RedaksiPenulis: Abbiyu Regiano
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banyumas Raya bersama dengan berbagai elemen masyarakat menggelar aksi bertajuk “Rakyat Sadar: Diperas, Dirampas, Ditindas!” di depan Alun-Alun Purwokerto, Selasa (10/11/2026). Bertepatan dengan Hari Pahlawan, massa turun ke jalan untuk menyuarakan tujuh tuntutan utama terkait isu krisis lingkungan hingga pendidikan.
Dalam aksi panggung bebas ini, massa tidak hanya menyampaikan orasi politik, tetapi juga menampilkan pertunjukan teater, puisi, musik, hingga menggelar salat berjamaah di jalan raya. Menteri Koordinator Politik Pergerakan (Menko Polper) BEM Unsoed sekaligus Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Pamungkas, menjelaskan bahwa bentuk aksi ini dipilih untuk menyampaikan keresahan publik secara terbuka dan menarik atensi masyarakat agar lebih peka terhadap kondisi bangsa saat ini
“Sebenarnya karena kita pada hari ini adalah aksi yang bebas, panggung bebas, dan tentunya kita bebas berekspresi mau seperti apa. Dengan cara-cara ini kita harapkan bisa menarik atensi masyarakat lebih aware bahwa hari ini kondisi ekonomi kita nyanyikan, bahwa hari ini kondisi masyarakat Indonesia kita nyanyikan,” ujar Pamungkas, Selasa (10/11/2026).
Dalam orasinya, massa aksi menyoroti bahwa kondisi Indonesia sejak era reformasi dinilai masih memprihatinkan dan memiliki banyak persoalan penegakan hukum serta hak asasi manusia. Krisis ekonomi, mahalnya harga bahan pokok, hingga kebijakan anggaran seperti pemotongan anggaran desa demi program Koperasi Desa (Kopdes).
Selain itu, aliansi mahasiswa juga menyoroti persoalan kejahatan ekologis, seperti kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Papua, yang berdampak buruk bagi masyarakat. Kebijakan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga turut dikritik karena dikhawatirkan mengorbankan alokasi anggaran sektor penting lainnya.
Adapun tujuh tuntutan utama yang disuarakan dalam aksi tersebut:
1. Tetapkan Karhutla Kalimantan sebagai bencana nasional dan pemulihan korban.
2. Menghentikan perampasan ruang hidup dan usut tuntas kejahatan ekologis.
3. Menghentikan kriminalisasi, represi, dan kekerasan terhadap rakyat.
4. Menjamin pendidikan yang adil, terjangkau, berpihak kepada rakyat kecil, serta menyejahterakan tenaga pendidik.
5. Menjamin kebutuhan pokok, Bahan Bakar Minyak (BBM) terjangkau, dan pekerjaan yang layak.
6. Stop dan bubarkan program MBG, serta usut tuntas kasus keracunan.
7. Hentikan perluasan peran militer dalam urusan sipil dan tegakkan supremasi sipil.
Selain deretan tuntutan resmi tersebut, tuntutan lainnya terhadap persoalan korupsi turut disuarakan oleh warga yang turut hadir di lapangan. Muhammad Sugeng Ali Rosyidi, perwakilan masyarakat umum yang ikut berorasi, menilai bahwa penegakan hukum terhadap kasus korupsi di Indonesia masih belum tegas. Menurutnya, korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime), sehingga ia menuntut penerapan sanksi hukuman mati bagi para pelaku korupsi kelas kakap.
“Satu aja programnya, enggak usah banyak-banyak: korupsi, hukum mati, itu aja,” tegas Sugeng, Selasa (10/11/2026).
Melalui aksi pembangkangan publik ini, aliansi mahasiswa dan elemen masyarakat berupaya menarik perhatian luas agar publik semakin aktif terhadap berbagai persoalan bangsa. “Harapan terbesar saya adalah masyarakat semakin sadar, supaya masyarakat mau berkolaborasi semakin mengencangkan genggaman tangan kita bersama untuk menyuarakan hal ini,” ujar perwakilan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Purwokerto, Dzaki Bintang Erlangga.
Editor: Manda Damayanti
Reporter: Abbiyu Regiano, Artika Putri Kinanti, Aulya Desya, Dina Fitria Salsabila, Andika Brilyan, Fadila Nuraini, Hilda Lailatus Salma, Manda Damayanti, Maharani Yumna.
