Rusunawa Harus Segera Berbenah!

Ilustrasi: Marita Dwi Asriyani.

Ilustrasi: Marita Dwi Asriyani.

Pepatah lama mengungkapkan ada harga ada rupa, semakin mahal uang yang harus dibayar, semakin elok rupa nan apik kualitasnya. Begitu pula dengan wajah Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Unsoed, baru-baru ini, santer kabar bahwa tarif sewanya mengalami penaikan. Namun, sudah layakkah tarif sewa Rusunawa dinaikkan? Jika menilik ke masa silam, pernah terjadi kenaikan tarif, sementara perubahan yang signifikan masih terbilang langka.

Badan Pengelola Usaha (BPU) Unsoed mengeluarkan surat undangan bernomor 06/UN.23.24/ RUSUNAWA/KM02.01/2017 tentang Tarif Baru Rusunawa. Undangan tersebut  terbungkus dalam bingkai sosialisasi yang berlangsung pada hari Sabtu (25/3 dan 1/4). Tarif sewa Rusunawa dinaikkan 250 ribu Rupiah untuk mahasiswa penerima Bidikmisi dan 500 ribu Rupiah untuk non-Bidikmisi—semula tarif sewa 750 ribu Rupiah per semester. Koordinator Rusunawa Siti Kunarti saat sosialisasi berujar, penaikan tarif dilakukan berdasar pada Keputusan Rektor Unsoed nomor: KEPT.275/UN23/ RT.00/2017 tentang Tarif Layanan Penggunaan Lahan, Gedung, dan Ruangan Unsoed.

Sebelum sosialisasi, Rusunawa tampak adem ayem. Namun, ketika sosialisasi berlangsung, Rusunawa terbuka huru-haranya. Keluhan demi keluhan terlontar dari penghuni, tak terkecuali pula dari pengelola. Keluhan lama menyoal fasilitas semakin santer dengan adanya kenaikan tarif sewa Rusunawa. Fasilitas di Rusunawa masih begitu-begitu saja. Dua buah televisi yang tersedia di lobi tiap lantai hanya satu yang berfungsi, bahkan ada yang tidak menyala sama sekali, sinyal wifi sering hilang-timbul, mayoritas kamar mandi sudah tidak layak guna—banyak cat yang mengelupas juga pintu kamar mandi yang bolong, lantai keramik yang retak-retak, dan masih banyak lagi.

Menanggapi keluhan-keluhan tersebut, pihak pengelola beralasan bahwa kelambanan perbaikan fasilitas Rusunawa dikarenakan banyaknya penghuni yang belum membayar sewa. Ironi memang, ada penghuni yang kabur tanpa membayar. Ada pula yang menunggak tagihan dari semester sekian hingga wisuda, juga tanpa membayar. Akan tetapi, boro-boro penghuni menaati aturan, semisal membayar sewa tepat waktu, ketentuan yang tertulis tegas saja tidak ada. Tidak ada batas waktu kapan penghuni harus membayar. Pun tidak ada sanksi bagi penghuni yang telah diketahui menunggak tagihan sekian semester. Oleh sebab itu, menjadikan sangat mudah bagi mereka keluar masuk Rusunawa secara sembarang, tanpa ada ketentuan yang mengikatnya.

Polemik mengenai sistem pembayaran sewa Rusunawa tak luput menjadi topik pembicaraan. Kali pertama Rusunawa difungsikan pada 2010, pembayaran dilakukan secara kontan. Mahasiswa membayar secara langsung ke bagian resepsionis. Kemudian mereka diberi kuitansi berstempel resmi. Namun, sejak pengelolaan Rusunawa diambil alih oleh BPU pada 2014, pembayaran secara langsung dihapus, digantikan dengan pembayaran melalui bank.

Sistem pembayaran sewa Rusunawa melalui bank ini pun memunculkan reaksi yang berwarna-warni. Terdapat anggapan ketidakjelasan sistem pembayaran melalui bank. Bukti mahasiswa sudah membayar sewa adalah fotokopi slip pembayaran dari bank yang dikumpulkan ke Senior Resident (SR). Sementara mahasiswa yang tidak atau belum mengumpulkan fotokopi slip pembayaran dari bank berstatus “tertagih”. Seharusnya, pengelola memiliki catatan pembayaran dari pihak bank, bukan hanya dari fotokopi-fotokopi slip pembayaran dari penghuni. Tidak masalah jika pembayaran dilakukan melalui bank, yang penting jelas siapa yang sudah membayar dan siapa yang belum, bukan justru merugikan nama baik mahasiswa yang tertagih padahal sudah membayar.

ika kita merunut Rusunawa sebagai salah satu dari tiga asrama mahasiswa di Unsoed, mestinya Rusunawa memiliki fungsi untuk membina penghuninya. Namun, di setiap kampus pun memiliki kebijakannya masing-masing. Di Institut Pertanian Bogor (IPB) misalnya. Di sana, bagi mahasiswa semester pertama wajib tinggal di asrama.

Ada banyak program baik bersifat wajib maupun pilihan di asrama mahasiswa IPB. Ada program pembinaan mental dan spiritual, ada pula program mahasiswa cinta perpustakaan. Ada penilaian bagi yang taat pada aturan, pun ada sanksi bagi yang melanggar. Lebih dari itu, ada semacam apresiasi berupa sertifikat berpredikat bagi setiap penghuni. Mestinya, Unsoed tidak menutup mata dengan adanya perbandingan ini. Kami tidak bermaksud mendikte Rusunawa Unsoed agar menjadi seperti asrama mahasiswa di IPB, tetapi kami memandang Unsoed memang harus berkaca pada asrama di kampus yang lain juga.

Kita mendambakan aturan main di Rusunawa yang jelas dan tegas. Pengelola berhak untuk membuat kebijakan tersebut. Malah harus! Pun dalam pembuatannya, wajib ada perundingan antara pengelola dan penghuni. Tujuannya, agar terlahir kesepakatan bersama. Sehingga saat terjadi pelanggaran, baik pengelola maupun penghuni dapat menuntut pertanggungjawaban. Bagi kalian para penghuni seharusnya memiliki kesadaran untuk mematuhi. Janganlah sedikit-sedikit menuntut hak, sedangkan kewajiban dilalaikan.

Sebagai media, lembaga pers mahasiswa tidak boleh diam mengetahui sistem yang buruk di Rusunawa. LPM Skëtsa  tidak memihak kepada pengelola, penghuni, apalagi sistem. Dalam hal ini, LPM Skëtsa  menjalankan fungsi kontrol sosialnya mengawal perubahan ke arah yang lebih baik bagi Rusunawa. Pembenahan di Rusunawa tidak hanya bagi pengelola tetapi juga penghuni. Perjelaslah siapa saja pengelola Rusunawa beserta tugas pokok dan fungsinya. Perjelas pula siapa saja yang berhak menjadi penghuni dan segala ketentuan yang mengikatnya. Bagi pengelola segerakan perbaikan fasilitas. Bagi kalian penghuni yang buruk, hilangkan budaya menghindar dari tagihan-tagihan. Jadilah penghuni yang patuh pada ketentuan yang berlaku. Di saat-saat seperti ini, sudah selayaknya semuanya bergerak bersama, membenahi Rusunawa.

Pemimpin Redaksi

 

Catatan Redaksi:
Tulisan ini adalah sikap Redaksi  LPM Sketsa.  Pembaca yang cerdas harus paham jika pers boleh dan harus berpihak pada situasi tertentu.