Resolusi ASEAN dalam Pemenuhan Hak Penyadang Disabilitas

DSC_0559

Oleh:  Andhika Dewantara

Penyandang disabilitas atau dalam bahasa kasarnya cacat merupakan salah satu dari permasalahan sosial yang di alami oleh berbagai dunia saat ini. Berbicara mengenai masalah sosial menurut Horton dan Leslie, masalah sosial adalah suatu kondisi yang dirasakan banyak orang tidak menyenangkan serta menuntut pemecahan melalui aksi sosial secara koletif. Sedangkan menurut Robert L, Barkermasalah sosial adalah suatu kondisi diantara masyarakat yang mengarah kepada respon sosial dari sesuatu yang melanggar beberapa nilai dan dari beberapa orang dan menyebabkan penderitaan emosional dan ekonomi, contohnya seperti kejahatan, kemiskinan, ketimpangan sosial, rasisme, penyalahgunaan obat-obatan, masalah keluarga, pendistribusian sumber daya yang tidak merata.

Bedasarkan dari batasan tersebut  maka penyandang disabilitas disebut masalah sosial karena   sebagai sesuatu kondisi yang mengarah kepada reaksi yang melanggar nilai-nilai, norma-norma dirasakan banyak orang dan   mengakibatkan masalah emosional dan masalah ekonomi. Kecacatan yang mereka alami mengakibatkan adanya diskriminasi, permasalahan keluarga, pendistribusian yang salah tentang sumber-sumber yang terbatas, dan kemiskinan.

Penyandang cacat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap negara di dunia. Menurut WHO sebagai organisasi kesehatan dunia, jumlah kaum disabilitas dalam sebuah negara itu setidaknya sebesar 10% dari total keseluruhan penduduk sebuah negara. Sedangkan di indonesia sendiri menurut catatan dari kementerian sosial jumlah kaum disabilitas mencapai 7 juta orang atau sekitar 3% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 238 juta pada tahun 2011. Oleh karena itu bisa dilihat permasalahan penyandang cacat merupakan permasalahan dari seluruh masyarakat dunia. Mereka hidup sama seperti anggota masyarakat lainnya, ingin dihargai dan menghargai, ingin dicintai dan mencintai, ingin memiliki dan dimiliki, mempunyai karsa dan rasa, mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan sama seperti manusia lainnya. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka permasalahan penyandang cacat akan tetap ada ditengah masyarakat dunia apabila tidak ditangani secara benar.

Para penyandang disabilitas, secara umum, adalah termasuk keseluruhan umat manusia yang hak asasi manusianya terlindungi dalam berbagai deklarasi, konvensi, dan perjanjian HAM. Hak mereka dilindungi secara spesifik oleh Konvensi Hak Para Penyandang Disabilitas yang diadopsi PBB pada tahun 2006. Konvensi ini mengenali pentingnya untuk memberikan perlindungan yang spesifik bagi para penyandang disabilitas mengingat hambatan dan tantangan bersifat khusus yang mereka hadapi sehari-hari. Tujuannya adalah mengatasi hambatan-hambatan dengan mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan agar para penyandang disabilitas dapat memiliki hidup yang bermatabat seperti orang yang bukan penyandang disabilitas pada umumnya.

Tentu saja konvensi itu masih merupakan langkah awal sebelum hak-hak para penyandang disabilitas bisa sepenuhnya terwujud di dalam masyarakat dunia. Langkah nyata  berikutnya yang dilakukan oleh negara-negara yang ada di dunia yaitu membuat suatu kesepakatan antar negara pasifik dan asia melanjutkan progres baik dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas yaitu dengan meningkatkan kualitas hidup dan kebutuhan akan pemenuhan hak-hak 650 miliar orang penyandang disabilitas yang ada di regional tersebut.

Melihat langkah tersebut negara-negara yang ada di asia tenggara atau negara anggota ASEAN tidak mau kalah berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan penyandang disabilitas atau cacat dan pemenuhan hak-haknya. Hal tersebut tercermin dalam salah satu diskusi dengan tema “peningkatan peran dan partisipasi dari orang penyandang disabilitas” dalam komunitas ASEAN yang ada dalam deklarasi bali yang diselengarakan  oleh ASEAN. Diskusi tersebut dibuat didasarkan pada deklarasi Jakarta yang diadopsi dalam konferensi regional ASEAN tentang disabilitas yang dilaksanakan pada 2 desember 2010 berisi tentang kebutuhan dari penyandang disabilitas untuk aktif berpartisipasi dalam formulasi, implementasi, evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan isu disabilitas di regional ASEAN. Dan juga didasarkan dengan program dunia untuk aksi yang berkaitan tentang pembangunan dalam berbagai aspek orang-orang penyandang disabilitas contohnya seperti Asian and  Pacific Decade of Disabled Persons 2003 s/d 2012.Yang lebih dikenal dengan “ Biwako Millenium Frameworks  for Action:  Toward  an Inclusive, Barrier Free and Right Based Society For Persons With Disabilities in Asia and the Pacific.

Dalam deklarasi bali yang diadakan oleh ASEAN tersebut menghasilkan dua puluh putusan inti yang  berkaitan dan mempengaruhi dalam permasalahan penyandang disabilitas  Deklarasi Bali itu juga menghasilkan pembagian prioritas area dalam aksi untuk membantu para penyandang disabilitas Dalam deklarasi tersebut terlihat negara anggota ASEAN tersebut saling bekerja sama memberikan sumbangsih rencana ataupun aksi agar dapat memecahakan permasalahan bersama tersebut dengan membentuk semacam organisasi dan insitusi khusus untuk para penyandang disabilitas ini serta memanfaatkan organisasi pemerintah maupun non pemerintah yang ada juga media massa untuk membantu mengefektifkan rencana ataupun aksi yang dilakukan ASEAN untuk mengatasi permasalahann penyandang disabilitas. ASEAN juga membuat penglompokanyaitu sepuluh prioritas area dalam aksi membantu para penyandang disabilitas. ASEAN mengarahkan aksi mereka untuk membantu para penyandang  disabilitas dalam sepuluh pos ataupun sisi yang penting yang mewakili kebutuhan yang dibutuhkan para penyandang disabilitas tersebut secara menyeluruh. Hal tersebut dilakukan agar para aksi tersebut bisa berjalan tepat sasaran dan merata bagi seluruh aspek penyandang disabilitas.

Ada beberapa urgensi pula yang terlihat dari deklarasi Bali yang dilakukan ASEAN tersebut yaitu pemenuhan hak para penyandang disabilitas secepat-cepatnya agra tidak ada hak penyandang disabilitas yang terlanggar kembali, Peningkatkan partisipasi dan peran dari para penyandang disabilitas pada segala aktivitas di berbagai aspek pembangunan dalam komunitas ASEAN, Pembuatan prioritas area dalam melakukan aksi membantu para penyandang disabilitas agar aksi yang dilakukan dapat berjalan secara tepat sasaran merata bagi para penyandang disabilitas.

Meskipun secara jelas banyak deklarasi, konvensi dan perjanjian HAM yang dilakukan baik dilakukan dalam tingkat dunia maupun regional untuk melindungi hak-hak kaum disabilitas, akan tetapi pada praktiknya hal ini tidak berjalan sebagai mana mestinya. Banyak terjadi pelanggaran terhadap kaum disabilitas mulai dari keluarga yang merasa malu jika memmpunyai anak seorang penyandang disabilitas sehingga penyandang disabilitas tersebut kurang mendapat kasih sayang dari keluarga bahkan sampai dibuang dari keluarga tersebut. Lalu selanjutnya dari masyarakat biasanya akan cenderung tidak peduli dan mengucilkan penyandang disabilitas tersebut karena kekuranganya sehingga para penyandang disabilitas tersebut merasa dikucilkan dan dijauhkan dari pergaulan. Dan yang terakhir dari pelayanan umum, bagi para penyandang disabilitas mereka belum memiliki aksesibilitas untuk mengunakan sarana umum tersebut seperti : sekolah, rumah sakit, perkantoran, tempat rekreasi, perhotelan, kantor pos, terminal, telepon umum, bank dan tempat lain.

Melihat dari pelanggaran yang dibahas di atas, saya rasa elemen penting untuk mensukseskan program dunia hingga regional seperti ASEAN untuk menyelesaikan permasalahan disabilitas ini adalah masayrakat non disabilitas yang hidup bersama para penyandang disabilitas dalam negara tersebut. Mengapa karena mereka adalah orang yang hidup dan berada disekitar para penyandang disabilitas ini dan secara langsung dan tidak langsung memberikan pengaruh akan kehidupan penyandang disabilitas. Karena itu saya rasa negara melalui pemerintahan harusnya bekerjasama dengan masyarakat disekitar penyandang disabilitas tersebut agar bisa menjadi kepanjangan tangan dari negara tersebut untuk membantu melaksanakan program tersebut yaitu dengan membina, memberdayakan dan melatih para penyandang disabilsita agar efek dari program tersebut bisa terasa langsung efeknya oleh para penyandang disabilitas sehingga diharapkan para penyandang disabilitas ini bisa hidup dalam masyarakat luas secara mandiri, tidak terkekang, dan setara, bahkan lebih  dengan orang non penyandang disablilitas. Tidak seperti kenyataanya sekarang banyak masyarakat disekitar penyandang disabilitas ini yang tidak mau menerima dan berlaku diskriminatif pada penyandang disabilitas ini sehingga membuat mereka menjadi tidak berkembang kearah yang lebih baik karena terkucilkan dari pergaulan masyarakat tersebut. Seharusnya masyarakat di sekitar penyandang disabilitas itu jugadiberikan penyuluhan untuk mengetahui hak-hak penyandang disabilitas dan sanksinya jika menganggu ekstensi hak tersebut agar dapat memahami lebih mendalam hak penyandang disabilitas tersebut serta berusaha untuk tidak menggangu hak penyandang disabilitas tersebut bahkan menghormati dan akan menjaganya.

Bisa kita simpulkan apa yang dihasilkan dari deklarasi bali tersebut adalah komitmen dan langkah serius ASEAN  dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di kawasan ASEAN dengan tujuan akhir pemenuhan hak-hak tersebut dapat mendorong para penyandang disabilitas untuk turut aktif  berpartisipasi dan mengembangkan potensi dalam seluruh aspek kehidupan.

Dan ketahuilah wahai saudaraku kita seluruh umat manusia sebagai mahluk sosial memang tidak terlepas dari dukungan dan membutuhkan orang lain dalam kehidupan. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama dengan pemerintah untuk membantu mensukseskan program nasional dan regional khususnya ASEAN karena kita termasuk bagian di dalamnya, agar kita bisa menorehkan senyum kebahagiaan pada para penyandang disabilitas dan menghapuskan segala kesedihan mereka.

*Penulis adalah anggota muda LPM Sketsa