Masa kepemimpinan Achmad Iqbal sebagai Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) akan usai pada Maret 2018. Tinggal menanti hitungan bulan lagi pemilihan rektor (pilrek) digelar. Secara syarat administrasi—seperti batas usia, Iqbal masih bisa ikut bergelut dalam pesta demokrasi itu. Namun, belakangan tersiar kabar bahwa ia tak akan nyalon lagi pada ajang pilrek mendatang.
Kamis (13/7) jelang zuhur, kami menjumpai Achmad Iqbal di rumah dinas rektor di Jalan Kampus. Sambutan hangat kami terima. Dengan busana dominan biru bergaris putih, lengkap dengan peci yang menutupi rambutnya yang memutih. Hari itu, ia terlihat siap untuk diwawancarai. Ia membagi perspektifnya tentang seputar pilrek. Soal wacana pelibatan presiden dalam pilrek juga menjadi topik perbincangan. Berikut nukilan wawancara kami dengan Achmad Iqbal:
Harian Suara Merdeka mengabarkan Bapak tidak akan maju lagi dalam ajang pilrek mendatang. Benarkah demikian?
Ya, pada saat itu (21/6) pimpinan sedang buka bersama mengundang wartawan Banyumas. Saya diminta berbicara apalah sedikit, sepatah dua patah kata. Lalu diberi pertanyaan, “Pak, apakah dalam pemilihan rektor tahun depan ini, Bapak mau nyalon enggak?” Oke, saya jawab begini, untuk pemilihan rektor seperti biasa, syaratnya usia maksimal 60 tahun. SK (tentang pengangkatan sebagai rektor) saya kemarin tanggal 28 Maret (2014). Saya lahirnya tanggal 31 Maret. Nanti tanggal 28 Maret 2018, usia saya 60 tahun kurang tiga hari, artinya masih memenuhi syarat administrasi. Untuk mencalonkan rektor tahun depan masih memenuhi syarat, karena masih ada lebih tiga hari.
Bapak akan mencalonkan diri lagi?
Kalau dilihat dari penilaian saya secara pribadi, saya kan melihat umur saya 60 tahun kurang tiga hari. Walaupun memenuhi syarat secara administrasi, saya menyadari sudah tidak selincah yang muda-muda, kan gitu? Oleh karena itu, secara pribadi saya itu rencananya sudah tidak akan mencalonkan lagi.
Dari pewarta Suara Merdeka, ada kemungkinan Bapak bakal mencalonkan diri lagi. Itu bagaimana?
Kalau saya pribadi, saya itu menyadari, enggak usah mencalonkan lagi. Hati saya (menunjuk dada), karena batas maksimalnya “tinggal tiga hari” (dengan penekanan). Yang muda-muda kan masih banyak.
Yang kedua, sebagai manusia biasa kan wajar lah ada kejenuhan di dalam memimpin lembaga. Kamu tahu, sebelum saya (menjadi) rektor, (sudah menjabat) dekan Faperta (Fakultas Pertanian) dua periode: 8 tahun. Tambah lagi ini (masa rektor 4 tahun), jadinya 12 tahun. Jadi wajar sebagai manusia mengalami kejenuhan.
Yang ketiga, termasuk keluarga mendukung saya tidak maju. Kenapa? Istri saya kan dosen, kalau saya rektor, kan (istri) banyak ditinggal. Anak saya kan udah enggak di rumah sekarang. Anak cucu ada di Semarang. Anak yang kedua mau kuliah S2. Nah, kalau nyalon rektor lagi, ditinggal-tinggal terus kasihan toh, ibunya sendirian di rumah, walaupun dia dosen. Nah, itu saya sampaikan kepada wartawan. Itu kalau kepentingan pribadi, terus terang saja saya sudah enggak berminat. Cobalah pengertian, gantian lah.
Tapi, kalau secara dukungan dari pihak luar bagaimana, Pak?
Nah, makanya itu, ada pertanyaan dari wartawan. Kan pemilihan rektor ada dua (dukungan suara) toh, dukungan dari senat dan dari menteri. Pertanyaannya, “Gimana kalau dukungan dari bawah, dari anggota senat banyak, masih mengharapkan bapak maju lagi, mencalonkan lagi?” Nah, saya menyadari, bahwa kita saling berdoa, panjangkan usia kami, tentu usia yang bermanfaat. Ngapain usia panjang tapi tidak bermanfaat, kan gitu?
Saya sampaikan, kalau masih ada dukungan dan dukungannya banyak, saya tidak bisa bilang “iya”. Saya harus istikharah. Wajib saya istikharah. Sebabnya kenapa? Kalau dalam istikharah katanya Tuhan, Allah, memberi jalan maju, saya maju, bismillah. Kenapa? Saya yakin kalau saya akan diizinkan Allah (untuk maju), Allah akan melindungi saya selama saya menjabat. Tapi, kalau dalam istikharah (hasilnya) enggak, ya enggak maju. Ngapain?
Kepemimpinan Bapak masih 8 bulan lagi. Apa yang belum tercapai di program kerja Bapak?
Ya gini, kalau program kan tidak hanya tergantung kepada kita, banyak yang menentukan. Cita-cita saya, sebelum saya lengser, akreditasi institusi (Unsoed) harus A. Harus A. Tapi kan tidak hanya tergantung kepada saya. Kenapa? Sebetulnya gini. Saya masuk jadi rektor, itu akreditasinya masih B. Saya bilang, B kan jangka waktunya 5 tahun, saya minta maksimal 2 tahun sudah harus A. Oke, buat tim! Tapi kendalanya apa? Kita enggak punya statuta. (Statuta) terakhir 2004, sudah enggak (relevan). Iya, kan? Saya buat statuta. Harus statuta lebih dulu.
Statuta itu adalah rohnya perguruan tinggi. Nah, sementara statuta bukan kita yang menentukan, (tapi) Menteri (Ristekdikti). Walaupun kita yang membuat, Menteri yang tanda tangan. Tapi kan enggak semudah itu, kan harus ada dialog. Nah, barulah sekarang ini, (statuta) baru turun.
Statuta itu salah satu langkah menuju target akreditasi A?
Coba kamu (pikirkan), bagaimana kalau enggak punya statuta itu. Kalau mau mengajukan akreditasi, (tapi) enggak punya statuta, dapat B itu syukur alhamdulillah. Enggak punya arah, enggak punya roh, mau ke mana? Oleh karena itu, harus statuta dulu. Mudah-mudahan sebelum saya lengser, institusi akreditasinya bisa A. Tapi enggak mungkin akreditasinya A kalau statuta enggak ada. Jelas? Makanya statuta itu saya genjot. Udah ada sekarang, enak. Yang menggantikan saya enak.
Terkait mekanisme pemilihan rektor, sudah idealkah porsi hak suara Menteri sebesar 35%?
Ideal atau tidak ideal sudah aturan dari atas. Kita enggak bisa membantah, enggak bisa. Kita sebagai bawahan, ya harus patuh kepada aturan. Saya enggak mau mendiskusikan ideal tidak ideal. Yang penting itu aturan dari atas, harus tunduk dan patuh kepada itu. Karena jika tidak tunduk, tidak patuh, pemilihan rektor tidak sah.
Bagaimana tanggapan Bapak terkait wacana pilrek akan melibatkan presiden?
Saya ada di sana (halaman Gedung Kemendagri), pas upacara hari lahir Pancasila itu kan (1/6), Menteri Dalam Negeri sambutan. Nah, sambutannya kok seperti itu, salah satu diantaranya, isinya bahwa presiden terlibat dalam pemilihan rektor. Kalau menurut saya, terlalu jauh kalau presiden mau terlibat langsung dalam pemilihan rektor. Lah, ngapain punya Menteri? Menteri kan membantu presiden. Memangnya perguruan tinggi di Indonesia ada berapa? Ratusan! Kapan Presiden mikirin yang lain, mikir negara? Enggak usah ikut-ikutan (pilrek) lah, Menterinya aja.
Saya juga heran, kenapa Mendagri yang nyampein. Tjahjo Kumolo ngapain? Harusnya Menristekdikti, Pak Nasir (yang menyampaikan). Kan tupoksinya sendiri-sendiri. Ngapain Menteri Dalam Negeri? Logikanya kan begitu.
Terkait pandangan Bapak dalam pilrek nanti, persaingan bakal ramai atau tidak?
Kalau dilihat dari aturan itu (Peraturan Menristekdikti No. 19 Tahun 2017), paling tidak lima bulan sebelum habis, sudah ada proses, berarti pilrek nanti mulai Oktober. Sekarang bulan Juli, tinggal tiga bulan, tapi masih sepi-sepi saja. Saya heran juga, kenapa ini?
Harusnya sudah ramai?
Bukan ramai. Seharusnya kan, sudah ada suhu politik hangat, tapi ini enggak, ini sepi. Dulu (pilrek 2014), wah, udah ramai, dua tahun sebelumnya sudah mulai bisik-bisik tetangga. Ini tiga bulan masih sepi-sepi aja. Dan saya belum dengar, belum ada yang bisik-bisik ke saya: “Pak, saya mau maju”.
Apa harapan Bapak kepada rektor baru nanti? Apa yang harus dilakukan rektor baru?
Jadi, Rektor ke depan itu, reforma birokrasi harus tahu, statuta harus tahu, sehingga arahnya Unsoed ke mana itu, di situ. Harus belajar! Sudah cape-cape bikin statuta. Reformasi birokrasi, harus patuh, koridornya itu. Di samping harus taat, patuh kepada aturan yang berlaku, juga jangan merekayasa aturan. Kita harus bertindak yang benar, bukan pembenaran!
Ada wejangan Bapak untuk rektor baru kelak?
Ya itulah, kalau menurut saya, pemimpin itu sebagai manusia biasa kan, pasti ada baik, ada kelemahannya. Harapan saya, pemimpin yang baru itu, apa yang sudah saya lakukan menurut umum itu baik, ya dilanjutkan. Kalau enggak baik, jangan. Saya merasa enggak sempurna. Wong saya manusia biasa, bukan malaikat, masih makan, masih punya nafsu, keinginan. Itu harapan saya yang nomor satu.
Nah, yang kedua, nanti siapapun yang memimpin harus mempunyai sifat mengayomi, adil. Jangan membeda-bedakan si A, si B, si C, suku A, suku B, suku C, agama A, agama B, agama C. Karena memimpin adalah seni. Seni bagaimana? Bagaimana meyakinkan Anda misalnya, iya kan? Seni bagaimana mengayomi, seni melayani, bukan merasa pemimpin minta dilayani. Seni memecahkan masalah, bukan bagian dari masalah. Mencari kebenaran, bukan pembenaran.
Reporter: Intan Rifiwanti dan Rachmad Ganta Semendawai.
Catatan Redaksi:
Tulisan ini dimuat ulang dari Majalah Sketsa Edisi 35 Tahun XXIX Oktober 2017 bertema “Meraba Pemilihan Rektor” pada Rubrik Wawancara Eksklusif.