Memilih Makna Birokrasi untuk Unsoed

Oleh: Nurhidayat*

Ada dua makna birokrasi menurut Kamus Besar Ba­hasa Indonesia (KBBI). Mak­na yang pertama menjelaskan bahwa birokrasi merupakan sistem, sedang mak­na kedua mengartikan bahwa birokrasi adalah cara kerja. Makna pertama meng­gambarkan dengan netral tentang sebuah sistem. Sedangkan, makna kedua punya sedikit kemenarikan, di mana birokrasi disebut sebagai cara kerja yang “serba lambat”.

Berikut apa yang kita lihat di KBBI: birokrasi /bi·ro·kra·si/ n 1 sistem pe­merintahan yang dijalankan oleh pega­wai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan; 2 cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan (adat dan sebagainya) yang banyak liku- likunya dan sebagainya. Mana yang bisa kita labelkan untuk Unsoed?

Beberapa tahun terakhir muncul kembali slogan-slogan kampanye menge­nai reformasi birokrasi, setelah dulu per­nah terjadi. Reformasi tersebut muncul sebagai puncak dari kebobrokan sistem dan cara kerja pemerintahan di segala bidang. Budaya KKN yang tertanam ber­puluh-puluh tahun bahkan tak mempan hentakkan reformasi 1998. Orba mati, KKN tetap kembali. Pesimisme berkem­bang hingga semua hal absurd harus dilakukan. Bahkan, sempat ada Presiden RI yang membubarkan DPR/MPR karena budaya KKN sudah menggurita di sana, meski akhirnya Kabinet Presiden lah yang justru bubar.

Hingga kini hampir 2 dekade pas­careformasi, sudahkah reformasi birokra­si terjadi? Nyatanya belum terjadi secara nyata, meski sudah ada. Kita lihat kepa­la-kepala daerah yang paling populer saat ini, mereka tak berjarak dari reformasi bi­rokrasi. Sebut saja Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Walikota Sura­baya Tri Rismaharini, Walikota Bandung Mochamad Ridwan Kamil, Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo, dan tentunya Bupati Tegal yang nyentrik Ki Enthus Susmono. Semuanya terkenal dengan reformasi birokrasi yang paling mencolok. Mere­ka adalah people and media darling. Menurut saya itu menunjukkan bahwa sebenarnya yang masyarakat butuh­kan adalah yang seperti mereka, tanpa kompromi kepada KKN.

Namun, sungguh miris jika kita mengingat kasus yang sempat santer di awal Pemerintahan Joko Widodo. Salah satu kementerian, yang justru bernama reformasi birokrasi, tersandung kasus katebelece. Ironi di atas ironi. Lalu, bu­kan cerita baru ketika banyak PNS titi­pan, polisi titipan, tentara titipan, dan lain-lain. Bahkan, meski mengharapkan keadilan, masyarakat masih bisa dengan bangga jika punya “orang dalam”. Pada­hal, urgensi birokrasi yang baik sangat kentara dengan terbentuknya banyak sekali aturan-aturan tentang sistem ker­ja birokrat, sebut saja 1) UU Pelayanan Publik; 2) UU Administrasi Pemerintah­an; 3) UU Etika Penyelengara Negara; 4) UU Kepegawaian Negara; 5) UU Ke­menterian Negara; 6) UU Tata Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 7) UU Badan Layanan Umum/Nirlaba; 8) UU Sistem Pengawasan Nasional; 9) UU Akuntabili­tas Penyelenggara Negara, dan lain-lain yang lebih spesifik berdasar lingkup ker­ja birokrasi.

Lalu, lebih fokus, apa ini juga terjadi di dunia pendidikan tinggi? Jika ditanya masih ada atau tidak, tentu masih ada. Munculnya isu permainan suara kur­si rektor oleh Menristekdikti beberapa waktu silam salah satu contoh adanya indikasi. KPK mencium masalah di sana. Entah sedang dalam tahap apa kasus ini diselidiki. Intinya, ada indikasi rusak­nya birokrasi pendidikan tinggi. Proses rekrutmen sekelas rektor saja ­berma­salah, apalagi pegawai yang di bawah-bawah? Apakah praktik ini terjadi di Un­soed? Semoga saja tidak. Namun, siapa tahu?

Bongkar Budaya Lama!

Waktunya sudah tiba. Birokrat ha­rus membuat bangga dirinya sendiri. Jangan sampai ketika kalian bercerita pekerjaan kalian yang dilihat orang ha­nya soal gaji (dan potensi korupsi) dan kedudukan saja. Buatlah ketika kalian bercerita mereka paham bahwa peran kalian penting dan kalian adalah abdi negara yang baik. Buat setiap orang ti­dak peduli pada gaji kalian, namun buat­lah orang segan dengan tindakan serta kerja kalian. Orang cerdas selalu dinilai dari kerjanya, bukan gaji maupun ja­batannya. Jika alasan budaya yang korup menghambatmu, maka bongkar saja! Contohkan dan konsistenlah. Ajari rekan seruanganmu untuk kembali pada kredo, pada aturan, pada prinsip. Bukan hanya sekadar melayani pimpinan yang suka menyalahgunakan wewenang. Kalian di­gaji untuk bekerja, bukan untuk menjadi antek mereka.

Terkadang, untuk menjadi pegawai publik yang baik, seseorang harus dimu­suhi oleh banyak orang di tempat kerja. Jika ada yang mengalami hal seperti itu, saya sebagai pribadi sangat menghargai. Bahkan, jika dibutuhkan, saya akan men­dukungnya sebisa saya. Kenapa? Saya sangat menghargai orang yang beker­ja sesuai aturan. Ingat, yang Anda bu­tuhkan adalah pekerjaan, bukan kursi apalagi sekadar gaji. Dan, bagi Anda yang mendapat pekerjaan mulia sebagai ba­gian birokrasi dan bukan karena orang da­lam, berbahagialah kalian, kalian adalah orang pilihan. Bekerjalah sebaik menger­jakan tes masuk. Jika sudah kadung salah prosedur masuk, pilihannya dua: keluar dengan terhormat atau berbenah agar pantas. Keluar karena taubat nasuha, atau berbenah agar dosa kalian berku­rang, karena Tuhan Maha Pengampun.

Terkait bongkar-membongkar, ada sebuah contoh epik untuk kalian yang ingin membuat perubahan. Dialah Inu Kencana Syafii, sang pembongkar STPDN (Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri) yang kini bernama IPDN. Dia be­rani mengatakan pada wartawan ten­tang kebusukan-kebusukan yang terjadi di almamater dia mengajar. Berbekal keyakinan agamanya yang kuat, dia se­lalu berusaha membeberkan kebusukan STPDN agar segera berbenah. Berdasar Firman Tuhan dan Hadis Nabi lah dia menjalankan aksi pembongkaran.

Namun, ini yang berat. Inu dimusuhi se-STPDN (kecuali beberapa kawannya). Intimidasi-intimidasi menghiasi hari-hari, ancaman pembunuhan rutin mengham­piri. Namun, dia berkukuh pada ajaran agama, juga aturan yang ada, bahwa ke­benaran harus ditegakkan. Status dosen­nya akhirnya mati syahid, dia keluar tan­pa kekayaan, tanpa apa-apa. Dia dipecat dengan alasan-alasan yang mengada-ada.

Namun, keyakinannya pada agama membuatnya kuat. Apalagi, keluarga yang setia selalu mendukungnya. Akhirnya, dia berubah haluan. Dia datang ke semi­nar-seminar memberikan motivasi dan kesaksian, juga menulis beberapa buku tentang perjuangannya. Banyak yang menganggap dia sok pahlawan, namun, dalam hal ini, menurut saya dia adalah pahlawan sejati. Pembaca pastilah akan terinspirasi jika membaca. Saya sarankan kalian untuk membaca buku-bukunya, untuk menghargai perjuangannya, juga agar kita tertular keberaniannya mela­wan kebobrokan mental sejawat.

Good Government: Efektivitas, Efisien­si, dan Transparansi

Pasal 63 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan dengan jelas bahwa “Otonomi penge­lolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. akuntabilitas; b. transparansi; c. nirlaba; d. penjaminan mutu; dan e. efektivitas dan efisiensi”. Sebenarnya, Rektor pun selalu bilang soal perbaikan Unsoed untuk mencapai manajemen universitas yang baik. Na­mun, apa ada dari kita yang bisa bicara jika birokrasi Unsoed sudah baik, atau minimal menuju baik? Sangat susah, sepertinya.

Kemarin, saya mendengar cur­hatan anak-anak di lembaga saya, LPM Skëtsa. Anak-anak yang punya urusan untuk wawancara pejabat kampus, ha­rus membuat surat permohonan dan prosesnya bisa berminggu-minggu. Mereka begitu menjemukan, mere­ka tidak mengerti tugas kami sebagai wartawan kampus yang dituntut untuk mendapat konfirmasi, memberikan ru­ang kepada mereka yang berkepentingan dalam berita. Sudah lama menunggu, wawancara hanya berlangsung beberapa detik. Birokrat takut dan juga antikritik. Orang antikritik tak akan berkembang. Harusnya, bahkan ketika kita menun­jukkan kartu pers, mereka harus mem­bantu kerja wartawan. Kerja wartawan dilindungi oleh undang-undang yang menyebutkan bahwa mereka tidak boleh dihambat. Menghambat kerja wartawan dengan sengaja adalah tindakan krimi­nal. Jika wartawan kampus dianggap se­lalu memberitakan hal buruk mengenai universitas, maka perbaiki, bukan malah menghalangi kerja mereka.

Ilustrasi: Mustiyani Dewi Kurniasih

Ilustrasi: Mustiyani Dewi Kurniasih

Lalu, saya juga mendengar selentingan, jangan mengurus masalah administrasi pada jam tanggung, soalnya mereka–birokrat–hampir pasti tidak sedang di tempat. Ini adalah penyakit yang mem­boroskan keuangan negara. Sepertinya mereka belum sadar jika mereka itu bertugas untuk melayani. Mereka belum termotivasi untuk bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi mereka masing-masing. Ada satu lagi yang penting untuk disorot, bagaimana mahasiswa yang akan mengu­rus sesuatu, atau ingin bertemu seseo­rang dalam birokrasi, akan masuk dalam labirin. Kita dilempar ke berbagai celah antah-berantah. Sungguh membuat ma­hasiswa malas.

Perlu diketahui bahwa imaji bi­rokrasi yang seperti ini sepertinya me­wakili anggapan kinerja birokrat di uni­versitas ini. Sebagai warga negara, tentu kita berharap uang negara yang dikelola oleh dan untuk birokrasi sebisa mungkin efektif dan efisien. Juga, yang akhir-akhir ini diminta oleh kita: transparansi. Mana ada efektivitas jika jam setengah dua tak ada di meja? Mana ada transparansi jika birokrat alergi terhadap persma? Siapa yang mampu menjawab pertanyaan di awal tulisan ini jika bukan kalian, birokrat Unsoed yang kita muliakan. Saya akan segera mengedit tulisan ini jika memang reformasi birokrasi bisa terjadi di Unsoed secara menyeluruh.

*Penulis adalah Editor Senior LPM Skëtsa.

 

 

Catatan Redaksi:
Tulisan ini dimuat ulang dari Majalah Sketsa Edisi 34 Tahun XXVIII April 2017 pada Rubrik Opini.