Pertanyaan dan Keluhan untuk Menteri Pendidikan

Unjuk rasa menjadi sambutan Aliansi Mahasiswa Banyumas untuk Menteri Pendidikan Prof. Dr. Ir. Muhammad Nuh, DEA. Saat meresmikan Graha Widyatama Universitas Jenderal Soedirman. Aliansi yang terdiri dari BEM FISIP Unsoed, BEM UMP, KAMMI, HMI Dipo, HMI MPO, IMM, FMN, LMND, dan PMKRI menuntut stop komersialisasi pendidikan dan pencabutan PP. No. 66 tahun 2010 yang menjadi legitimasinya. Unjuk rasa dilakukan di depan Graha Widyatama tempat berlangsungnya acara peresmian.

Unjuk rasa diwarnai pembacaan puisi milik W.S Rendra disertai aksi teatrikal. Saat pembacaan Sajak Sebatang Lisong, seorang mahasiswa merebahkan badannya di panas aspal jalan H.R. Bunyamin dengan punggung diinjak kaki sang pembaca puisi. Aksi ini menarik perhatian pengguna jalan, tak sedikit dri mereka yang memelankan laju kendaraan atau berhenti di pinggir jalan hingga membuat kemacetan. Mungkin bagi mereka hiburan tersendiri saat melihat aksi unjuk rasa seperti ini.

Pengunjuk rasa memindahkan tempat aksi mereka ke pertigaan lampu merah depan kampus FISIP saat menjelang waktu sholat Jumat. Lampu merah depan kampus FISIP menjadi tempat strategis untuk menghadang rombongan Menteri Pendidikan yang dijadwalkan sholat Jumat di masjid Nurul Ulum. Namun hingga pengunjuk rasa membubarkan diri Pak Menteri tidak kunjung keluar dari tempat acara peresmian.

Aksi unjuk rasa tidak berhenti setelah massa membubarkan diri saat menjelang waktu sholat Jumat. Sekitar pukul setengah tiga perwakilan pengunjuk rasa terutama mahasiswa Unsoed diterima Menteri Pendidikan dan Rektor Unsoed untuk berdialog. Bertempat di ruang rapat Senat mahasiswa menyampaikan tuntutannya secara langsung. Audiensi dimoderatori oleh Muharram selaku Presiden BEM Unsoed. Hadir pula perwakilan BEM dari IKIP Semarang dan Universitas Negeri Yogyakarta.

Audiensi diawali pertanyaan Muharram seputar perubahan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian rektor. Dalam narasinya Muharram menyatakan hak suara menteri yang sebesar 35% dalam mengangkat dan memberhentikan rektor, apakah menjadi indikasi menuju rezim orde baru jilid dua. Dengan tenang Muhammad Nuh mengatakan perubahan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian rektor di suatu PTN dibuat sedemokratis mungkin. Dulu pengangkatan rektor merupakan hak prerogratif menteri untuk memilih satu dari tiga nama calon yang diajukan senat, sedangkan sekarang menteri hanya mempunyai 35% suara dan 65% milik senat universitas yang bersangkutan.

Kesempatan kedua diberikan moderator diberikan kepada perwakilan IKIP Semarang yang mengeluhkan dan mempertanyakan nasib guru wiyata bhakti. Baru kesempatan ketiga dan terakhir  perwakilan mahasiswa yang tadi pagi berunjuk rasa. Perwakilan mahasiswa ini mempertanyakan kebijakan pemerintah yang melegalkan komersialisasi pendidikan dan POM dan BOPP. Secara panjang lebar Menteri Pendidikan menjelaskan alokasi penggunaan 20% dari APBN untuk sektor pendidikan. Sepenuturan beliau 70% dari anggaran itu digunakan untuk gaji guru dan dosen, 15% untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sisanya 15% digunakan untuk beasiswa, bangun gedung, sekolah dosen dll. “Pendidikan berkualitas itu mahal, yang penting siapa yang membayar?” ujar Menteri Pendidikan Republik Indonesia. (Ubaid)

Tulisan ini sebelumnya telah dimuat di lpmsketsa.com, dimuat ulang di BU (beritaunsoed.com) agar tetap bisa diakses pembaca. Portal berita lpmsketsa.com resmi beralih ke beritaunsoed.com.