Ternyata, Mahasiswa Sudah Aqil Baligh

Dari redaksi
fotohewan.info

fotohewan.info

Oleh: Ubaidillah*

Pernah suatu ketika LPM Sketsa mengundang seluruh pejabat tinggi di lingkungan Unsoed untuk memberi keterangan dalam diskusi publik tentang sebuah kebijakan makro, kebijakan Internasionalisasi kampus yang telah dikeluarkan. Dari pejabat setingkat Dekan, Ketua Lembaga, Pembantu Rektor sampai Rektor diundang dalam diskusi tersebut. Sarasehan ini berbentuk ilmiah dan terbuka.

Landasan niat diskusi ini pun belum pada tahap penolakan atau penentuan sikap terhadap kebijakan tersebut, baru sebatas observasi atau pengumpulan informasi. Ya bagaimana mahasiswa mau bersikap atas kebijakan tersebut jika tidak didasari oleh informasi yang cukup. Informasi yang cukup meniscayakan partisipasi aktif dari mahasiswa, tetapi ketidaktahuan hanya memungkinkan mobilisasi yang semerawut. Namun sayangnya, serentak para pembuat dan pelaksana kebijakan ini tak menghadiri.

Seperti niatannya yang ilmiah dan terbuka, diskusi publik tersebut dimaksudkan untuk menggali dan mempelajari ide tentang  internasionalisasinya Unsoed. Baik historis materialisme atau sejarah perkembangan ide tersebut. Apakah dia digali dari dalam, pembelajaran dari luar selanjutnya disesuaikan dengan struktur dan infrastruktur Unsoed maupun Indonesia, atau yang paling purba adalah meniru plek-jiplek sebagai hasil dari budaya silau akan Barat dalam pandangan postcolonialism.

Keterbukaan menuntut akses-akses informasi mengenai pengelolaan kampus harus dibuka lebar-lebar. Payung hukum untuk akses informasi tersebut pun sudah jelas, yakni Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Hanya informasi yang tergolong. Rahasia Negara  yang tak berhak diakses publik. Rahasia Negara yang dimaksud pun belum sepenuhnya jelas karena belum ada produk yuridis yang mengatur. Dengan landasan yuridis yang kuat, patutnya mahasiswa lebih dapat menempatkan dirinya sebagai aktor.

Seperti dalam prinsip pengelolaan sumber dananya, perguruan tinggi (begitu juga Unsoed) di Indonesia diharuskan menerapkan akuntabilitas publik ( pasal 24, ayat 3 UU. Sisdiknas) dalam skala kebijakan apa pun perlu diterapkan prinsip serupa. Akuntabilitas dapat diterjemahan menjadi nilai-nilai transparansi, rasional, sistematik dan terukur. Pengelolaan universitas secara tidak transparan hanya akan menghambat implementasi kebijakan. Dalam analognya Socrates perlu adanya lalat pengganggu untuk menggerakkan sapi birokrasi yang tambun. Maka, mahasiswa adalah lalat pengganggu yang mendinamiskan gerak sapi birokrasi.

Ada dua kasus besar yang mengindikasikan ketidakhadiran si lalat. Pertama, kasus Uang Kuliah Tunggal yang main-main karena diterapkan sebelum sistem dan infrastrukturnya memadai dan kasus ditetapkannya Rektor Unsoed menjadi Tersangka kasus korupsi kerjasama dengan PT. Antam. Kedua kasus ini dapat terjadi karena terdapat missing link dalam jalur kewenangan birokrasi Unsoed. Bagaimana mekanisme pembiayaan sebesar UKT dapat diterapkan dengan system yang belum rampung? Bagaimana pula rektor menjadi tersangka terkait kerjasama institusinya? Bukankah dalam struktur birokrasi Unsoed diterapkan pola kerja dengan hubungan rasional-fungsional. Keterhubungan fungsional antara Rektor dengan jabatan lainnya menjadi semacam mekanisme kendali dan pengawasan satu sama lain. Rupanya ketambunan sapi birokrasi membuat dia tidak bisa bergerak-gerak sendiri.

Logika teknokrasi yang selama ini populer dalam pengelolaan sebuah institusi termasuk universitas sudah menemui jalan buntu. Logika teknokrasi hanya melahirkan kompromi-kompromi dalam pelaksanaan fungsi pada sebuah jabatan. Relasi fungsional hanya ideal pada tataran ide. Perlu diadakan sebuah logika partisipatif dalam pengelolaan universitas. Mahasiswa sebagai bagian mayoritas dari masyarakat kampus harus diberi tempat dalam perumusan sebuah kebijakan. Berikan ruang mahasiswa untuk mendefinisikan sendiri dirinya jika kebijakan yang akan diambil mengenainya. Manfaatkan mahasiswa untuk menjadi pengawas fungsional tanpa harus diberi tunjangan fungsional.

Sudah saatnya pula mahasiswa lebih ambil bagian dalam kebijakan menyangkut dirinya,. Infrastruktur yang memungkinkan untuk peran tersebut sudah ada, rebut dan berdayakan akses informasi menyangkut kebijakan tentang mahasiswa.

Dengan keterbukaan informasi memungkinkan terciptanya masyarakat kampus yang kritis dan terbuka. Ketika keadaan itu telah terwujud akan memungkinkan dialektika antara birokrat dan mahasiswa dalam suasana yang terbuka. Mahasiswa dapat memastikan kebijakan bukan hanya ideal pada tingkat teori atau ide tapi juga memiliki faedah dalam tingkah empirik, sehingga kebijakan yang diambil untuk mahasiswa tingkat kemudharatannya kecil.

Beragam idiom yang berkembang untuk memfrasekan mahasiswa, mulai dari agent of change yang sering dieluh-eluhkan sampai subaltern intellektual-intelektual akar rumput. Ternyata mahasiswa sudah aqil baligh sebagai manusia karena sudah jadi subjek dalam percaturan dunia. Mahasiswa telah ditempatkan bukan cuma anak sekolahan  tetapi mahasiswa telah difungsikan sebagai aktor secara sosial, budaya, politik bahkan ekonomi. Jumat, 1 Maret 2013 tepat pukul 05.43

*Penulis adalah Pemimpin Umum LPM Sketsa Periode 2013/2014

Tulisan ini sebelumnya telah dimuat di lpmsketsa.com, dimuat ulang di BU (beritaunsoed.com) agar tetap bisa diakses oleh pembaca. Portal berita lpmsketsa.com resmi beralih ke beritaunsoed.com

Related Posts

Tinggalkan Komentar Anda