Menyoal Kuota Bidikmisi Unsoed 2015

Menyoal Kuota Bidikmisi Unsoed

ilustrasi pembatalan calon peserta bidikmisi (Imma Mahmudah)

Oleh: Ari Mai Masturoh

Matanya berkaca-kaca, air matanya pecah. Sembari mengusap air mata, mahasiswa calon penerima Bidikmisi ini berusaha menjawab pertanyaan yang dilontarkan reporter Sketsa terkait statusnya sebagai calon penerima Bidikmisi yang dikabarkan tengah dianulir, Rabu (7/10). “Ya mau bagaimana lagi, aku ya tetap ngelanjutin kuliah. Sekarang berusaha untuk tidak memikirkan hal itu. Kayak gini memang benar-benar beban buat aku, tapi aku nggak mau mengecewakan orang tua di Palembang. Mau bagaimana lagi, sudah jauh-jauh ke sini,” ucapnya terbata.

Namanya Puji Lestari Aji. Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2015 itu mendaftarkan diri ke Unsoed via jalur SNMPTN. Ia mendaftar sebagai calon penerima Bidikmisi, bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa miskin yang berprestasi.

Pada pertengahan September, tepatnya pada Kamis (17/9), ia mendapat kabar melalui layanan pesan singkat (SMS) dari pihak kampus bahwa pada hari Jumat (18/9) pukul 08.00 WIB, ia harus menghadap ke Kasubbag Akademik dan Evaluasi Eko Sumanto di Gedung Pusat Administrasi Unsoed.

Lantaran merasa bingung, ia pun bertanya kepada teman sesama mahasiswa calon penerima Bidikmisi. Ternyata, tidak semua kawan sesama calon penerima Bidikmisi  menerima pesan singkat itu. “Mungkin hanya perwakilan,” pikirnya saat itu. Tapi, karena banyak yang mengabarkan informasi tersebut, pada Jumat pagi (18/9) mahasiswa yang menghadap kesana ada sekitar seratus mahasiswa, padahal yang dipanggil hanya empat puluh.

Karena memang pesan singkat itu tidak tertuju untuk semua mahasiswa calon penerima Bidikmisi, ia beserta 39 nama teman lainnya dipanggil dan dipisahkan dari kerumunan. Sisanya keluar ruang dan menunggu di sana. Di dalam ruang, Puji mendapat informasi kurang menyenangkan. “Lalu, Pak Eko ngumumin bahwa ada berita yang tidak menggembirakan, yaitu ke 40 mahasiswa yang disebutkan itu di-cut Bidikmisinya di semester I dan semester II. Istilahnya di-cut, bukan dicabut,” paparnya.

Kabar terbaru dari Eko Sumanto, Kamis (8/10), diketahui bahwa dari empat puluh mahasiswa itu, sekarang tersisa 38 mahasiswa karena dua mahasiswa dianggap sudah mengundurkan diri. Satu diantaranya Adi Rid’anulloh, mahasiswa Fakultas Biologi, memilih pindah ke STAN. Pada 23 September 2015, Kepala Bapendik Fakultas Biologi mengubungi Eko Sumanto terkait perpindahan tersebut. Sedangkan, satu mahasiswa lagi, Johan Arifin, pada 3 Oktober 2015, ia mengundurkan diri menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi karena lebih memilih untuk bekerja.

Aksi reaksioner dari teman-teman pergerakan pun mulai bermunculan menanggapi isu itu, salah satunya adalah Front Mahasiswa Nasional (FMN). Dikonfirmasi saat bertandang ke Kantor Redaksi beritaunsoed.com, Marsha Aska, Ketua FMN Ranting Unsoed, mengaku tidak sepakat dengan dianulirnya empat puluh (sekarang menjadi 38), mahasiswa calon penerima Bidikmisi, “Jelas menolak, sangat menolak.” Bahkan, dia sudah melakukan investigasi sampai ke kelas-kelas di berbagai fakultas untuk  mendata mahasiswa-mahasiswa yang menjadi ‘korban’.

Dilema Status Bidikmisi

Hingga berita ini diterbitkan, Surat Keputusan Rektor terkait penetapan penerima Bidikmisi belum ada karena masih menunggu keputusan dari Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti). Surat Keputusan Rektor hanya dapat dikeluarkan setelah ada penetapan resmi dari Dikti. “Menunggu hasil dari Dikti,” tegas Eko.

Status memang belum bisa menguatkan.  Peng-cut-an atau istilah ‘kasarnya’ pencabutan dalam kasus ini bisa disebut juga pembatalan atau bahkan semacam anulir. Hal itu disebabkan karena SK Rektor memang belum diterbitkan. Perlu dipahami bahwa sebelum terbitnya Surat Keputusan Rektor tentang penetapan mahasiswa penerima Bidikmisi, status mereka masih sebagai mahasiswa calon penerima Bidikmisi yang tidak berdaya hukum jelas ketika ingin menuntut.

Sementara ini, meski mereka dibebaskan dari biaya UKT, tidak serta-merta mereka bisa tenang dalam menjalani hidup di Purwokerto. Bantuan biaya hidup belum hadir menemani mereka hingga bulan ketiga mereka berproses akademik di Unsoed. Bahkan, rekening bank untuk mengantongi ‘gaji’ pun baru mulai dibuat pada 9 Oktober pukul 13.00 di Gedung Soemardjito.

Keluhan datang, lagi-lagi dari Puji. Keputusan menganulir beberapa mahasiswa, termasuk dirinya, sontak membuat Puji kecewa. Terlebih, keputusan itu diturunkan setelah masa perkuliahan berjalan. “Kan statusnya sudah jadi mahasiwa, statusnya sudah mahasiswa penerima Bidikmisi, sudah kuliah di sini, tiba-tiba di jalan di-cut, ya kan bener-bener bikin sakit hati, nangis, beban, segala macem. Harusnya kalo misal dicabut atau di-cut dari awal sebelum kuliah, atau jauh-jauh hari. Kalo misal dari awal, kan enak, kita bisa cari perguruan tinggi lain yang murah, atau cari beasiswa lain,” jelasnya dengan meyakini bahwa dia sudah menjadi mahasiswa Bidikmisi.

Hal serupa juga disampaikan oleh Aska, bahwa Unsoed tidak bisa menganulir empat puluh mahasiswa itu (yang kini menjadi 38). Sebab Surat Keputusan Rektor belum turun, sehingga status secara hukum belum jelas dan belum sah. Dia pun mempermasalahkan istilah ‘pencabutan’ yang dirasa aneh. Karena Unsoed hingga saat ini belum mengecek kondisi lapangan atau visitasi. Dari hal itu, Aska berasumsi seharusnya mahasiswa sudah bersifat penerima karena sudah berkuliah. Wewenang Unsoed harusnya hanya monitoring dan evaluasi di akhir semester dan seharusnya penentuan itu sudah terjadi sebelum mahasiswa kuliah.

Terkait ihwal pembuatan rekening, meski statusnya sudah dianulir, Eko Sumanto tetap mengundang ke 38 mahasiswa tersebut untuk membuat rekening. Menurut Eko, hal tersebut perlu dilakukan guna mengantisipasi kalau nasib mereka masih bisa ‘diselamatkan’. Jika ternyata mereka mendapat Bidikmisi tidak perlu mendadak membuat rekening.

Puji sendiri belum memutuskan untuk hadir dalam pembuatan rekening atau tidak. “Ia, saya di-SMS juga, suruh kumpul di Gedung Soemardjito. Kalau mengenai mau datang atau tidak, saya sih belum mutusin, saya mau tanya dulu apakah saya harus datang, padahal kemarin sudah diputusin dicut, terus kalo dateng mau ngapain juga. Nah, makanya saya belum mutusin mau dateng atau gak, saya mau tanya dulu,” ungkapnya.

Informasi terbaru, diketahui bahwa Puji menghadiri pembuatan rekening tersebut beserta dua temannya. Sementara ini diketahui bahwa 3 dari 38 mahasiswa calon penerima Bidikmisi yang statusnya telah dianulir hadir dalam sosialisasi dan pembuatan rekening Jumat (9/10).

Mengenai status, Akhmad Muslikh, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Bidikmisi (Himabisi) juga mengamini. Dia menyampaikan bahwa status awal mahasiswa baru sebagai pelamar, belum menjadi penerima. “Kita awalnya masuk ke sini (Unsoed-red) posisinya bukan sebagai mahasiswa Bidikmisi, tapi (baru-red) sebagai pelamar. Selagi belum ada pembuatan rekening, belum ada SK (Surat Keputusan Rektor-red), semester satu belum selesai, statusnya masih ambigu (belum jelas –red),” ungkapnya saat bertandang ke Kantor Redaksi beritaunsoed.com, Rabu (7/9).

Melebihi Kuota

Meski ihwal beasiswa-menyangkut uang, termasuk salah satu yang paling riskan terhadap persoalan. Kasus kekurangan kuota ini yang pertama kali. Berawal dari asumsi Unsoed terhadap tren beberapa tahun terakhir. Asumsinya, tiap tahun jatah kuota penerima Bidikmisi dari Dikti meningkat, dan target minimal tahun ini sama dengan tahun kemarin.  Tercatat, pada 2010 penerima Bidikmisi berjumlah 320 mahasiswa, 2011 meningkat menjadi 350, 2012 jumlahnya meningkat 100 kursi menjadi 450, dan terus meningkat pada 2013 menjadi 580 mahasiswa, dan yang terakhir, pada 2014 melonjak hingga 650 mahasiswa.

Menurut Eko Sumanto, Kasubbag Akademik dan Administrasi, tren inilah yang kemudian dianut Unsoed dalam menentukan kuota calon penerima Bidikmisi tahun 2015. Tahun ajaran ini, Unsoed berani membuka kuota (menerima) calon penerima Bidikmisi sebanyak 627 mahasiswa. Namun, hanya 615 mahasiswa yang melakukan registrasi fisik. Otomatis, dua belas calon penerima bidikmisi gugur.

Namun, prediksi Unsoed sementara ini meleset. Unsoed hanya mendapat jatah 575 kursi Bidikmisi. Akibatnya, 38 mahasiswa terancam tidak mendapatkan kursi Bidikmisi, itu pun sudah dikurangi dengan dua mahasiswa yang mundur (disebutkan di atas) dan dua belas mahasiswa yang tidak melakukan registrasi fisik.

Berdasar Kemampuan Ekonomi

Menurut Eko, penetapan itu atas dasar pertimbangan kemampuan orang tua. “Setelah kita konsultasi dengan Dikti, pertama kita ambil pendapatan di atas tiga juta, asumsinya memiliki pendapatan yang cukup. Yang kedua, hasil verifikasi kemarin, apakah ada perubahan data, ternyata setelah diverifikasi ada (perubahan data-red), tadinya dua juta setengah jadi tiga juta, itu juga ikut (dianulir-red). Ternyata, dua metode itu belum mencapai empat puluh, akhirnya kita ambil yang SPMB Mandiri, kita ranking yang pendapatannya paling tinggi. Tapi, modal awalnya yang tiga juta itu,” paparnya.

Pada Bab 3 Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Tahun 2015. yang mengatur tentang persyaratan dan kuota, tertera bahwa syarat bidikmisi adalah pendapatan kotor gabungan orangtua atau wali maksimal Rp3.000.000,00 per bulan dan atau Rp750.000,00 per kapita anggota keluarga  setiap bulannya.

Menjadi masalah jika mereka yang dibatalkan Bidikmisi-nya berpenghasilan per kapita keluarga tidak mencapai batas maksimal meski penghasilan kotor lebih dari Rp3.000.000,00.  Menanggapi hal tersebut, Eko mengatakan bahwa bila dilihat dari pendapatan per kapita, dari 615 mahasiswa semuanya memenuhi syarat mendapatkan Bidikmisi, tapi mereka harus membuat keputusan. Hal yang paling memungkinkan adalah dengan me-ranking pendapatan orang tua. Dalam hal ini, Eko Sumanto juga menyayangkan karena verifikasi data tidak dilakukan sejak awal, sebelum dilaksanakan registrasi fisik. Diharapkan, jika demikian, Unsoed akan lebih nyaman dalam menentukan layak atau tidaknya calon mahasiswa Bidikmisi. Menurutnya, saat ini, jalan satu-satunya yang dapat dambil untuk memutuskan perihal kekurangan kuota adalah dengan me-ranking pendapatan orang tua.

Puji pun mengakui bila gaji orang tuanya sebagai petani dan Ibu rumah tangga mencapai Rp3.000.000,00. “Ia pak, memang gaji orang tua saya sekitar 3 juta, cuma kan dihitung juga beban tanggungan yaitu 6 orang, berarti pendapatan per orang tidak lebih dari Rp750.000,00 dan itu memenuhi syarat Bidikmisi,” Puji mengulang protesnya kepada pihak Unsoed.

Menanggapi protes dari Puji, Eko Sumanto kemudian mencatat nama Puji untuk diprioritaskan mendapatkan beasiswa lainnya. “Pak Eko bilang, oh memang begitu Mba, siapa nama Mba, coba nanti saya prioritaskan ke beasiswa pengganti,” ungkapnya.

Puji juga menambahkan bahwa ia tidak sendirian, ada yang mengajukan protes lagi. “Cewek, nggak tahu namanya, bilang kalau gaji orang tuanya juga tiga juta, tapi saat ini ia (ayahnya-red) sedang sakit sehingga mempengaruhi penghasilan, dan juga tanggungannya banyak, kata cewek itu sambil nangis,” papar Puji berkisah.

Kontrol terhadap Kecurangan Minim, Tidak Ada Verifikasi Lapangan

Proses penyeleksian Bidikmisi Unsoed salah satunya menggunakan kemampuan ekonomi sebagai parameternya. Namun, yang dilakukan baru berdasar data berbentuk surat-surat alias tidak menggunakan survei lapangan secara menyeluruh.

Selama ini, sebagai kontrol terhadap kecurangan, Unsoed hanya mengandalkan data yang diberikan oleh mahasiswa calon penerima Bidikmisi. “Saat registrasi fisik, kami mencoba untuk mengorek itu (kecurangan-red),” ungkap Eko, Kasubbag yang belum genap setahun menjabat itu. Selain itu, Ia menambahkan apabila terdapat data-data yang mencurigakan akan segera diproses untuk dilakukan verifikasi.

Lagi-lagi, pendanaan menjadi alasan utama tidak dilaksanakannya survei lapangan. “Masalahnya sampai sekarang tidak ada dana untuk itu (survei lapangan-red). Idealnya memang sebelum registrasi fisik sudah dilaksanakan survei lapangan,” papar Eko. Hal itu diamini oleh Ahkmad Muslikh, Ketua Umum Himabisi, bahwa Unsoed memang tidak melakukan survei lapangan sebelum menetapkan calon penerima Bidikmisi.

Puji juga mengaku bahwa dia tidak mendapat kunjungan dari Unsoed. “Dari awal sejak pendaftaran, sampai sebelum aku berangkat ke Purwokerto, aku antisipasi kalau-kalau dari pihak Unsoed tiba-tiba datang…., eh sampai sekarang aku tanya ke keluargaku belum ada yang survei dari Unsoed,” terangnya.

Padahal, sebagaimana pula termaktub dalam Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Tahun 2015 huruf F tentang Pencalonan dan Penetapan, dalam poin 1 disebutkan bahwa “Perguruan tinggi dapat melakukan koordinasi dengan PTN/PTS lain dari asal daerah pendaftar untuk melakukan visitasi/verifikasi”. Ini dapat mengurangi pengeluaran dana survei.

Namun, berdasarkan fakta dan wawancara acak Sketsa, sejauh ini, visitasi yang dilaksanakan oleh Unsoed tidak menyeluruh, kemudahan tersebut di atas tidak dimanfaatkan. Tidak semua mahasiswa calon penerima Bidikmisi Unsoed 2015 yang terdaftar mendapat kunjungan dari Unsoed, sebagai salah satu prosedur untuk mempertimbangkan kelayakan calon penerima Bidikmisi, hanya sebagian kecil saja yang merasakan kunjungan Unsoed.

Masih Diperjuangkan

Sejauh ini, menurut Eko, Unsoed masih memperjuangkan nasib 38 mahasiswa tersebut.  Dalam hal ini, Eko Sumanto masih berusaha agar 38 mahasiswa itu tetap mendapat Bidikmisi. Ia telah mengajukan penambahan kuota Bidikmisi sebanyak 613 agar 38 mahasiswa yang dianulir dapat memperoleh Bidikmisi.

Kalaupun Dikti tidak bisa menambah kuota maka ketiga puluh delapan mahasiswa dapat membayar UKT dengan level 1 atau diprioritaskan bila ada beasiswa lainnya. “Pahit-pahitnya kalau tidak bisa ya kita arahkan untuk membayar UKT level satu, atau kita prioritaskan untuk mendapat beasiswa lainnya,” ungkapnya.

Muslikh berharap agar empat puluh mahasiswa-yang kini tinggal 38, bisa tetap  mendapat Bidikmisi. Kalaupun tidak, ia mengatakan hal tersebut dapat diantisipasi dengan cara pencabutan Bidikmisi angkatan 2013-2014 yang sudah layak untuk dicabut. “Penerima Bidikmisi agkatan 2013-2014 yang nonaktif untuk segera di-cut agar bisa dialihkan ke yang baru. Kan sayang kalau sampai tidak lanjut. Dari awal sudah di sini sebagai pelamar bisikmisi, diterima sebagai pelamar bidikmisi, cuma karena dari kita (Unsoed-red) sistemnya kurang aja, mereka jadi terbengkalai seperti itu,” jelasnya.

Puji sendiri mengaku tidak masalah bila nantinya dia tidak mendapat Bidikmisi, asalkan ada alasan jelas kenapa dia dianggap tidak layak mendapatkan Bidikmisi. “Kalau aku sih terserah Unsoed ya, kalau mau nentuin aku layak atau nggak dapat Bidikmisi, kalau mau survei ya silakan, rumahku selalu terbuka, aku juga ngisi data sejujur-jujurnya. Kalau misal sudah survei, dan memang aku nggak dapat Bidikmisi, ya sudah, aku bisa berusaha cari jalan lain, kayak cari beasiswa ataupun apa, tapi harus jelas kenapa dicabut, kenapa tidak layak?” tanyanya merindukan kejelasan.

Editor: Nurhidayat

(Tim Liputan: Emerald Magma Audha, Rachma Amalia, Reza Adum Kurnia Praja, dan Ari Mai Masturoh)