RedaksiPURWOKERTO-Undang-undang Badan Hukum Pendidikan dibatalkan secara keseluruhan. Pembatalan UU oleh Mahkamah Konstitusi tentu berpengaruh pada Unsoed karena status kampus rakyat ini sedang dalam perjalanan menuju BHP. MK Batalkan UU BHP, Unsoed? Pembatalan UU Nomor 9 Tahun 2009 Tentang BHP karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945.
Selain itu, UU Nomor 10 Tahun 2003 tentang Sisdiknas juga dibatalkan sebagian. MK menilai, UU BHP bertentangan dengan UUD 1945 karena berusaha menyeragamkan pendidikan serta mempersempit masyarakat kurang mampu untuk memperoleh hak pendidikan.
Sejumlah pihak yang mengajukan uji materi tentang UU BHP menganggap bahwa UU tersebut menimbulkan ketidakadilan hukum dan membuat arah orientasi pendidikan tidak sesuai tujuan untuk mencerdaskan bangsa. PTN terkesan membuat pendidikan menjadi sebuah komoditas. Di sisi lain, Unsoed sebenarnya telah menyiapkan draft perubahan status menuju BHP. Draft tersebut rencananya akan diajukan ke Dikti Agustus mendatang.
Ali Rokhman, staf pengajar FISIP yang juga Tim BHP Unsoed mengungkapkan bahwa posisi Unsoed kini hanya menunggu instruksi dari Dirjen Dikti. Bagaimanapun, Unsoed masih berstatus Perguruan Tinggi Negeri yang segala ketentuannya diatur oleh pemerintah. “UU BHP batal demi hukum, hal ini akan mengubah skenario perkembangan Unsoed kedepan,” paparnya.(Dyan)
Tulisan ini sebelumnya telah dimuat di lpmsketsa.com, dimuat ulang di BU (beritaunsoed.com) agar tetap bisa diakses pembaca. Portal berita lpmsketsa.com resmi beralih ke beritaunsoed.com.
