Redaksi
PURWOKERTO–Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum bekerjasa dengan Bagian Hukum Tatanegara mengadakan Seminar Nasional bertajuk Relevansi dan Urgensi Rancangan Undang Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah, Sabtu (28/9). Hadir ketua Mahkamah Konstitusi Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H. sebagai keynote speaker.
Selain itu, seminar yang diadakan di lantai 2 gedung Justicia ini juga menghadirkan 3 pembicara yang berkompeten membahas Pemilukada. Budiman Sujatmiko, M.Sc. M.Phil, (anggota komisi II DPR RI), Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A. (Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri), dan Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum (Dosen FH Unsoed) yang berbicara dan berdiskusi dengan peserta seminar.
Dalam sambutannya, Akil menyampaikan bahwa banyak persoalan yang seringkali mengikuti proses Pilkada secara langsung. Adanya politik uang, maraknya gugatan dalam proses Pilkada, dan tingginya biaya penyelenggaraan Pilkada menjadi catatan untuk RUU yang sedang dibahas pemerintah dan DPR ini.
Oleh sebab itu, salah satu poin yang juga dibahas dalam RUU ini adalah mekanisme Pilkada secara langsung atau tidak langsung. Seusai menjadi pembicara kunci, Akil menambahkan ia tidak boleh mengomentari terlalu jauh materi RUU. “Bila saya berpendapat atas suatu RUU, maka sangat mungkin ia tersandera oleh pendapatnya saya sendiri bila suatu saat RUU yang sudah menjadi UU tersebut diuji materi ke MK,” jelasnya. (Sucipto/Tami)
Pindahan dari lpmsketsa.com
