beritaunsoed.com adalah sebuah media independen yang dikelola oleh LPM Sketsa Unsoed dan merupakan satu-satunya Lembaga Pers Mahasiswa tingkat Universitas Jenderal Soedirman di Purwokerto.

Postingan Terkait

Kamus Kecil di Tengah Kekerasan: Ketika Anak Mencari Bahasanya Sendiri

Oleh: Yunita Salsabilla Fitriani Judul Buku : Di Tanah Lada Penulis : Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie Penerbit :…

Melihat Dolar dari Jendela Dapur Orang Desa

Oleh: Andika Brilyan “Dolar mau berapa ribu pun, kalian di desa-desa tidak pakai dolar.” Pernyataan menenangkan…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jangan Lewatkan

Ironi Daftar Ulang Perguruan Tinggi

Ironi Daftar Ulang Perguruan Tinggi

Kamus Kecil di Tengah Kekerasan: Ketika Anak Mencari Bahasanya Sendiri

Kamus Kecil di Tengah Kekerasan: Ketika Anak Mencari Bahasanya Sendiri

Abadi, Tetaplah Mewangi

Abadi, Tetaplah Mewangi

Dengungan Nyamuk Selokan

Dengungan Nyamuk Selokan

Melihat Dolar dari Jendela Dapur Orang Desa

Melihat Dolar dari Jendela Dapur Orang Desa

Rekam Jejak Seruan Aksi Rakyat Sadar: Diperas, Dirampas, Ditindas

Rekam Jejak Seruan Aksi Rakyat Sadar: Diperas, Dirampas, Ditindas