HIKAYAT PARA REKTOR

Oleh: Anggita Rachmi Farida

Ilustrasi: Mustiyani Dewi Kurniasih

Universitas Jenderal Soedirman kini hampir berusia 54 tahun jika dihitung sejak diterbitkannya Kepu­tusan Presiden Nomor 195 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman. Semenjak berdi­ri, Unsoed sudah mengalami sebelas kepemimpinan. Sejarah mencatat bahwa Unsoed pernah dipimpin oleh sebuah dewan presidium, 9 rektor sejati, dan 1 rektor pengganti. Awalnya, Un­soed dikelola oleh sebuah yayasan dan dipimpin oleh Dewan Presidium. Dewan Presidium terdiri atas lima orang, seorang ketua dan empat orang anggota.

Ketua Presidium waktu itu ialah Residen Banyumas R. Soemardjito. Ia memimpin Unsoed dari 1963 hingga 1965. Setelah Soemardjito lengser, Unsoed berturut-turut dipimpin oleh rektor berikut: Brigjen TNI RF. Soedardi, S.H. (1965-1974), Brigjen TNI Drs. Soedaman Hadisoetjipto (1974-1982), Prof. drh. R. Djanuar (1982-1986), Prof. Drs. Roedhiro (1986-1992), Prof. Dr. Soebardi (1992-1996), Prof. Drs. Rubijanto Misman (1997-2005), Prof. Dr. Ir. Sudjarwo (2005-2010), Prof. Edy Yu­wono (2010-2013), Prof. Dr. Ir. Mas Yedi Sumaryadi (2013-2014), dan Dr. Ir. Achmad Iqbal, M.Si (2014-sekarang).

Dahulu, Purwokerto ada­lah kota sepi dengan banyak lahan kosong berupa sawah dan kebun. Letak yang strate­gis hanya menjadikannya kota transit, waktu itu belum banyak pembangunan. Mayoritas warga Purwokerto menggarap sawah dan kebun, meski sebatas dengan ilmu turun-temurun. Bagi mere­ka, yang penting adalah beker­ja guna memenuhi kebutuhan. Ternyata itu tidak cukup, mereka juga butuh akan pendidikan. Jadi, dibentuklah sebuah lembaga pendidikan tinggi guna mengem­bangkan potensi. Fakultas Perta­nian (Faperta) adalah yang perta­ma dibentuk, sesuai kebutuhan.

Oleh pimpinan masyarakat, baik formal maupun informal, dibentuklah Panitia Pendiri Faper­ta pada 10 Februari 1961 sebagai modal dasar berdirinya Unsoed. Kemudian, tugas pendirian Faperta diserahkan kepada Yayasan Pembina Unsoed melalui Akta Notaris Nomor 32 tanggal 20 November 1961. Kemudian, Yayasan Pembina Unsoed berhasil membuka Fakultas Pertanian Negeri sebagai cabang dari Universitas Diponegoro (Undip) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 121 tanggal 20 September 1962.

Dorongan moral maupun material datang dari berbagai penjuru Karesidenan Banyumas (Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara). Pengurus Yayasan Pembina Unsoed dan tokoh masyarakat juga berusaha menghubungi to­koh-tokoh perguruan tinggi dari UGM, ITB, dan Undip, Pimpinan Departemen PTIP, para Pimpinan Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Pimpinan Angkatan Darat, serta instansi-instansi lain yang ber­hubungan dengan usaha mendirikan suatu universitas.

Kini, Unsoed sudah berusia lebih dari lima dekade. Unsoed telah melalui berbagai masa kepemimpinan. Masing-masing pemimpin Unsoed memiliki cerita unik dan menarik. Berdasar­kan data yang didapat, ternyata pemimpin Unsoed ada yang bukan rektor, ada yang langsung dipilih oleh presiden, ada yang tersandung kasus korupsi, dan ada juga yang menang suara karena menteri. Jadi, silakan ikuti saja alurnya.

Sebelum Ada Rektor

“Awalnya, yang mimpin Unsoed ini (disebut) Presidium, belum rektor, (Ketua Presidi­um) namanya Pak Soemardji­to,” ungkap Umar, Kasubag Tata Usaha Fakultas Kedokteran (FK) Unsoed, ketika ditanya sejarah Rektor Unsoed (18/11). Sebagai seorang pegawai senior Unsoed, Umar telah mengalami sembilan pemimpin, mulai dari Soedaman sampai dengan Achmad Iqbal. Meski tak mengalami langsung kepemimpinan presidium, dia banyak tahu soal sejarah Un­soed.

Dewan Presidium dibentuk demi kelancaran pendirian uni­versitas. Anggota-anggota pre­sidium diangkat oleh Menteri PTIP–sekarang Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Ting­gi–melalui Surat Keputusan Menteri Nomor 10200/UP/63, yang kemudian diperbarui dengan Surat Keputusan Menteri Nomor 12242/UP/63. Mereka resmi bekerja per 17 Agustus 1963.

Sesuai dengan SK tersebut, jabatan Ketua Presidium dipercayakan kepada R. Soemardjito, Residen Banyumas kala itu. Soemardjito didampingi empat orang anggota, yaitu Let­kol Soegiharto (Danrem 071/Wijayakusuma), R. Soeroso, S.H. (Koordinator Kejaksaan Negeri Karesidenan Banyumas), R. Kri­harto (Kepala Inspektorat Kepolisian Daerah Banyumas), dan Dr. HR. Boenjamin (Dekan Faperta).

Saat ini, Soemardjito dikenal sebagai nama sebuah ge­dung di belakang Gedung Graha Widyatama. Begitu pula dengan nama Dr. HR. Boenjamin yang dijadikan nama jalan di depan Unsoed sampai Simpang GOR Satria. “Untuk apresiasi mereka, gitu,” ujar Umar terkait Gedung Soemardjito dan Jalan H.R. Boenjamin.

Rektor Pertama dan Kedua: Era Militer Unsoed

Kisah berlanjut ke 1965 di saat Brigjen TNI RF. Soedardi, S.H., ditunjuk menjadi rektor pertama di Unsoed melalui Su­rat Keputusan Menteri Nomor 5400/Sekret/BUP/1965 tang­gal 18 Juni 1965 sebagai rektor. Selama menjabat, Soedardi didampingi tiga Pembantu Rektor (PR), yaitu Djanuar (PR I), Dra. Siti Markati (PR II), dan Drs. RB. Darbohusodo (PR III).

“Pak Soedardi itu rektor pertama Unsoed, karena (pemimpin Unsoed-red) sebelumnya (disebut-red) Presidi­um,” ucap salah satu mantan Rektor Unsoed, dialah Prof. Rubi­janto Misman, Rektor ke-6 Unsoed. Dia banyak bercerita soal rektor-rektor sebelum dan sesudahnya.

Berdirinya Fakultas Peternakan (Fapet) Unsoed pada 3 Desember 1965 membuktikan bahwa perkembangan Unsoed terus berlanjut di kepemimpinan perwira itu, meskipun sebe­narnya fakultas tersebut merupakan “pemberian” dari Uni­versitas Islam Indonesia (UII). Sesuai Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 275/65, serah terima Fapet dilakukan oleh UII pada 10 Februari 1966.

Tahun 1974 menjadi tahun pertama kepemimpinan rektor kedua Unsoed, Brigjen Drs. Soedaman Hadisoetjipto yang meng­gantikan Soedardi. Pada masa ini, nuansa militer sangat ken­tara dengan dibentuknya kebijakan baru berupa Latihan Dasar Keprajuritan dan P4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila) bagi mahasiswa baru Unsoed. Kala itu, mahasiswa baru dilatih dasar-dasar keprajuritan di lapangan depan Ge­dung Administrasi Unsoed. Banyak pro dan kontra terkait hal tersebut, namun nyatanya tetap dijalankan. “Dulu, mahasiswa disuruh lari keliling lapangan, sama push-up,” tutur Rubijanto sesaat sebelum menyeruput tehnya.

Dalam hal perkembangan lembaga, sebagai seorang pe­merhati hukum, Soedaman menginginkan Unsoed memiliki Fakultas Hukum (FH). Hal itu diusahakan melalui Surat Kepu­tusan Rektor nomor 022/PT30.Y/E.1979 tentang pembentukan panitia untuk menjajaki kemungkinan berdirinya FH. Panitia tersebut kemudian berkonsultasi dengan FH UI, Unpad, UGM, dan Undip untuk membuat rencana lengkap pendirian FH. Me­nimbang jumlah fakultas yang ada di Unsoed sampai saat itu baru ada 3 fakultas eksak dan 1 fakultas noneksak, pemerintah menyetujui pembentukan FH Unsoed untuk menyeimbangkan kedua lingkup keilmuan itu.

Melalui surat kawat dari Direktur Pembinaan Sarana Aka­demisi atas nama Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depar­temen Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 13 Mei 1981, FH Unsoed diizinkan untuk menerima mahasiswa pada tahun akademik 1981/1982. Selanjutnya, FH resmi diakui sebagai bagian dari Unsoed dalam Keppres nomor 50/1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Jenderal Soedirman. Selain meresmikan FH, Soedaman juga membuka tiga Program Diplo­ma yaitu Diploma Pendidikan Ahli Administrasi, Diploma Pendi­dikan Ahli Kesekretariatan, dan Pendidikan Ahli Ternak Unggas dan Perah. Kemudian, Soedaman mengesahkan pula Rencana Induk Pengembangan (RIP) Unsoed, rencana yang salah satu isinya berkaitan dengan pembangunan gedung-gedung Un­soed. Identitas, logo, dan himne Unsoed juga ditetapkan pada masa kepemimpinan Brigadir Jenderal ini.

Mulainya Era Akademisi

Arus kepemimpinan selanjutnya beralih ke kalangan sipil, tepatnya pada para akademisi di Unsoed. Pilihan jatuh pada Guru Besar Fapet Prof. Djanuar. Untuk pertama kali, Rektor Un­soed ditunjuk berdasarkan rapat. Dulu, zaman Soedardi, Djanu­ar sempat menjabat menjadi PR I, pernah juga memimpin Fapet.

Semasa menjabat, Djanuar dibantu oleh tiga Pembantu Rektor yaitu Prof. Dr. Narsum (PR I), Iswanto S.H. (PR II), dan Soeyatno Wongsokenongo (PR III). Sesuai dengan RIP, Djanuar kemudian memanfaatkan lahan-lahan yang ada di Kelurahan Ka­rangwangkal untuk dibangun gedung-gedung Unsoed. Pemba­ngunan gedung-gedung itu kini dijadikan Gedung Fapet, MIPA, Biologi, dan Pertanian.

Djanuar juga mengesahkan Rencana Universitas Lima Tahun Pertama (Reunlita) 1983-1988. Salah satu kebijakan di dalamnya memprogramkan pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) untuk tahun akademik 1984/1985. Dalam rangka pencapaian tujuan, Djanuar membentuk panitia pendi­rian atau pembukaan FISIP dengan surat Keputusan Rektor No­mor 81/PT30.Y/X Tahun 1983. Usaha penjajakan juga diadakan dengan melakukan konsultasi kepada universitas negeri yang mempunyai FISIP seperti UI, UGM, Undip, Unpad, Unair, dan Konsorsium Ilmu-Ilmu Sosial.

Sebagai hasil akhir, meskipun pendirian FISIP belum ter­laksana, setidaknya Unsoed bisa membuka dua Program S1 yaitu Administrasi Negara dan Sosiologi di bawah naungan FH. Kedua Program S1 tersebut disahkan melalui SK Dirjen Dikti Nomor 29/DIKTI/Kep/1984 pada tanggal 17 Mei 1984 dan mu­lai berjalan pada tahun akademik 1985/1986. Pencapaian ini adalah penutup masa kepemimpinan Djanuar.

Kursi rektor beralih dari Djanuar ke Prof. Roedhiro. Se­belumnya, pada edisi majalah ke-32 tahun XXVI, Skëtsa sem­pat membahas kehidupan semasa Roedhiro menjadi Rektor Unsoed. Liputan itu berdasarkan wawancara Skëtsa dengan Lis (istri Roedhiro), riset, dan testimoni kesaksian aktivis kam­pus kala itu, seperti Nasihin Masha.

Pada majalah Skëtsa tersebut, berkisahlah Lis tentang so­sok yang dari dulu hingga kini dicintainya itu. Lis juga menun­jukkan beberapa foto semasa suaminya menjabat. Salah satu foto yang ditampilkan pada majalah Skëtsa adalah foto demonstrasi mahasiswa yang menuntut didirikannya FISIP. Ma­hasiswa mendesak agar Rektor meminta pada Menteri segera mengesahkan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dipisahkan dari FH.

Kala itu, Roedhiro mengajak perwakilan mahasiswa untuk melakukan pertemuan. Dalam pertemuan, Roedhiro menyam­paikan bahwa dirinya juga menginginkan berdirinya FISIP, dan dia bersama tim sedang mengusahakannya. Lepaslah Program Studi Administrasi Negara dan Sosiologi dari FH. Bentuk dari penghargaan kepada Roedhiro datang dari Fakultas Ekonomi (FE). Fakultas itu membangun Gedung Auditorium di area Kampus Pusat Unsoed yang dinamakan Gedung Roedhiro. Pe­makaian nama Roedhiro ini adalah bentuk penghargaan pada mantan Dekan FE sekaligus Rektor ke-4 Unsoed itu.

Pascamasa jabatan Roedhiro, amanat Rektor Unsoed di­emban oleh Prof. Soebardi. Begitu menjabat, Soebardi langsung terbebani pekerjaan rumah yang belum sempat terlaksana di masa Roedhiro: pengesahan FISIP. Melihat perkembangan FISIP dari jumlah pendaftar lulusan SMA/sederajat, Menteri akhirnya luluh dan izin pun diberikan pada Unsoed. Melalui Permendik­bud Nomor 0377/O/1993 tanggal 21 Oktober 1993, Program Studi Administrasi Negara dan Sosiologi resmi menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Masa itu, peminat Unsoed tidak hanya dari lulusan SMA/sederajat, mereka yang sudah sarjana pun ikut menaruh minat. Menimbang hal tersebut, dibukalah Program Magister tahun 1996 berdasarkan SK Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 205/Dikti/Kept/1996 tanggal 10 Juli 1996. Dibangunnya Program Magister ini berimbas pada kenaikan biaya SPP mahasiswa. Protes ma­hasiswa pun tak bisa dihindari. Mahasiswa berdemonstrasi di depan Gedung Rektorat menolak kenaikan SPP. Melalui negosi­asi dengan perwakilan mahasiswa akhirnya kenaikan SPP tidak lagi jadi masalah. Mahasiswa akhirnya menyetujui kenaikan SPP dengan syarat nominalnya tidak melebihi Rp100.000,00.

“Kenaikannya ya nggak banyak, hanya mungkin maha­siswa kaget bayar SPP-nya nambah,” begitu terang Umar. Dia mengungkapkan bahwa kenaikan SPP tidak lebih dari Rp100.000,00. Reformasi Indonesia turut menapaki bumi ­Un­soed. Demonstrasi besar-besaran terjadi di depan Gedung Rek­torat kala itu.

Kumpulan foto para rektor Unsoed yang ada di dinding dalam Gedung Rektorat.
Ilustrasi: Mustiyani Dewi

Era Reformasi

“Saya dipilih mewakili produk lokal, sebagai alumni perta­ma Fakultas Biologi, saya diminta teman-teman untuk nyalon jadi rektor, ya sudahlah saya mau saja dan ndilalah kena apes saya. Periode pertama langsung ketemu demo besar-besaran (masa reformasi-red), ya sudah saya jadi kurang fokus di peri­ode pertama itu, baru lancar mimpin di periode kedua,” ungkap Rubijanto sambil memamerkan album berisi foto semasa demo di tahun 1997.

Terlahir dengan nama Rubijanto Misman 74 tahun silam, putra Cilacap ini ditunjuk melalui rapat senat sebagai Rektor ke-6 Unsoed. Mantan Dekan sekaligus alumnus pertama Fakul­tas Biologi ini menjadi saksi bagaimana dampak reformasi di Unsoed. “Patung kuda Jenderal Soedirman dibungkus pakai tisu toilet sampai kaya mumi…” ungkap Rubi bersemangat.

Memori keisengan mahasiswa yang berujung ketakutan ini masih diingat jelas oleh Rubi. Mahasiswa-mahasiswa yang menutupi patung kuda Jenderal Soedirman dengan tisu toilet diancam akan ditahan oleh pihak berwajib. Saat itu, mahasiswa langsung panik dan segera membersihkan patung kuda. Sambil tertawa, Rubi mengungkapkan bahwa sebenarnya pihak ber­wajib tidak mengetahui soal patung kuda yang terbungkus tisu toilet. Akan tetapi, dia tidak terima dengan ulah mahasiswa yang terkesan tidak menghormati jasa Jenderal Soedirman. Se­hingga, dia dengan iseng menakut-nakuti mahasiswa dengan membawa nama pihak berwajib.

Pada periode pertama, Rubi mengaku dirinya tidak terlalu konsen dalam pengembangan Unsoed karena begitu banyak polemik dalam negeri yang terjadi, seperti demo reformasi. Memasuki periode kedua, pengembangan Unsoed kembali di­jalankan. Melihat perkembangan pesat teknologi dan tingginya minat masyarakat terhadap mesin, Rubi memutuskan untuk mendirikan kampus teknik (dalam bentuk Program Sarjana Teknik). Saat itu, Pemerin­tah Daerah (Pemda) Purbalingga tertarik un­tuk menghibahkan sebidang tanah di Blater.

Pembangunan kampus teknik di Blater sempat mendapat protes dari Pemda Ka­bupaten Banyumas. Mereka meminta agar kampus teknik tetap berada di lingkup Kabu­paten Banyumas. Akan tetapi, karena Pemda Purbalingga telah memberikan tanah secara gratis, Rubi lebih memilih membangun kam­pus teknik di Blater.

Sebelumnya, sempat juga didirikan Pro­gram Pendidikan Dokter. Waktu itu, kedua program tersebut sama-sama berdiri ber­dasarkan Keputusan Rektor dan belum di­sahkan oleh Menteri. Surat Keputusan Men­teri baru turun setelah jumlah peminat yang mendaftar membeludak.

Dulu, pembangunan dua program itu dianggap amat spekulatif. Begitu semangat dan beraninya membangun, banyak yang menganggapnya gila dalam artian keren. “Bahkan, sampai dikatakan sebagai rektor gemblung…” ungkap Komari. Mantan Wakil Rektor sekaligus Dosen FH itu masyuk bercerita tentang Rubi semasa memimpin.

Namun, nyatanya, spekulasi itu bukan tanpa banyak per­timbangan. Dia juga sebenarnya ragu dan khawatir, namun program harus tetap dijalankan. “Sebenarnya saya ada rasa khawatir, tapi ya sudah, siap saja sama konsekuensinya, yang penting maju saja…” jawab Prof. Rubi tentang tindakan pemba­ngunan kampus kedokteran dan teknik yang kini sudah ramai pendaftar.

Bahkan, sebenarnya dia memiliki rencana untuk memba­ngun kampus di Nusakambangan, Cilacap. Fakultas yang diren­canakan adalah setara dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) kini. “Kalo di Cilacap kan jadi nggak jauh-jauh dari tempat praktik, dan mahasiswa juga bisa belajar lewat masyarakatnya, tapi ya itu, Pemda sana maunya (tanahnya-red) dibeli waktu itu. Nah, sekarang, setahu saya, bisa sebenarnya, cuma Rektor ya harus lebih giat (menjemput bola-red),” ung­kap Prof. Rubi. Pembangunan FPIK di Cilacap inilah yang masih belum tercapai selama dia memimpin.

Pembangunan berdampak pada SPP mahasiswa kala itu. Lalu, Prof. Rubi mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari mahasiswa. Dia menjelaskan bahwa kenaikan SPP ter­jadi karena proses pembangunan Unsoed. Sebagai penyeim­bang, kuota beasiswa sebanyak 1400-an disiapkan. Konyolnya, beasiswa hanya dipakai 550, kurang dari setengah kapasitas. Prof. Rubi mengatakan bahwa mahasiswa waktu itu masih ma­lu-malu untuk mengambil beasiswa. Bahkan, ada yang enggan mendaftarkan diri pada program beasiswa karena alasan geng­si kepada kekasih.

Alur yang Tenang

Pada masa ini, Unsoed diibaratkan seperti air sungai yang dalam, mengalir namun tenang. Begitulah, Prof. Sudjarwo se­bagai rektor selanjutnya lebih memfokuskan diri pada ekseku­si kebijakan yang sudah ada. Selama kurang lebih empat tahun berturut-turut tercatat satu Program Pascasarjana, sepuluh Pro­gram Sarjana, satu Profesi, dan empat Diploma telah diresmikan.

Era Unsoed Tertutup Awan Gelap

“Kesalahannya ketika itu, belum ada hasil tapi sudah beli barang-barang baru semua…” perbincangan Skëtsa dengan Prof. Rubi menyinggung sedikit tentang masalah korupsi yang menimpa Rektor ke-8 Unsoed Prof. Edy Yuwono.

Pada 2013, Guru Besar Faperta ini tiba-tiba menjadi sangat populer. Begitu pula dengan Unsoed, baik media elek­tronik maupun cetak, lokal maupun nasional bahkan interna­sional mengabarkan berita yang sama. Sayangnya, bukan citra baik yang terekspos, melainkan kasus korupsi dana CSR (Corpo­rate Social Responsibility) PT Aneka Tambang.

Rubi sangat menyayangkan kejadian memalukan ini terja­di di universitasnya, Unsoed. Semula, Rubi percaya bahwa Edy bisa menata dan mengelola Unsoed dengan baik. “Sebenarnya dia (Prof. Edy-red) itu cekatan, kerjasama dengan luar negerinya juga bagus,” tutur Rubi selepas menyeruput tehnya.

Akhir tahun 2013, Prof. Yedi Sumaryadi diangkat menja­di rektor menggantikan Prof. Edy Yuwono. Citra Unsoed yang sempat tercoreng mau tak mau harus dipulihkan olehnya. Maka, sibuklah dia memerbaiki. Meskipun Prof. Mas Yedi Su­maryadi hanya memimpin Unsoed kurang lebih satu tahun, dia tetap dinyatakan sebagai Rektor ke-9 Unsoed. Sebenarnya dia memiliki peluang besar untuk menjadi rektor lagi. Harapannya menjadi rektor kala itu kandas karena suara Dikti memenang­kan Achmad Iqbal meskipun mayoritas senat menghendaki Yedi menjadi Rektor. Kini, Yedi masih menjadi Wakil Rektor Bidang Akademik.

Rektor Kini

Pada 2014, pemilihan rektor berlangsung dramatis an­tara dua dari tiga kandidat, yakni Prof. Mas Yedi Sumaryadi dan Dr. Ir. Achmad Iqbal, M.Si. Berdasarkan Rapat Senat, suara terbanyak diperoleh Prof. Mas Yedi Sumaryadi. Akan tetapi, keunikan terjadi. Dr. Ir. Achmad Iqbal, M.Si. menang 35 suara dari 72 suara keseluruhan (total 47 suara anggota senat dan 25 suara kementerian), Yedi hanya mendapat 27 suara. Sementara itu, Dr. Hariyadi yang juga ikut berkontes hanya menjadi peng­gembira dengan 10 suara saja. Jadi, terpilihlah Dr. Ir. Achmad Iqbal, M.Si. sebagai Rektor ke-10 Unsoed (2014-2018), dibantu oleh Prof. Dr. Ir. Mas Yedi Sumaryadi, M.S. (Wakil Rektor I), Drs. Nurul Anwar, M.S., Ph.D. (Wakil Rektor II), Dr. Ir. V. Prihananto, M.Si. (Wakil Rektor III), dan Drs. Sigit Wibowo Dwi Nugroho, M.M. (Wakil Rektor IV).

Ada sedikit kisah pada masa Achmad Iqbal menjadi rektor. Tahun 2015 lalu, sempat terjadi protes mahasiswa tentang ke­naikan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Setahun kemudian, sebuah kebijakan baru dibuat tentang uang pangkal untuk mahasiswa baru angkatan 2016. Mahasiswa menyebutnya sebagai pung­utan liar (pungli), hal ini juga menuai protes mahasiswa. Meski­pun kebijakan tersebut tidak berdampak pada mahasiswa ang­katan sebelumnya, mereka tetap kukuh untuk melindungi hak adik angkatannya. Sekarang ini sedang berlangsung pula isu pengefektifan “jam malam” di Unsoed.

Terkait perkembangan kampus, kebijakan besar terja­di pada struktur fakultas di Unsoed. Surat Keputusan Nomor 1600/UN23/OT.01/2014 tentang Penetapan Fakultas-Fakultas Baru Universitas Jenderal Soedirman yang memecah beberapa fakultas sehingga bertambah menjadi 12 fakultas. Sebelum ada pemisahan itu, Unsoed hanya memiliki 8 fakultas.

Catatan Redaksi:

Tulisan ini dimuat ulang dari Majalah Sketsa Edisi 34 Tahun XXVIII April 2017 pada Rubrik Tulisan Anak Baru.